beritabernas.com – Pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sejak Sabtu 3 September 2022. Keputusan ini mengundang reaksi beragam dari masyarakat, termasuk yang menolak. Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani pun memberi penjelasan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
Menurut Menkeu Sri Mulyani, kenaikan harga BBM di dunia sebenarnya sudah terjadi sejak semester 2 tahun 2021. Ketika itu harga-harga komoditas mulai naik. Pada saat itu, APBN 2022 disusun dengan asumsi ICP (Indonesia Crude Price/harga patokan minyak mentah Indonesia) sebesar US$ 63/barrel. Dengan munculnya konflik geopolitik tahun ini, ICP bahkan telah melambung di atas US$ 100/barrel dan perubahan kurs menjadi Rp 14.450/ US$.
Dengan kondisi ini, menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah hadir dan telah dengan sekuat tenaga menahan agar kenaikan ICP tidak dibebankan langsung kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah menambah anggaran subsidi kompensasi hingga 3 kali lipat dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.
Namun, seiring perkembangan harga ICP dan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi yang sebagian besar dinikmati masyarakat ekonomi menegah atas, anggaran tersebut harus ditambah lagi hingga Rp 698 triliun”.
Inilah yang mendorong pada pilihan untuk menyesuaikan harga BBM. Bagaimana dalam situasi sulit ini kita bisa memperbaiki kebijakan agar masyarakat tidak mampu mendapatkan alokasi, tapi tentu kelompok menengah atas juga ikut bergotong-royong,” kata Menkeu Sri Mulyani dikutip beritabernas.com dari akun instagramnya.
Dikatakan, negara juga akan tetap hadir, subsidi BBM tetap diberikan dan jumlahnya pasti melewati Rp 502,4 triliun. Tapi dengan kebijakan ini, kita dapat mengalokasikan Rp 24,17 triliun sebagai tambahan bantalan sosial (sebelumnya telah dianggarkan sebesar di atas Rp 150 triliun pada APBN 2022).
“Tambahan bantalan sosial ini yang menjadi upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat rentan dan miskin akibat inflasi yang terjadi, dan juga untuk menekan tingkat kemiskinan,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga mencoba mengendalikan inflasi melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Ketahanan pangan ditingkatkan dengan memberikan reward dalam bentuk insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi sehingga lebih rendah dari inflasi nasional. “Semoga upaya-upaya ini akan membantu menurunkan angka kemiskinan Indonesia,” harap Menkeu Sri Mulyani. (lip)
Dari Wawancara Sapa Indonesia Pagi Bersama Kompas TV
Jakarta, 7 September 2022.
14 jam