beritabernas.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Selain itu, uang negara harus diprioritaskan untuk melindungi masyarakat kurang mampu.
Karena itu, menurut Menkeu Sri Mulyani, pengalihan subsidi BBM yang kemudian berdampak pada kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan salah satu bentuk dari komitmen itu. Anggaran yang semula untuk subsidi BBM sebagian dialihkan ke BLT BBM.
Menurut Menkeu Sri Mulyani yang dikutip beritabernaas.com di akun instagramnya, anggaran subsidi dan kompensasi yang tertuang dalam Perpres 98/2022 mencapai Rp 502,4 triliun. Angka ini telah meningkat 3 kali lipat dari alokasi awal dan sebagian besar dialokasikan untuk BBM.
https://www.instagram.com/smindrawati/
Dikatakan, angka tersebut dihitung berdasarkan rata-rata ICP (harga patokan minyak mentah Indonesia) yang mencapai US$ 100/barrel dengan kurs Rp 14.450/US$ dan volume dari Pertalite yang diperkirakan mencapai 23 juta kilo liter, sedangkan Solar bersubsidi 15 juta kilo liter.
Dengan konsumsi Pertalite dan Solar subsidi yang melebihi kuota, menurut Menkeu Sri Mulyani, maka anggaran subsidi dan kompensasi BBM diperkirakan akan melewati Rp 502,4 triliun”.
“Hingga saat ini, kami terus memantau pergerakan harga ICP. Karena harga rata-rata ICP hingga Juli $104,9/barel, jika harga ICP turun ke US$90/barrel Agustus-Desember 2022, maka harga rata-rata satu tahun ICP Indonesia adalah US$99/barrel. Kalau pun harga ICP turun hingga di bawah US$90/barrel, maka rata-rata ICP Indonesia setahun masih US$97/barrel,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Dengan adanya kebijakan penyesuaian harga BBM sebagaimana diumumkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, maka alokasi subsidi kompensasi BBM yang akan diberikan kepada masyarakat masih akan tetap ada sebesar Rp 591 trilun bila harga ICP hingga Desember 2022 US$85/barrel atau sebesar Rp 605 triliun bila harga rata-rata ICP setahun US$99/barrel. Sementara bila harga rata-rata ICP setahun masih di atas US$100/barrel, maka total subsidi BBM masih akan mencapai Rp 649 triliun.
Dikatakan, perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus dimonitor karena suasana geopolitik dan proyeksi perekonomian dunia masih akan sangat dinamis. Kita juga akan terus memantau dampak inflasi, pertumbuhan ekonomi serta indikator kemiskinan dengan adanya penyesuaian tarif BBM.
“Melalui tambahan bansos yang diberikan oleh Kemensos RI diharapkan angka kemiskinan bisa tetap kita upayakan menurun didukung program pemerintah lainnya,” kata Menkeu Sri Mulyani. (lip)
There is no ads to display, Please add some