beritabernas.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) DIY mendesak Presiden, DPR dan KPU agar segera berhenti melakukan manuver yang dapat memunculkan kegaduhan politik yang dapat mencederai praktik demokrasi Pancasila.
DPD ISKA DIY juga meminta agar Presiden, DPR dan KPU lebih fokus untuk mempersiapkan pilkada yang jujur, adil, transparan dan bermartabat.
Permintaan itu disampaikan dalam pernyataan sikap DPD ISKA DIY, tertanggal 23 Agustus 2024, yang ditandatangani Ignatius Triyana SIP MM selaku Ketua I, Dr A Budisusila SE M.Soc Sc (Ketua II) dan Dr Drs B Wibowo Suliantoro M.Hum dengan mengetahui Dr Matheus Mali CsSR (Dewan Penasehat/Moderator) dan Drs Julius Hernondo MM sebagai Ketua Umum DPD ISKA DIY.
Dalam pernyataan sikap itu, DPD ISKA DIY juga meminta pemerintah dan DPR agar menjadi teladan etika dan moral dalam kehidupan demokrasi, sehingga harus tegas untuk menumbuhkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan atas tata kelola kepemerintahan yang baik. Selain itu, menolak nilai-nilai yang bersifat koruptif, kolutif dan nepotis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi amanat reformasi.
BACA JUGA:
- Roy Suryo Sebut Dua Kekuatan Alam Berhasil Menumbangkan Rencana Begal UU Pilkada
- DGB UI Sebut Krisis Konstitusi Terjadi karena Pembangkangan DPR Secara Arogan dan Vulgar
Menurut DPD ISKA DIY, Pilkada yang merupakan pesta demokrasi untuk memilik pimpinan daerah yang
berkualitas dan sah harus dilaksanakan sebagai kompetisi politik yang sehat, demokratis, adil dan transparan serta bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sehubungan dengan hal tersebut acuan untuk memulai siklus politik pilkada harus diawali dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU/XXII/2024 dan tidak perlu ada lagi kebijakan dalam bentuk apa pun yang mengingkari kedua putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tersebut. Kami akan terus mengawalnya.
“Pemerintah harus mengambil kebijakan dan melaksanakannya secara lebih efektif-efisien dengan prioritas memulihkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka bonum commune agar penyelenggaraan pemerintahan yang segera akan memasuki transisi dan peralihan kekuasaan selalu berorientasi pada perlindungan kesejahteraan masyarakat,” tegas DPD ISKA DIY.
Menurut DPD ISKA DIY, politik adalah keterlibatan seseorang untuk menentukan arah kebersamaan hidup berbangsa dan bernegara untuk menciptakan kesejahteraan bersama (bonum commune). Namun yang terjadi sekarang politik berkecenderungan untuk berebutan kekuasaan karena orang tidak lagi melandaskan dirinya pada nilai-nilai moral dan etika, seperti kebenaran, kejujuran, keadilan dan transparansi.
- Perjuangan Belum Selesai, Ketua Komisi A DPRD DIY Ajak Masyarakat Kawal Terus Putusan MK
- UII Mengutuk Pembangkangan Konstitusi Melalui Konspirasi Elit Politik
Dengan etika, politik dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. “Seharusnya kekuasaan dicari tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi sebagai alat untuk melayani manusia,” demikian ISKA DIY.
Dikatakan, kekuasaan politik dapat dan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat. Negara demokrasi pasti berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi atau aturan main perundang-undangan yang berarti dibatasinya kekuasaan para pemimpin dan lembaga-lembaga pemerintahan dan pembatasan ini ditegaskan melalui prosedur yang jelas dan tegas. “Sayangnya, perpolitikan kita saat ini jauh dari kondisi ideal tersebut,” kata DPD ISKA DIY. (*/lip)
There is no ads to display, Please add some