beritabernas.com – Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) berperan membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dengan pendekatan partisipatif, kolektif dan pemberdayaan. Karena itu, keberadaan BKM harus diperkuat.
Hal itu disampaikan Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, dalam acara Rembuk Tahunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kalurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta di Aula Kantor Kalurahan Demangan, 7 Januari 2023.
Menurut Fokki-sapaan Antonius Fokki Ardiyanto-yang dikutip beritabernas.com dari akun instagram Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, Senin 9 Januari 2023, keberadaan BKM untuk membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dengan pendekatan partisipatif, kolektif, dan pemberdayaan.
BKM berawal dari P2KP (Proyek Pengentasan Kemiskinan Perkotaan) dilanjutkan dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Kemudian Program Kotaku yang menjadi program pemerintah bermitra dengan BKM dalam kerangka pengentasan kemiskinan.
Pada, awal pembentukan BKM Demangan dimodali oleh program P2KP sebesar Rp 250 juta dan sudah digulirkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Hal ini berlangsung sampai program selanjutnya yaitu PNPM dan KotaKu.
https://www.instagram.com/dprdkotafraksipdip/
Fokki pun mempertanyakan setelah program pemerintah berakhir, bagaimana dengan posisi BKM dan bagaimana posisi keuangan dari BKM sendiri.
Menurut Fokki, esensi dibentuknya BKM sejak awal adalah mitra pemerintah secara mandiri, berswadaya dalam hal pengentasan kemiskinan di wilayah. Fokki mengatakan, bicara kemiskinan bukan hanya dalam ranah ekonomi atau uang tetapi lebih luas.
Untuk itu bila tidak ada lagi program pemerintah maka BKM harus terus berjalan dengan kuat, harus ada terobosan-terobosan secara inovatif kreatif bagi BKM untuk terus dapat menjalankan fungsinya jangan tergantung dengan “menyusu” pada APBN/APBD. “BKM memang kerja sosial, tetapi punya misi suci untuk dapat berperan aktif mengentaskan kemiskinan di wilayah. Upahnya pasti besar di surga,” kata Fokki sedikit religius.
Sementara Ketua BKM Demangan Basuki yang terpilih lagi untuk periode 2023-2025 mengatakan, posisi keuangan BKM secara makro dan telah diaudit oleh lembaga keuangan independen semakin menurun. Penyebab utama adalah pinjaman macet di masyarakat yang mencapai sekitar Rp 200 juta. Pinjaman macet tersebut masih ditagih terus karena tidak ada istilah pemutihan.
Menurut Basuki kepengurusan ke depan lebih aktif dan progresif sehingga BKM lebih berperan dan berkobtribusi dalam hal pengentasan kemiskinan di wilayah. “Harus diingat bahwa kepengurusan BKM bersifat kolektif kolegial bukan perseorangan sehingg keberhasilan maupun kegagalan BKM dalam menjalankan tupoksinya adalah tanggung jawab semua pengurus,” katanya.
Basuki pun meminta Fokki sebagai Ketua Kampung Sapen dan Anggota DPRD Kota Yogyakarta agar mendorong adanya kebijakan dari Pemerintah Kota agar pekerjaan-pekerjaan fisik yang ada di Kalurahan Demangan dikerjakan oleh BKM gun mendorong BKM mempercepat fungsinya dalam hal pengentasan kemiskinan di wilayah. Konsep itu sudah didiskusikan dengan Bappeda Kota Yogyakarta dan diappresiasi, namun belum direalisasikan.
Menanggapi hal itu, Fokki berjanji akan mengkomunikasikan dengan seluruh pemangku kebijakan dan kepentingan yang ada, mengingat bicara pembangunan fisik di wilayah harus berkomunikasi dengan LPMK yang juga punya fungsi yang beririsan termasuk dengan pengurus kampung. (lip)
There is no ads to display, Please add some