Oleh: Hermanto, Direktur Localab dan Pegiat Lingkungan
beritabernas.com – Dalam dua tulisan sebelumnya, saya mengemukakan bahwa kegagalan pengelolaan sampah di Indonesia umumnya bukan disebabkan oleh kekurangan teknologi, melainkan oleh kesalahan mendiagnosis persoalan dan lemahnya sistem yang menopangnya.
Banyak fasilitas pengolahan sampah dibangun dengan investasi besar, tetapi tidak mampu beroperasi secara berkelanjutan karena tata kelola, pembiayaan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat belum dipersiapkan dengan baik. Kesimpulannya jelas: teknologi penting, tetapi ia tidak pernah dapat menggantikan sistem.
Lalu, bagaimana membangun sistem pengelolaan sampah yang mampu menjawab tantangan tersebut? Jawabannya bukan mencari satu teknologi yang dianggap paling canggih, melainkan membangun sistem pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya, sesuai dengan karakteristik setiap daerah, dan didukung oleh tata kelola yang kuat. Dari sinilah seharusnya arah baru pengelolaan sampah Indonesia dimulai.
Karena itu, paradigma pengelolaan sampah perlu bergeser dari sekadar mengumpulkan, mengangkut, dan membuang menjadi mengurangi dan mengolah sampah sejak dari sumbernya. Semakin dekat sampah dikelola dengan tempat sampah itu dihasilkan, semakin kecil volume yang harus diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dampaknya tidak hanya menekan biaya transportasi dan operasional, tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca, memperpanjang umur layanan TPA, serta mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Paradigma tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pengurangan sampah dari sumber sebagai prioritas. Artinya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak lagi diukur dari seberapa cepat sampah diangkut ke TPA, melainkan dari seberapa besar sampah yang berhasil diselesaikan sebelum menjadi residu. Dalam kerangka inilah, pemerintah daerah dituntut tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun perilaku, kelembagaan, dan tata kelola yang mampu bekerja secara berkelanjutan.
Baca juga:
- Mengapa Banyak Teknologi Pengelolaan Sampah Gagal?
- Pengelolaan Sampah: Membangun Sistem, Bukan Sekadar Membeli Mesin
- Bank Sampah Go Green Cupuwatu Mengolah Sampah Plastik Menjadi BBM
- Hermanto: Selama Sampah jadi Sumber Uang, Perubahan akan Selalu Ditolak
Salah satu pendekatan yang berkembang dari paradigma tersebut adalah Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS), yaitu model pengelolaan yang memproses sampah sedekat mungkin dengan sumber timbulannya, baik di tingkat rumah tangga, komunitas, kawasan permukiman maupun kawasan usaha. Tujuan utamanya bukan menghadirkan teknologi baru, melainkan mengurangi ketergantungan terhadap TPA dengan memastikan sebagian besar sampah dapat diselesaikan di tingkat lokal, sementara hanya residunya yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir.
Namun, TOSS bukan satu-satunya pendekatan yang dapat diterapkan. Berbagai model lain, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), TPS3R, bank sampah, rumah kompos, biodigester maupun refuse-derived fuel (RDF), dapat memberikan hasil yang baik apabila dipilih berdasarkan karakteristik wilayah. Yang membedakan keberhasilannya bukan nama teknologinya, melainkan sejauh mana teknologi tersebut menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang utuh.
Karena itu, sebelum memutuskan berinvestasi pada suatu teknologi, setiap pemerintah daerah setidaknya perlu menjawab lima pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana karakteristik dan komposisi sampah yang dihasilkan? Kedua, siapa yang akan mengoperasikan fasilitas tersebut dan bagaimana meningkatkan kapasitasnya? Ketiga, bagaimana menjamin pembiayaan operasional dalam jangka panjang? Keempat, siapa yang akan memanfaatkan atau membeli produk hasil pengolahan? Kelima, bagaimana memastikan masyarakat bersedia memilah sampah sejak dari sumbernya? Kelima pertanyaan tersebut merupakan diagnosis yang akan menentukan apakah suatu teknologi benar-benar dibutuhkan atau justru berpotensi menjadi investasi yang tidak efektif.
Pendekatan seperti ini juga akan membantu pemerintah daerah menggunakan anggaran secara lebih efisien. Investasi tidak lagi diarahkan semata-mata pada pembelian mesin, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kelembagaan, edukasi masyarakat, sistem pemilahan, serta kemitraan dengan dunia usaha. Dengan demikian, teknologi hadir sebagai pengungkit yang memperkuat sistem, bukan menggantikan sistem itu sendiri.
Target Indonesia Bebas Sampah 2029 pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh banyaknya mesin yang berhasil dipasang ataupun besarnya anggaran yang telah dibelanjakan. Target tersebut hanya dapat dicapai apabila terjadi perubahan cara berpikir dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah daerah perlu berpindah dari pendekatan yang berorientasi pada proyek menuju pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sistem.
Keberhasilan tidak lagi diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi dari kemampuan sistem tersebut mengurangi timbulan sampah secara nyata, memperpanjang umur layanan TPA, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan nilai ekonomi dari sampah.
Baca juga tulisan terkait lainnya:
- Bank Sampah Go Green Cupuwatu Berhasil Mengolah 787 Kg Sampah Plastik jadi 699 Liter BBM
- Mesin Pirolisis, Mengolah Sampah Plastik Menjadi Bensin dan Solar
- Kualitas Bensin Plastik Setara dengan Pertamax
Di tengah berkembangnya berbagai inovasi teknologi hijau, kita perlu menyadari bahwa tidak ada mesin yang mampu menyelesaikan persoalan sampah sendirian. Mesin hanyalah alat. Yang menentukan keberhasilannya adalah manusia yang merencanakan, mengoperasikan, mengelola, serta menjaga keberlanjutannya. Tanpa tata kelola yang baik, teknologi secanggih apa pun akan kehilangan manfaatnya. Sebaliknya, ketika didukung oleh sistem yang kuat, bahkan teknologi yang sederhana sekalipun dapat menghasilkan perubahan yang besar.
Karena itu, Indonesia sesungguhnya tidak hanya membutuhkan lebih banyak teknologi. Indonesia membutuhkan lebih banyak “dokter” lingkungan-para pemimpin, perencana, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan yang mampu membaca persoalan secara utuh sebelum menentukan solusi. Mereka memahami bahwa setiap daerah memiliki “penyakit” yang berbeda sehingga tidak mungkin diobati dengan resep yang sama. Diagnosis yang tepat akan melahirkan kebijakan yang tepat, sementara kebijakan yang tepat akan menentukan pilihan teknologi yang tepat pula.
Pada akhirnya, teknologi dapat dibeli dalam hitungan bulan, tetapi membangun sistem memerlukan kepemimpinan, pengetahuan, konsistensi, dan kepercayaan masyarakat. Tanpa diagnosis yang benar, mesin hanya akan menjadi monumen mahal dari kebijakan yang salah arah. Sebaliknya, ketika diagnosis dilakukan dengan tepat, teknologi akan menjadi instrumen yang mampu mengubah sampah dari beban lingkungan menjadi sumber daya yang bernilai bagi masyarakat, ekonomi, dan masa depan Indonesia. (*)
There is no ads to display, Please add some