beritabernas.com – Kader PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang juga pegiat media sosial menyebut dinasti sesungguhnya ada di Yogyakarta. Karena itu, ia menilai mahasiswa yang menolak politik dinasti adalah munafik.
Menanggapi pernyataan Ade Armande tersebut, Caleg PSI DPRD Kota Yogyakarta dari Dapil (Daerah Pemilihan) 2 yang meliputi Wirobrajan, Ngampilan, Gondomanan dan Pakualaman Kuss Indarto menilai itu merupakan suara pribadi Ade Armando, bukan suara partai.
“Kan itu suara personal AA (Ade Armande, red) bukan suara kolektif partai,” kata Kuss Indarto singkat saat ditanya komentarnya terkait pernyataan Arde Armande yang menyebut dinasti sesungguhnya ada di Yogyakarta.
BACA JUGA:
- Pesan Mahfud MD pada Relawan di Jogja: Pilih Pemimpin yang Tegas Menegakkan Hukum dan Melawan Korupsi
- Cawapres Mahfud MD Hadiri Konsolidasi Relawan di Yogyakarta pada Minggu 29 Oktober
Dari catatan beritabernas.com, meski Kuss Indarto sebagai kader PSI bahkan menjadi Caleg DPRD Kota Yogyakarta pada Pemilu 2024, namun ia justru mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Cawapres Ganjar Mahfud MD, meski partainya (PSI) berkoalisi mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2. Ia terang-terangan mendukung Ganjar-Mahfud MD dengan selalu hadir dalam setiap acara yang dihadiri Ganjar-Mahfud MD.
Sementara itu, Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) berencana melakukan aksi “tangkap” Ade Armande karena dianggap menista sejarah Yogyakarta. Mereka akan melakukan aksi dengan titik kumpul di Parkiran Andong Pasar Beringharjo Jalan Sriwedari Yogyakarta menuju Kantor DPW PSI DIY di Jalan Miliran Gang TJ I/214 Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada Senin 4 Desember 2023 pukul 12.00 WIB.
Menanggapi cuitan Ade Armando di akun twitternya @adearmando61 yang diunggah pada Sabtu 2 Desember 2023, Alissa Wahid dalam akun twitternya @AlissaWahid menyebut Ade Armando salah alamat.
Sebagai warga Jogja, kata Alissa Wahid, ia menilai Ade Armando karena DIY mengantongi UU Keistimewaan yang ditetapkan melalui proses yang sah tanpa abuse mekanisme demokrasi. “Jadi, gerakan mahasiswa jelas tidak perlu menggugat-gugat. Tugas mereka adalah kritisi mandatnya berjalan/tidak. Bukan soal dinastinya,” kata Alissa Wahid dikutup beritabernas.com di akun twitternya. (lip)