Oleh: Arief Yuwono, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup 2002-2010, Deputi Menteri bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim 2010-2014 dan Staf Ahli Menteri bidang Energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014-2017
beritabernas.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2026 kembali memperlihatkan kenyataan pahit: gambut dalam luasan besar rusak dan musnah terbakar. Di pesisir, mangrove terus tergerus abrasi, alih fungsi lahan, pencemaran dan reklamasi. Padahal, aturan untuk melindungi keduanya sudah lama ada. Kelengkapan regulasi ternyata belum menjamin keberhasilan di lapangan.
Persoalan utama Indonesia bukan kekurangan aturan. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memuat kriteria baku kerusakan gambut dan mangrove. Ketentuan itu dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 juncto PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang ekosistem gambut dan PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang ekosistem mangrove. Keduanya mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga sanksi administratif secara rinci dan terukur. Yang belum bekerja baik adalah penggeraknya.
Regulasi ibarat aturan main. Agar berjalan, ia membutuhkan sistem pendukung yang membuat norma hukum menjadi tindakan nyata dan membuat setiap pihak menjalankan tugasnya secara serempak. Gagasan Presiden untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), yang disampaikan dalam pertemuan dengan para pakar di Istana Negara, 24 September 2026, patut disambut. Namun, badan ini harus dirancang sebagai penggerak regulasi, bukan pengulangan bentuk lama. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dibentuk untuk mempercepat restorasi gambut setelah karhutla 2015, dan masa tugasnya secara hukum berakhir pada 31 Desember 2024.
Baca juga:
- El Niño Tidak Membawa Korek Api
- Ketika Asap Lintas Batas Tidak Punya Paspor
- Dari Krisis Plastik ke Kalpataru: Membangun Gerakan Lingkungan dari Akar Rumput
- Menjaga Alam: Tantangan dan Solusinya
Rancangan BPGMN harus berangkat dari pemahaman bahwa kedua ekosistem memiliki watak berbeda. Kedua PP memang berbagi siklus pengelolaan, asas, dan tujuan yang sama. Namun, gambut dikelola dari sisi tanah organik dan tata airnya dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dengan titik berat pada pencegahan kebakaran. Mangrove dikelola sebagai bentang alam pesisir yang hidup dalam Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM), di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Sementara itu, untuk mengukur kerusakan gambut digunakan parameter ekologis berupa penurunan tinggi muka air tanah dan ketebalan gambut, sedangkan untuk mangrove antara lain penurunan kondisi dan luasan mangrove dan berubahnya fungsi perlindungan pantai. BPGMN perlu mewadahi perbedaan ini, bukan menyeragamkannya.
Setidaknya ada tiga sistem pendukung yang menentukan. Pertama, sumber daya manusia. Pimpinan institusi adalah faktor penentu, sehingga perlu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan berkomunikasi ke dalam maupun ke luar. Dewan Pakar lintas disiplin, dari hidrologi gambut hingga ekonomi lingkungan, harus melengkapinya.
Kedua, kelembagaan. Gambut dan mangrove bersifat lintas sektor dan tidak mengenal batas administrasi. Pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri berisiko melahirkan kebijakan parsial dan tidak berkelanjutan. Meski BPGMN bertanggung jawab langsung kepada Presiden, pelaksanaan hariannya sebaiknya berada di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).
Usulan ini sejalan dengan tugas kementerian itu menyinkronkan urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga dengan Ketentuan Umum kedua PP yang menunjuk Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk gambut dan mangrove sebagai penyelenggara.
Ketiga, pemantauan dan peringatan dini. Perlindungan dan pengelolaan gambut dan mangrove harus bergeser dari reaktif menjadi preventif, dengan urutan pemantauan, deteksi dini, peringatan, tindakan, dan evaluasi. Pada gambut, sistem ini bertujuan untuk mencegah kebakaran. Pada mangrove, ia mendeteksi perubahan tutupan, abrasi, dan tekanan pemanfaatan.
Di luar ketiganya ada tiga hal yang kerap terlewat. Cara menghitung keuntungan ekonomi perlu diperbaiki. Nilai ekonomi bersih adalah manfaat, dikurangi biaya kerusakan, biaya pemulihan dan biaya pemeliharaan. Dengan rumus ini, keuntungan tak lagi tampak berlebihan karena biaya ekologis tidak lagi dibebankan kepada masyarakat atau negara.
Selain itu, masyarakat termasuk masyarakat adat yang turun temurun berada di wilayah tertentu dan masih memegang norma, adat istiadat serta kearifan lokal, harus diperlakukan sebagai subjek, bukan sekadar penerima program dan bukan pula kambing hitam kerusakan. Aturan pembakaran lahan berbasis kearifan lokal di delapan provinsi, yang membolehkan pembakaran maksimal 2 hektare per kepala keluarga dengan tujuan untuk mendukung keberlangsungan hidupnya perlu dicermati dan dikaji ulang untuk dicarikan solusinya.
Sebaliknya pengorbanan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan para relawan bahkan diantaranya ada yang kehilangan nyawa di Sumatera, Kalimantan dan wilayah karhutla lainnya layak mendapatkan insentif dan santunan yang memadai.
Dalam hal pelaksanaan sistem pengawasan dan sanksi administratif, BPGMN ikut memberikan masukan kepada Menteri, gubernur atau bupati dan atau walikota dalam melaksanakan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan persetujuan lingkungan atau pencabutan persetujuan lingkungan.
Sementara itu, setiap orang, baik perseorangan maupun badan usaha/korporasi, yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan dapat di pidana penjara dan denda yang berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam struktur BPGMN, lima deputi dapat membagi kerja secara jelas: kebijakan dan data; pencegahan dan pengendalian; restorasi dan pemulihan; masyarakat dan desa; serta pesisir dan mangrove. Hanya dengan sistem yang bekerja dengan norma hukum sejalan dengan pelaksanaannya akan menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan.
Tanpa penggerak, regulasi sebaik apa pun hanya menjadi dokumen. Karhutla berikutnya tak boleh lagi menemukan kita dengan aturan lengkap, tetapi tangan tak bisa bergerak. (*)
There is no ads to display, Please add some