beritabernas.com – Ketua Pengurus Yayasan UCY Farid Iskandar SH SHI MH mengaku sangat memahami tuntutan mahasiswa, karena mereka layak mendapatkan kepastian atas ijazah dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya.
Karena itu, menurut Farid Iskandar, keberadaan Rektor UCY yang sah dan memiliki legitimasi untuk melakukan perbuatan hukum termasuk tandatangan ijazah para lulusan harus Rektor yang diproses dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan yang sah.
BACA JUGA:
- Aliansi Mahasiswa UCY Kembali Menggelar Aksi
- Mahasiswa UCY Meminta Kepastian Informasi Terkait Status Universitas
“Saya sebagai Ketua Pengurus Yayasan UCY yang telah mendapatkan SK AHU dari Kemenkumham RI memahami tuntutan teman-teman mahasiswa tersebut.Karena mereka layak mendapatkan kepastian atas ijazah dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Maka keberadaan Rektor yang sah dan memiliki legitimasi untuk melakukan perbuatan hukum termasuk tandatangan ijazah para lulusan harus Rektor yang diproses dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan yang sah bukan abal-abal,” kata Farid Iskandar ketika dihubungi beritabernas.com, Rabu 21 Pebruari 2024 siang.
Hal itu disampaikan Farid Iskandar menanggapi aksi Aliansi Mahasiswa UCY yang meminta kepastian status UCY dan Rektor UCY yang definitif agar bisa menandatangani ijazah mahasiswa. Dalam dua kali aksi demonstrasi di Kampus UCY, para mahasiswa meminta penandatanganan ijazah menunggu adanya Rektor UCY yang definitif.
![](https://beritabernas.com/wp-content/uploads/2024/02/2102ucy-master.jpg)
Farid Iskandar pun menghimbau mereka yang mengklaim sebagai Pimpinan UCY dan Pengurus Yayasan agar menurunkan ego dan harus legowo untuk menghormati keputusan Kemenkumham RI sebagai institusi negara yang telah menjalankan prosedur sesuai UU Yayasan, Peraturan Pemerintah tentang Yayasan maupun aturan turunan lainnya.
“Kampus itu tempat mendidik manusia agar rasional, ilmiah dan berkarakter, termasuk taat azas itu bagian dari ajaran rasionalitas. Sebagai Ketua Pengurus Yayasan, saya siap duduk bersama menyelesaikan ini semua tetapi harus berbasis hukum, bukan asal ngotot atau pokoke,” kata Farid Iskandar. (lip)