beritabernas.com – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyampaikan seruan pastoral menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 pada 20 Mei 2026. Dalam seruan pastoral yang ditandatangani Mgr Antonius Subianto Bunjamin OSC (Ketua KWI) dan Mgr Adrianus Sunarko OFM (Sekretaris Jenderal KWI), tertanggal 20 Mei 2026 ini, KWI menyoroti berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke118 pada 20 Mei 2026, menurut KWI, kita kembali dipanggil untuk merenungkan makna kebangkitan dalam konteks Indonesia masa kini. Sebab, saat kita sedang dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan serta ketidakpastian global dan dinamika domestik yang kompleks. Karena itu, KWI mengajak kita bangkit bersama penuh harapan membangun bangsa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing secara pas dan pantas serta cepat dan tepat.
Menurut KWI, ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan geopolitik, perkembangan teknologi yang cepat, krisis ekologis dan berbagai persoalan sosial di dalam negeri menghadirkan tantangan yang sungguh besar bagi kehidupan bersama. Dalam situasi seperti ini, pemerintah, masyarakat sipil, komunitas agama, dunia pendidikan, pelaku ekonomi dan seluruh rakyat Indonesia, kita semua dipanggil untuk berjalan bersama menjaga harapan dan memperkuat persaudaraan kebangsaan.
“Sebagai gembala Gereja Katolik di Indonesia, kami merasa terpanggil menyampaikan suara hati dan keprihatinan pastoral atas berbagai situasi memprihatinkan yang sedang dialami bangsa kita. Seruan ini lahir dari tanggung jawab moral untuk menjaga martabat manusia, merawat keutuhan ciptaan dan memperkuat semangat persaudaraan dan keadilan sosial demi kebaikan bersama (bonum commune),” tulis KWI.
Baca juga:
- KWI Sebut Banyak Ajaran Paus Fransiskus yang Dititipkan untuk Diteruskan
- LEKAS Diluncurkan, Komisi Pendidikan KWI: Menjadi Inspirasi bagi Keuskupan Lain
Dikatakan, Gereja percaya bahwa kasih kepada bangsa diwujudkan bukan hanya melalui doa, tetapi juga melalui keberanian untuk merawat kehidupan bersama dengan hati nurani yang jernih dan kasih yang tulus dalam semangat gotong royong.
Luka sosial dan retaknya persaudaraan
Dalam seruan pastoral itu, KWI mengatakan bahwa kita merasakan adanya luka sosial yang semakin nyata dalam kehidupan bangsa. Banyak keluarga menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang berat. Generasi muda tidak sedikit yang mengalami kecemasan, kehilangan arah dan krisis kesehatan mental. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi.
Sementara orang lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya seringkali belum sungguh mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai. Semua ini mengingatkan kita bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sebuah bangsa menjaga martabat manusia yang paling lemah dan rentan serta bagaimana kesejahteraan semakin dirasakan oleh mereka yang berada di pinggiran.
Kita juga tidak dapat menutup mata terhadap luka panjang yang masih dirasakan saudara-saudari kita di Tanah Papua. Kekerasan, ketakutan, dan kurangnya rasa saling percaya telah meninggalkan luka batin yang mendalam pada lintas generasi. Papua bukan sekadar persoalan pembangunan atau keamanan, melainkan bagian utuh dari wajah Indonesia yang menuntut niat baik dan kejujuran kita dalam berjuang demi kesejahteraan Papua dan kebaikan bersama. Pendekatan keamanan bukanlah jalan cepat dan tepat dalam penyelesaian masalah di Papua.
Karena itu, diperlukan pendekatan yang semakin manusiawi, dialogis, partisipatif, dan berakar pada penghormatan terhadap sejarah, budaya, serta hak-hak dasar masyarakat setempat.
KWI merasa bersyukur atas berbagai upaya pembangunan yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, investasi, dan perekonomian nasional. Namun di tengah berbagai cita-cita luhur dan capaian tersebut, kita juga mendengar jeritan banyak masyarakat kecil yang masih bergumul dengan pengangguran, ketidakpastian ekonomi, kenaikan biaya hidup, dan ketimpangan sosial yang terus melebar.
Angka-angka pertumbuhan ekonomi belum selalu dirasakan secara nyata oleh masyarakat di akar rumput. Kita prihatin ketika korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan dominasi kepentingan ekonomi tertentu masih melukai rasa keadilan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, bangsa kita memerlukan tata kelola yang semakin jujur, transparan, terpercaya, berpihak kepada kaum kecil, dan sungguh mengutamakan kesejahteraan bersama.
Program-program kerakyatan yang baik perlu terus diperkuat melalui pengawasan, partisipasi publik, dan pengelolaan yang bertanggung jawab agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil. Saat ada program yang tampaknya mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial, kita perlu rendah hati dan berani mengevaluasi dan merevisi bahkan membatalkannya demi cita-cita pembangunan bangsa yang luhur.
Gereja percaya bahwa ekonomi harus tetap berakar pada martabat manusia. Pembangunan tidak boleh meninggalkan kaum miskin, petani kecil, nelayan, buruh, masyarakat adat, dan mereka yang hidup di pinggiran. Politik dan ekonomi sejatinya merupakan sarana pelayanan demi kesejahteraan umum, bukan sekadar perebutan kepentingan dan keuntungan kelompok tertentu.
Di tengah guncangan geoekonomi global-defisit fiskal yang melebar, tekanan pada rupiah, dan koreksi indeks saham- diperlukan keberanian politik untuk melakukan reformasi struktural dan perbaikan kebijakan fiskal dengan arif, mencari solusi dan aksi nyata yang membuat situasi lebih baik dan hati lebih damai. (phj)
There is no ads to display, Please add some