beritabernas.com – Saiful Huda Ems (SHE), seorang Lawyer dan Analis Politik, memberi rapor merah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada sejumlah alasan yang membuat Jokowi dinilai layak mendapatkan rapor merah.
Menurut Saiful Huda Ems beberapa alasan yang membuatnya memberi rapor merah kepada Presiden Jokowi yang pada 20 Oktober 2024 atau 9 hari lagi akan mengakhir tugas sebagai Presiden RI.
Saiful Huda menyebut PHK terjadi dimana-mana, saldo tabungan masyarakat turun hingga 40 persen, perekonomian masyarakat terasa sangat sepi, daya beli masyarakat semakin terasa dan terlihat anjlok dimana-mana, dari bulan ke bulan di berbagai daerah.
Selain itu, menurut Saiful Huda, para pedagang di pasar-pasar mulai mengeluh sepi dan makin sepi di bulan Oktober 2024 ini. Pengusaha-pengusaha dipalaki, kaum buruh pajaknya ditambah, calo-calo penjualan padi di musim panen merajalela.
BACA JUGA:
- Seruan Perlawanan Terhadap Pembegal Konstitusi
- Analisis Video Pidato Pengunduran Diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar
Belum lagi kalau kita mau membahas soal kerusakan demokrasi di Negeri ini. Pemilu yang penuh rekayasa, aparatur negara dari yang sipil hingga militer dipaksa berpihak ke salah satu kontestan Pemilu/Pilpres, lembaga-lembaga negara saling dibentur-benturkan.
“Presiden Jokowi kerjanya apa saja selama ini? Menebar kaos dan bansos di jalanan agar terus diserbu dan dikerumuni rakyat hingga nampak sebagai Presiden yang dicintai rakyat? Percuma! Modus pencitraannya akan sia-sia semuanya, manakala di akhir masa jabatann semua kepalsuannya telah terkuak,” kata Saiful Huda.
Menurut Saiful Huda, Jakarta akan tetap menjadi Ibu Kota Negara Indonesia dan IKN akan menjadi proyek mangkrak, yang melambangkan monumen sejarah kesombongan dan keegoisan seorang manusia, yang jadi Presiden namun terlalu mendewakan dirinya.
Monumen seorang manusia yang menganggap kebenaran adalah dirinya, politik pecah belah adalah strategi pertahanan berkuasa, pencitraan adalah asesoris utama bagi pemujaan dirinya, hingga ia membuat berbagai kebijakan negara tanpa mau mendengar aspirasi rakyat.
Kini setelah tahu IKN akan jadi proyek mangkrak, Presiden Jokowi tak berani lagi menandatangani Keppres dan menyatakan bahwa IKN bukanlah kehendak dirinya, melainkan kehendak rakyat melalui perwakilan di DPR. “Ini namanya presiden yang tak mau bertanggung jawab atas segala risiko dari segala tindakannya sendiri. Jokowi mau cuci tangan,” !.
Coba saja andaikan IKN terlihat akan benar-benar menjadi kenyataan, Jokowi akan tetap percaya diri dan mengatakan IKN adalah kehendak dirinya, namun karena ia tahu IKN akan mangkrak, ia mulai tak percaya diri dan mengatakan IKN bukanlah kehendak dirinya. “Ternyata yang besar hanya kepalanya saja, namun jiwa kesatrianya nihil.,” demikian menurut Saiful Huda.
Tong kosong nyaring bunyinya, menganggap diri dan keluarganya paling hebat ternyata kosong melompong di akhir masa jabatannya. APBN Indonesia Rp. 3.600 triliun, tetapi untuk bayar utang negara saja sudah Rp 1.000 triliun. Menurut Burhanudin Abdullah, Presiden terpilih Prabowo akan berada di posisi terjepit.
“Rp 1.000 triliun untuk bayar utang, Rp. 1.400 triliun akan dikirim ke daerah, kita tinggal punya Rp 1.100 sampai 1.200 triliun, itu nggak besar. Presiden (Prabowo) tidak akan bisa berbuat banyak dengan angka itu,” kataBurhanuddin Abdullah, Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang dikutip Saiful Huda.
“Kalau keadaan negara sudah seperti ini terus mau kita beri rapor biru untuk Jokowi? Ya jelas sangat tidak logis, kecuali bagi mereka yang sudah anteng dijadikan Jokowi sebagai menteri atau sudah diberi sesuatu seperti Qodari dan Denny JA. Tidak bagi saya, Jokowi harusnya dapat rapor merah,” tegas Saiful Huda. (*/lip)
There is no ads to display, Please add some