Oleh: Jufri Silak, Mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta
beritabernas.com – Wacana pembentukan Kabupaten Benawa yang terus dipompa ke ruang publik belakangan ini bukan sekadar urusan memindahkan kursi kekuasaan dari Yalimo. Di balik retorika “pendekatan pelayanan”, ada mesin besar yang sedang bekerja secara senyap. Sebagai mahasiswa yang berdiri di atas basis materialisme historis, saya melihat ini bukan soal administrasi, melainkan strategi penaklukan ruang oleh modal.
Dalam logika Marxis, negara seringkali bertindak sebagai komite yang mengelola kepentingan kelas penguasa. Pemekaran Benawa adalah manifestasi dari itu. Selama Benawa masih menjadi bagian yang utuh dari Yalimo dengan hukum adat yang solid, modal besar akan sulit menembus benteng ulayat adat. Namun, dengan lahirnya struktur administrasi baru, tanah-tanah komunal kita akan dipaksa tunduk pada regulasi negara yang pro-pasar.
Ini yang disebut sebagai accumulation by dispossession atau akumulasi melalui perampasan. Atas nama pembangunan kantor pemerintahan atau infrastruktur penunjang, hak ulayat adat kita dipreteli perlahan. Negara hadir bukan untuk memproteksi Orang Asli Papua (OAP), melainkan untuk menjadi jembatan bagi korporasi yang sudah mengincar potensi alam di Benawa. Kita tidak sedang dimekarkan untuk mandiri, kita sedang dipersiapkan untuk menjadi penonton di atas tanah yang sedang dikomodifikasi.
Baca juga:
- Ketika Nakes P3K Paruh Waktu Digaji Rp 300 Ribu, Pelajaran dari 3 Bupati dan PR Besar PAD
- Habitus, Pembedaan Kelas dan Kapital Belanja
- Menyelamatkan Masa Depan Kehidupan di DIY
- Ketika Suara Kenabian Dipertanyakan dalam Tubuh Gereja Katolik Kame
Pemekaran wilayah di Papua telah lama menjadi lahan basah bagi reproduksi kelas parasit baru. Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang seharusnya menjadi alat pembebasan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan, justru habis ditelan oleh mesin birokrasi yang gemuk. Alih-alih melahirkan guru-guru berkualitas atau tenaga medis di kampung-kampung Benawa, anggaran negara justru dialokasikan untuk menggaji para elit birokrat dan pejabat yang lahir dari transaksi politik praktis.
Fenomena ini menciptakan alienasi atau keterasingan bagi rakyat. Masyarakat dijanjikan kesejahteraan lewat pemekaran, padahal secara riil mereka dipisahkan dari alat produksinya yakni hutan dan sungai, yang perlahan akan diprivatisasi demi mengejar angka-angka pertumbuhan semu. Pemekaran Benawa hanyalah upaya memberikan panggung bagi segelintir elit untuk berpesta di atas penderitaan rakyat yang masih bergulat dengan realitas hidup yang pahit.
Persatuan masyarakat Yalimo adalah ancaman bagi mereka yang ingin mengeruk keuntungan. Strategi divide et impera sedang dimainkan kembali lewat garis batas administrasi. Ketika kita sibuk berdebat soal letak ibu kota atau siapa yang akan duduk di kursi jabatan, fokus kita teralih dari musuh yang sebenarnya: ketimpangan struktural dan pengisapan sumber daya.
Perjuangan menolak pemekaran Benawa adalah perjuangan harga diri. Kita tidak butuh kabupaten baru untuk menjadi manusia yang berdaulat. Yang kita butuhkan adalah kedaulatan atas tanah, hutan, dan masa depan kita sendiri. Satu Yalimo adalah kekuatan, dan pemisahan Benawa adalah kelemahan yang sengaja diciptakan untuk mempermudah kontrol modal.
Yalimo Satu, Benawa Utuh! Lawan Atau Kita Hilang! (*)
There is no ads to display, Please add some