beritabernas.com – Civitas Academica Universitas Islam Indonesia (UII) menyebutkan bahwa saat ini Indonesia mengalami darurat kenegarawanan. Hal ini terlihat dalam dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, 14 Pebruari 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
Menurut Civitas Akademika UII, kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang
didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, diberhentikan.
![](https://beritabernas.com/wp-content/uploads/2024/02/0102uii-auditorium-1024x572.jpg)
Menurut Civitas Akademikan UII, gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.
“Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi,” kata Rektor UII Prof Fathul Wahid ST MSc PhD yang membacakan pernyataan sikap Civitas Akademika UII di halaman Auditorium Abdulkahar Mudzakkir Kampus Terpadu UII, Kamis 1 Pebruari 2024.
BACA JUGA:
- Prihatin atas Tindakan Penyelenggara Negara, Civitas Akademika UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur
- Forum Dosen dan Guru Besar FH UII: Telah Terjadi Pembajakan Dunia Peradilan di Indonesia
Menanggapi hal itu, civitas academica UII menyatakan sikap. Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.
Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti
menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara
untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan
personalisasi bantuan sosial.
Ketiga, menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi
pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak
membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.
![](https://beritabernas.com/wp-content/uploads/2024/02/0102uii9.jpg)
Keempat, mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
Kelima, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
Keenam, meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan
memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
Saat membacakan pernyataan sikap itu, Rektor UII Prof Fathul Wahid didampingi para Wakil Rektor UII, para Dekan, Ketua-ketua jurusan, pengurus Yayasan Badan Wakaf UII, pimpinan pengurus lembaga kemahasiswaan dan sebagainya. (lip)