beritabernas.com – Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/ BPLH) Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq menginginkan Surabaya bersih sampai ke pinggiran. Ia tidak ingin melihat kondisi sungai yang belum bersih, saluran air yang kurang terawat dan keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di pinggir jalan, seperti yang terlihat di kawasan Benowo, Kampung Pancasila Wonokromo, Pasar Wonokromo hingga Stasiun Wonokromo, Surabaya, Minggu 8 Pebuari 2026.
Dalam kunjungan mendadak itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/ BPLH) Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq masih menemukansejumlah persoalan pengelolaan sampah di wilayah pinggiran Kota Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi riil pengelolaan lingkungan hidup di Surabaya, khususnya penanganan sampah di luar kawasan protokol.
Dalam kunjungan ini, Hanif didampingi Erik Teguh Primiantoro, Plt Deputi PSLB3, Hanifah Dwi Nirwana (Staf Ahli Bidang Hubungan Antara Pusat dan Daerah KLH), Melda Mardiana (Direktur Penanganan Sampah), Tulus Laksono (Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air) dan Eduward Hutapea (Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa).
Menurut Hanif, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Surabaya belum sepenuhnya merata. Meski kawasan pusat kota dan jalan-jalan utama dinilai sudah tertata dengan baik, situasi berbeda masih ditemui di wilayah pinggiran dan permukiman warga.
“Kalau kita bicara kota bersih, maka ukurannya tidak bisa hanya jalan protokol. Pinggiran kota, sungai dan permukiman juga harus mencerminkan kebersihan yang sama,” ujar Hanif di sela peninjauan.
Keberadaan TPS liar menjadi salah satu catatan utama dalam kunjungan tersebut. Dalam tata laksana penilaian Adipura, praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai ketentuan dinilai dapat menurunkan kualitas tata kelola lingkungan secara keseluruhan.
Hanif mengakui bahwa secara umum Surabaya merupakan salah satu kota dengan tata kelola sampah terbaik di Indonesia. Berdasarkan penilaian sementara, Surabaya masuk dalam tiga besar kota dengan nilai tertinggi secara nasional. Namun, hasil tersebut belum bersifat final karena masih akan dikalibrasi ulang berdasarkan temuan lapangan.
Baca juga:
- Aksi Kurve Sampah Pantai Tambak Wedi Libatkan Pusdal Lingkungan Hidup Jawa
- Krisis Sampah Yogyakarta, Kevikepan Jogja Ajak Umat Katolik Mengolah Sampah secara Bertanggung Jawab
“Nilainya memang tinggi, tetapi setelah kami turun langsung, masih ada yang perlu dikoreksi dan digenjot agar benar-benar memenuhi kriteria kota bersih,” kata Hanif.
Ia menegaskan bahwa penilaian penghargaan Adipura tidak hanya bersandar pada laporan administratif atau kondisi pusat kota. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup kawasan pinggiran, sungai, permukiman, hingga perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sehari-hari.
Selain persoalan infrastruktur, Hanif juga menyoroti rendahnya pemahaman sebagian warga terhadap pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya. Ia menilai bahwa tanpa keterlibatan aktif masyarakat, fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R tidak akan bekerja secara optimal. Edukasi dan perubahan perilaku menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Kunjungan ke Surabaya ini merupakan bagian dari rangkaian inspeksi nasional yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebelumnya, Hanif juga meninjau sejumlah daerah lain seperti Bontang, Balikpapan, dan Ciamis, yang sama-sama memperoleh nilai tinggi dalam penilaian awal. Namun, pemerintah menegaskan tidak ingin terburu-buru memberikan penghargaan jika kondisi lapangan belum sepenuhnya memenuhi kriteria.
Dari sudut pandang redaksi, kunjungan mendadak Menteri LH ini memberi sinyal kuat bahwa penilaian Adipura kini semakin ketat dan substantif. Surabaya, sebagai kota dengan reputasi lingkungan yang baik, berada dalam posisi strategis sekaligus tertekan. Capaian di pusat kota menjadi modal penting, namun persoalan di wilayah pinggiran berpotensi menjadi penentu dalam penilaian akhir.
Tekanan ini sekaligus menjadi pesan politik lingkungan bagi Pemerintah Kota Surabaya bahwa keberhasilan tidak lagi diukur dari estetika kota semata. Pemerataan kebersihan, penertiban TPS liar, serta penguatan peran masyarakat menjadi tuntutan nyata yang harus segera dijawab agar Surabaya tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu kota rujukan nasional dalam tata kelola sampah berkelanjutan. (Yustinus Ade Stirman, Staf Pusdal Lingkungan Hidup Jawa)
There is no ads to display, Please add some