Oleh : Saiful Huda Ems
beritabernas.com – Kita perhatikan sekarang perolehan suara PSI yang semakin merangkak naik mendekati ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) 4 %, sedangkan perolehan suara PPP yang awalnya sudah tembus 4 %, kini terus menurun di bawah 4 %.
Ini berarti apa yang pernah saya katakan hampir menjadi kenyataan, PSI akan diloloskan ke Senayan meski dengan suarayang minim, sedangkan PPP akan dipaksa untuk tidak lolos ke Senayan.
Demikian pula dengan Partai Golkar yang seharusnya hanya memperoleh 7 % suara dipush terus menerus untuk mendapatkan suara 16 % lebih, jauh lebih banyak dari Partai Gerindra yang hanya memperoleh suara 13 % lebih dan suara Partai Golkarnyaris menyamai suara PDIP yang berada di kisaran 17 % lebih.
Padahal Partai Golkar saat ini sedang tidak memiliki figur-figur politisi yang populer dan tidak didukung oleh kader-kader partai yang militan.
Kecurangan Pemilu
Suara partai-partai kecil dan papan tengah juga banyak yang hilang tiba-tiba, bahkan ada caleg yang tidak mendapatkan suara sama sekali, padahal sebelumnya di TPS-TPS ia mendapatkan banyak suara. Kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif ini benar-benar telah terjadi, maka sangat tepat kiranya jika Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri mulai berbicara dan menunjukkan dukungannya untuk dilakukannya Hak Angket oleh parlemen.
BACA JUGA:
- Menyoal Anomali Suara Partai Tertentu yang Mendadak Meroket
- Ini Alasan Audit Forensik IT Sirekap KPU dan Hak Angket Penting
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyatakan perlunya dilakukan audit forensik dan audit investigatif, bahkan juga perlu diadakan audit data C1. Sekjen PDIP menyatakan hal ini semua berdasarkan pertimbangan dari masukan banyak ahli forensik digital dan ahli tekhnologi informasi, telematika dan multi media serta masukan dari banyak kader dan saksi di lapangan, yang benar-benar mengetahui soal manipulasi atau kecurangan selama Pemilu 2024 berlangsung hingga sekarang.
Hal yang sangat ironis sebelumnya telah terjadi, manakala KPU telah memanggil semualembaga survei yang sebelumnya telah melakukan quick count hasil perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024, namun tidak satupun dari lembaga-lembaga survei itu yang bersedia datang ke KPU. Mereka seperti orang-orang yang menebar angin, namun saat hendak menuai badai mereka segera pergi menjauh dan sembunyi entah dimana.
Padahal dari mereka seharusnya bisa ditanyakan, darimana dana untuk servei mereka berasal, dan bagaimana asal mula kecurangan Pilpres dan Pileg itu terjadi. (Saiful Huda Ems, Lawyer dan Pengamat Politik)