beritabernas.com – Banjir rob yang terus menggerus pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa bukan lagi sekadar persoalan naiknya muka air laut. Di balik genangan yang kian meluas, tersimpan ancaman yang jauh lebih besar yakni hilangnya ruang hidup dan tergerusnya hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat.
Pesan itulah yang menjadi benang merah pidato Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam kuliah umum bertajuk Memperbaiki Lingkungan Hidup, Menjaga Keadilan Antar Generasi di Universitas Harkat Negeri, Kota Tegal, Jumat 3 Juli 2026.
Di hadapan akademisi, mahasiswa, dan pemerintah daerah, Jumhur menegaskan bahwa krisis lingkungan di Pantura telah berkembang menjadi persoalan keadilan antar generasi. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa anak cucu kelak tetap memiliki ruang hidup yang layak.
“Pantura bukan sekadar jalur logistik atau jalur ekonomi. Bagi masyarakat yang tinggal di sana, Pantura adalah rumah. Ketika air laut perlahan masuk ke ruang itu, yang terancam bukan sekadar lahan, tetapi sebuah cara hidup,” ujar Jumhur.
Ia menjelaskan, ancaman rob di Pantura merupakan akumulasi dari kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah yang berlangsung secara bersamaan. Persoalan tersebut diperparah oleh pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Mengutip hasil berbagai kajian, Jumhur menyebut banjir rob di Kecamatan Brebes pada 2017 telah menggenangi sekitar 4.502 hektare lahan, termasuk lebih dari 3.600 hektare tambak produktif. Di wilayah yang sama, muka air laut tercatat naik hampir empat sentimeter setiap tahun.
Menurut Menteri LH, ancaman sesungguhnya kemungkinan lebih besar karena banyak penelitian belum memasukkan faktor penurunan muka tanah yang kini terjadi di sejumlah kawasan Pantura. “Bahaya di pesisir datang dari dua arah sekaligus, yaitu laut yang terus naik dan tanah yang perlahan turun,” katanya.
Kajian terbaru juga menunjukkan sedikitnya 14 kabupaten dan kota di Pantura Jawa Tengah berada dalam kategori bahaya banjir tinggi dengan jumlah penduduk terpapar mencapai 11,6 juta jiwa. Sebagian besar merupakan kelompok masyarakat miskin dan rentan sehingga dampak krisis pesisir tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga ketimpangan sosial.
Jumhur mengingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan kapasitas lingkungan hanya akan meninggalkan beban bagi generasi mendatang. “Pembangunan yang menutup mata pada daya dukung alam ibarat berutang tanpa pernah membaca bunganya. Hari ini terasa menguntungkan, tetapi tagihannya akan dibayar anak cucu kita,” tegasnya.
Baca juga:
- Menteri LH Jumhur Hidayat: Saatnya Bertobat Ekologis dan Bekerja untuk Keadilan Iklim
- Hari Lingkungan Hidup 2026: Saatnya Jawa Berbenah dari Sampah hingga DAS
- Jawa Bergerak untuk Iklim, Ribuan Warga Turun Tangan pada Hari Lingkungan Hidup 2026
Karena itu, ia memperkenalkan konsep environmental citizenship atau kewargaan ekologis sebagai paradigma baru bagi generasi muda. Menurutnya, menjadi warga negara yang baik pada abad ke-21 tidak cukup hanya menaati hukum dan membayar pajak, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga ruang hidup bersama.
Ia mendorong mahasiswa terlibat dalam berbagai aksi nyata, mulai dari meningkatkan literasi lingkungan, melakukan pemantauan kondisi pesisir melalui citizen science, merawat ekosistem mangrove, mengawal tata ruang, hingga mengembangkan inovasi ekonomi pesisir yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Selain mengajak masyarakat berperan aktif, Menteri Jumhur menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pemantauan rob dan amblesan tanah, mengendalikan eksploitasi air tanah di kawasan rentan, memperbaiki tata ruang berbasis risiko, memperluas perlindungan mangrove, serta memperkuat pendampingan bagi masyarakat pesisir.
Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa Eduward Hutapea menilai pidato Menteri Jumhur menjadi pengingat bahwa penyelamatan Pantura tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral semata. Menurutnya, isu rob, penurunan muka tanah, degradasi pesisir, hingga perubahan iklim harus dipandang sebagai satu kesatuan persoalan yang membutuhkan kolaborasi lintas pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.
“Pesan Menteri mempertegas arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa. Pendekatan kita tidak lagi hanya berorientasi pada penanganan dampak, tetapi juga pada pencegahan, pemulihan ekosistem, dan penguatan ketahanan masyarakat pesisir. Pusdal LH Jawa siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan agar keadilan antar generasi benar-benar terwujud dalam kebijakan maupun aksi di lapangan,” ujar Eduward.
Menurut Eduward, wilayah Pantura merupakan salah satu kawasan strategis nasional yang menghadapi tekanan lingkungan paling kompleks di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, rehabilitasi ekosistem pesisir, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim secara berkelanjutan.
Menutup pidatonya, Jumhur mengingatkan bahwa bumi bukan warisan yang bebas dihabiskan oleh generasi sekarang, melainkan titipan bagi generasi yang akan datang.
“Memperbaiki lingkungan hidup bukanlah pekerjaan segelintir ahli di Jakarta. Ia adalah pekerjaan setiap warga yang menolak untuk diam. Jika generasi kalian berani mengambil peran itu, saya percaya Pantura tidak akan menjadi kisah tentang tanah yang hilang, tetapi kisah tentang generasi yang menolak menyerah kepada air,” kata Eduward. (Yus Ade/Fery, Pusdal LH Jawa)
There is no ads to display, Please add some