beritabernas.com – Selama bulan Agustus 2023 Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI atau dulu disebut Satgas Waspada Investasi) yang didukung tim Cyber Patrol Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menemukan 243 entitas dan 45 konten atau total 288 pinjaman online (pinjol) ilegal.
Ke-288 entitas dan konten pinjol ilegal tersebut ditemukan di sejumlah website, aplikasi dan media sosial. Terhadap temuan tersebut, Satgas PAKI melakukan verifikasi, penurunan konten dan pemblokiran terhadap 288 temuan tersebut.
Dengan demikian, menurut Satgas PAKI dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Rabu 6 September 2023, sejak 2017 hingga 4 September 2023, Satgas PAKI telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.196 entitas investasi ilegal, 5.753 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan 251 entitas gadai ilegal.
Dalam siaran pers itu disebutkan bahwa dalam operasi siber, Satgas PAKI JKjuga menemukan 15 konten yang memuat fenomena pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi pada pelanggaran penyebaran data pribadi. Modus pinpri ini biasanya menawarkan pinjaman dari perorangan pribadi dengan syarat menyerahkan data pribadi peminjam seperti KTP, Kartu Keluarga, akun media sosial, foto profil whatsapp seluruh penjamin, nametag pekerjaan peminjam hingga share location peminjam.
BACA JUGA:
- OJK Sebut Stabilitas Sektor Jasa keuangan Nasional Terjaga dan Resilien
- Percepatan Inklusi Keuangan untuk Mengentaskan Kemiskinan
- Keluarkan PJOK 13/2023, OJK Berkomitmen Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal
Untuk semua hal tersebut Satgas PAKI OJK meminta masyarakat berhati-hati dan bertindak bijak sebelum melakukan peminjaman di pinpri karena data pribadi peminjam berpotensi disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian.
“Satgas PAKI merupakan wadah atau forum koordinasi yang melaksanakan amanah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan,” demikian antara lain bunyi siaran pers tersebut.
Pencabutan Izin Usaha
Pada bagian lain Satgas PAKI menyampaikan informasi pencabutan izin usaha PT FEC Shopping Indonesia (Future E-Commerce/FEC) yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki dan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.
Satgas PAKI OJK menjelaskan secara kronologis terkait pencabutan izin usaha tersebut:
- Satgas PAKI telah menganalisis kegiatan FEC dan melakukan rapat koordinasi anggota untuk membahas izin usaha dan dugaan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh FEC.
- FEC diduga melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) di mana hal tersebut tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya. Satgas PAKI juga telah memanggil pengurus FEC untuk dimintakan keterangan namun tidak dihadiri oleh pengurusnya.
- FEC diketahui sebagai perusahaan penanaman modal asing dan mengajukan izin sebagai pedagang eceran dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47512 (Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil), 47599 (Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL), dan 47592 (Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya. Ketiga KBLI tersebut tergolong risiko rendah sehingga dapat langsung terbit dan dicetak melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dari Kementerian Investasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Kementerian Perdagangan RI telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap kantor FEC sebagaimana yang disampaikan pada saat menyampaikan perizinan. Pemeriksaan lapangan dilakukan sebanyak 2 kali dan tidak menemukan aktivitas dan pengurus FEC. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan pengurus FEC sebanyak 2 (dua) kali namun juga tidak dihadiri oleh pengurus. Berdasarkan perkembangan tersebut, Kementerian Perdagangan RI memberikan surat teguran kepada FEC yang mana jika dalam jangka waktu tertentu tidak memberikan respons, maka akan diajukan permintaan pencabutan izin usaha FEC kepada Kementerian Investasi RI/BKPM.
- Sehubungan dengan tidak adanya respons dari pengurus FEC atas surat teguran dan dilewatinya batas waktu, maka dari Kementerian Perdagangan RI mengajukan permintaan pencabutan izin usaha FEC kepada Kementerian Investasi RI/BKPM.
- Kementerian Investasi RI/BKPM pada tanggal 4 September 2023 telah melakukan pencabutan izin usaha FEC sehingga dengan demikian FEC wajib menghentikan kegiatan usahanya.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyatakan bahwa FEC tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Satgas PAKI OJK mengharapkan masyarakat yang menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal, dapat melaporkan kepada Kontak OJK 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: waspadainvestasi@ojk.go.id. (lip)
There is no ads to display, Please add some