beritabernas.com – Sebagai orang Katolik, pemilu bukan sekadar hak tapi kewajiban sebagai warga negara dan bentuk tanggung jawab untuk merawat bangsa dan negara. Salah satu bentuk tanggung jawab umat Katolik adalah bagaimana mempertahankan Pancasila, keberagaman dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, umat Katolik harus menggunakan hak pilih sebagai bagian dari hidup orang Katolik, bukan sekadar rutinitas. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ada upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila. Namun, dalam menggunakan hak pilih, umat Katolik harus cerdas dan kritis melihat rekam jejak (track record) calon yang dipilih dan menjaga pemilu yang aman dan damai.
Demikian antara lain pokok pikiran yang mengemuka dalam sarasehan bertajuk Pemilu Damai dalam Perspektif Umat Katolik yang diadakan oleh Bidang Pelayanan Masyarakat Dewan Pastoral Paroki Gereja Katolik Babadan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman dan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) di aula gereja setempat, Minggu 12 November 2023.
Tampil sebagai narasumber sarasehan yang dihadiri ratusan pengurus lingkungan se-Paroki St Petrus dan Paulus Babadan ini adalah Ranggabumi Nuswantoro S.Sos MA (Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol UAJY) dan Romo Rosarius Sapto Nugroho Pr (Pastor Paroki St Yohanes Rasul Pringwulung) dengan moderator Dr Riawan Tjandra SH M.Hum Adv CCMs.
Wakil Ketua Dewan Pastoral Paroki Harian (DPPH) Gereja Babadan Titus Odong Kusumajati ketika membuka sarasehan mengatakan, Pemilu merupakan salah satu peristiwa politik yang tidak bisa kita hindari tapi justru kita jalankan sebagai bagian dari hidup kita dan bentuk tanggung jawab sebagai umat Katolik sekaligus sebagai warga negara Indonesia.
BACA JUGA:
- Pesan Mahfud MD pada Relawan di Jogja: Pilih Pemimpin yang Tegas Menegakkan Hukum dan Melawan Korupsi
- Seluruh Hakim MK yang Menyetujui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Harus Diberhentikan
“Sebagai umat Katolik kita ikut bertanggung jawab untuk merawat bangsa ini. Salah satu tanggung jawab kita adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan Pancasila. Ini hal terpenting. Umat Katolik harus setia mempertahankan keberagaman. Kita tak ingin bangsa ini pecah, tercerai berai,” kata Titus Odong.
Rekam jejak
Sementara Ranggabumi Nuswantoro mengatakan, umat Katolik harus cerdas dan kritis dalam memilih calon baik pasangan Capres-Cawapres, anggota legislatif baik DPRD II, DPRD I, DPR RI maupun DPD.
Menurut Ranggabumi, dalam memilih yang perlu dilihat adalah rekam jejak atau track record dan potensi atau kemampun sangat calon dalam memimpin bangsa ini ke depan agar lebih baik, lebih maju dan unggul.
Rekam jejak atau track record, menurut Ranggabumi, menyangkut prestasi sang calon, kinerjanya selama ini, partai politik yang mengusung/mendukung sang calon, ideologi partai politik pengusung/pendukung calon tersebut.
“Dalam memilih seorang calon perlu mengetahui rekam jejak, koalisi partai politik pengusung pasangan calon dan memahami tawaran program calon presiden-wakil presiden. Selain itu perlu dilihat dan mengetahui tawaran ideologi, program partai dan tawaran program yang realistis dan masuk akal bisa diwujudkan,” kata Ranggabumi.
Yang tidak kalah pentingnya, menurut Ranggabumi, adalah dalam memilih pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang menjamin tegaknya dan dapat mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika demi kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia.
Sementara Romo Rosarius Sapto Nugurho Pr mengatakan, penggunaan hak pilih dalam Pemilu merupakan tuntutan iman bahkan kewajiban iman sehingga tidak ada tempat bagi umat Katolik untuk golput.
Menurut Romo Sapto Nugroho, calon yang dipilih adalah orang-orang atau pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang mampu membawa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, bermartabat dan beriman. “Pilihlah yang resikonya paling kecil. Lihat track rercord-nya. Kalau salah pilih ya sudah,” kata Romo Sapto Nugroho. (lip)
