beritabernas.com – Bagi sebagian orang, mangrove hanyalah deretan pohon di pesisir. Namun bagi warga Pantai Utara (Pantura) Jawa, ia adalah benteng terakhir yang menahan abrasi, meredam gelombang sekaligus menjaga ruang hidup agar tidak perlahan hilang ditelan laut. Karena itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) / Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai gerakan bersama untuk menyelamatkan Pantura.
Pesan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat 3 Juli 2026.
Selain menyampaikan kuliah umum bertajuk Memperbaiki Lingkungan Hidup, Menjaga Keadilan Antar Generasi di Universitas Harkat Negeri, Menteri LH juga melakukan penanaman sekitar 2.000 bibit mangrove di kawasan Pantai Randusanga Indah, Brebes, sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Penanaman Dua Miliar Pohon dan Gerakan Mageri Segoro yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Dalam pidatonya, Menteri LH Jumhur menegaskan bahwa krisis lingkungan di Pantura bukan lagi sekadar persoalan banjir rob atau abrasi pantai, tetapi telah berkembang menjadi persoalan keadilan antar generasi.
“Pantura bukan sekadar jalur logistik atau jalur ekonomi. Bagi masyarakat yang tinggal di sana, Pantura adalah rumah. Ketika air laut perlahan masuk ke ruang itu, yang terancam bukan sekadar lahan, tetapi sebuah cara hidup,” ujarnya.
Menurut Jumhur, ancaman di Pantura muncul akibat kombinasi kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah, dan tekanan pembangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan hari ini tidak boleh mewariskan kerusakan kepada generasi mendatang.
Mangrove benteng alami Pantura
Di sela kegiatan penanaman mangrove, Menteri LH mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen kawasan mangrove Indonesia mengalami kerusakan. Dari total sekitar 3,4 juta hektare mangrove nasional, sekitar 770 ribu hektare memerlukan rehabilitasi segera.
Karena itu, rehabilitasi mangrove menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperkuat perlindungan wilayah pesisir. “Saat ini sekitar 30 persen mangrove di Indonesia mengalami kerusakan. Ini menjadi pekerjaan besar bersama untuk memastikan kawasan mangrove dapat dipulihkan,” kata Jumhur.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah memang tengah menyiapkan pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa sebagai solusi jangka panjang mengatasi abrasi. Namun, proses pembangunan membutuhkan waktu sehingga rehabilitasi mangrove tetap menjadi benteng alami paling efektif dari sisi daratan.
“Pantai Utara Jawa sangat rentan terhadap abrasi. Giant Sea Wall memang sedang dipersiapkan, tetapi prosesnya masih panjang. Karena itu, penanaman mangrove menjadi upaya penting agar abrasi tidak terus berlangsung,” kata Menteri.
Baca juga:
- Menteri LH: Pantura Menghadapi Krisis Antar Generasi, Bukan Sekadar Banjir Rob
- Bank Sampah Go Green Cupuwatu Berhasil Mengolah 787 Kg Sampah Plastik jadi 699 Liter BBM
- Mesin Pirolisis, Mengolah Sampah Plastik Menjadi Bensin dan Solar
Menteri juga mengapresiasi keterlibatan relawan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam gerakan penanaman mangrove. “Saya berterima kasih kepada para relawan, pihak yang menyediakan anggaran, tenaga, dan waktu. Ini merupakan bagian yang sangat indah dalam upaya menyelamatkan bumi.”
Evaluasi daerah yang lamban tangani TPA
Selain isu pesisir, Menteri Jumhur juga menyoroti percepatan penyelesaian TPA yang masih menerapkan sistem open dumping. Menurutnya, pemerintah akan mengevaluasi daerah-daerah yang progres penanganannya masih berjalan lambat.
“Ada kabupaten dan kota yang serius bekerja, tetapi ada juga yang masih lambat. Kami akan melihat penyebabnya, apakah karena persoalan anggaran atau komitmen pemerintah daerah. Yang bekerja keras tentu akan terlihat hasilnya, sedangkan yang belum akan terus kami evaluasi dan dampingi,” ujarnya.
Ia menambahkan, KLH/BPLH telah memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah serta terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar percepatan penanganan TPA menjadi prioritas pemerintah daerah.
Menanggapi arahan Menteri LH, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa Eduward Hutapea mengatakan pesan Menteri menjadi penegasan bahwa pengendalian lingkungan hidup di Pulau Jawa harus dilakukan secara terpadu, mulai dari rehabilitasi pesisir, pengendalian pencemaran, hingga pengelolaan sampah.
“Penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari strategi adaptasi perubahan iklim dan perlindungan masyarakat pesisir. Demikian pula percepatan penanganan TPA open dumping merupakan langkah penting untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pusdal LH Jawa akan terus memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat agar kebijakan Menteri dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan,” ujar Eduward.
Menurutnya, tantangan lingkungan di Pulau Jawa semakin kompleks sehingga hanya dapat diatasi melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip pencegahan, pemulihan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan.
Menutup rangkaian kegiatannya, Menteri Jumhur kembali mengingatkan bahwa bumi bukanlah warisan yang bebas dihabiskan oleh generasi sekarang, melainkan titipan yang harus dijaga untuk anak cucu. (Yus/Fery, Pusdal LH Jawa)
There is no ads to display, Please add some