beritabernas.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) terus memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi Nasional bertajuk Inovasi Digital dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat 12 Juni 2026, sebagai bagian dari rangkaian Pekan Lingkungan Hidup dan INVIROTECH 2026.
Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH Rasio Ridho Sani mengatakan pemanfaatan inovasi digital menjadi kebutuhan mendesak mengingat semakin luasnya wilayah yang harus dipantau dan banyaknya aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
Baca juga:
- Emil Salim: Masa Depan Indonesia Ada di Laut, Bukan Hanya di Daratan
- Menteri LH Jumhur Hidayat: Saatnya Bertobat Ekologis dan Bekerja untuk Keadilan Iklim
“Melalui rapat koordinasi ini, kami bersama dinas lingkungan hidup daerah memperkuat upaya pemanfaatan inovasi digital dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Teknologi digital memberi peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan dalam pemantauan maupun pengelolaan lingkungan,” ujarnya.
Menurut Rasio, kompleksitas persoalan lingkungan saat ini tidak lagi dapat ditangani hanya dengan pendekatan konvensional. Pengawasan terhadap berbagai sektor usaha dan wilayah yang sangat luas membutuhkan dukungan sistem digital yang mampu menyajikan data secara cepat dan akurat.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Keputusan yang baik harus didasarkan pada data dan bukti yang kuat. Karena itu, inovasi digital dan AI perlu dikembangkan sebagai decision support system yang membantu pemerintah mengambil kebijakan lingkungan secara lebih cepat, tepat, dan efektif,” katanya.
Rasio menjelaskan, penggunaan teknologi digital juga memungkinkan pemerintah meningkatkan kapasitas pemantauan lingkungan secara real time, terutama pada lokasi-lokasi yang selama ini sulit dijangkau oleh pengawasan konvensional.
Selain membahas penguatan sistem digital, Rasio juga menanggapi pesan yang disampaikan tokoh lingkungan hidup Indonesia, Prof. Emil Salim, pada pembukaan Pekan Lingkungan Hidup sehari sebelumnya mengenai pentingnya menjaga laut sebagai masa depan Indonesia.
Menurut dia, isu pesisir dan laut merupakan bagian penting dari tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang saat ini terus diperkuat oleh pemerintah.
“Di lingkungan deputi kami terdapat direktorat khusus yang menangani pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut. Apa yang disampaikan Prof. Emil sangat relevan dan sejalan dengan langkah yang selama ini kami lakukan,” ujarnya.
Rasio menambahkan, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang dan kekayaan sumber daya kelautan yang besar, Indonesia harus memastikan bahwa pembangunan di wilayah pesisir dan laut berlangsung secara berkelanjutan.
“Semakin baik pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut, semakin besar pula peluang kita menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan untuk kemakmuran bangsa,” katanya.
Terkait koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang memiliki kewenangan di sektor kelautan, Rasio menegaskan bahwa KLH/BPLH memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh pembangunan tetap berada dalam koridor perlindungan lingkungan.
“Kementerian Lingkungan Hidup memiliki fungsi koordinatif dan memastikan aspek lingkungan menjadi pertimbangan dalam berbagai kebijakan pembangunan, baik di darat maupun di laut. Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Rasio. (Yus Ade, Staf Pusdal LH Jawa)
There is no ads to display, Please add some