Oleh: Hermanto, Direktur Localab dan Pegiat Lingkungan
beritabernas.com – Pada tulisan sebelumnya, saya mengemukakan bahwa persoalan terbesar pengelolaan sampah di Indonesia bukan terletak pada kurangnya teknologi, melainkan pada kecenderungan memilih teknologi sebelum memahami akar persoalan yang dihadapi setiap daerah.
Banyak fasilitas pengolahan sampah akhirnya tidak berfungsi optimal bukan karena mesinnya buruk, tetapi karena dibangun tanpa didukung sistem yang memadai. Pertanyaannya kemudian, jika teknologi bukan titik awal, apa yang seharusnya dibangun lebih dahulu?
Sayangnya, cara berpikir seperti itu belum menjadi arus utama dalam pengambilan kebijakan. Di banyak daerah, pertanyaan yang pertama kali muncul justru, teknologinya apa? Padahal, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, mengapa sistem pengelolaan sampah di daerah ini belum berjalan?
Berdasarkan pengalaman mendampingi berbagai pemerintah daerah, saya melihat bahwa kegagalan pengelolaan sampah hampir selalu berawal dari kesalahan mendiagnosis persoalan. Mesin bukanlah titik awal, melainkan bagian dari terapi setelah akar masalah dipahami secara menyeluruh. Ketika diagnosis keliru, teknologi yang dipilih pun sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
Baca juga:
- Mengapa Banyak Teknologi Pengelolaan Sampah Gagal?
- Hermanto: Selama Sampah jadi Sumber Uang, Perubahan akan Selalu Ditolak
- Bank Sampah Go Green Cupuwatu Mengolah Sampah Plastik Menjadi BBM
Banyak fasilitas pengolahan sampah dibangun dengan investasi yang tidak sedikit. Namun, tidak sedikit pula yang berhenti beroperasi hanya dalam beberapa tahun atau bekerja jauh di bawah kapasitasnya. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan pola yang hampir sama. Ada fasilitas RDF yang kesulitan memperoleh pasokan sampah sesuai spesifikasi, mesin komposter yang berhenti karena sampah tidak dipilah dari sumber, hingga alat pencacah yang mangkrak akibat tidak tersedia operator maupun anggaran pemeliharaan. Di beberapa tempat, produk hasil pengolahan bahkan tidak memiliki pasar yang jelas sehingga proses produksi akhirnya terhenti.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegagalan itu bukan semata-mata kegagalan teknologi. Yang sesungguhnya gagal adalah sistem yang seharusnya menopang teknologi tersebut. Tanpa kelembagaan yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang memadai, dan partisipasi masyarakat, teknologi secanggih apa pun akan kehilangan fungsinya.
Ibarat seorang dokter, keberhasilan pengobatan tidak ditentukan oleh mahal atau canggihnya obat yang diberikan, tetapi oleh ketepatan diagnosis terhadap penyakit yang diderita pasien. Prinsip yang sama berlaku dalam pengelolaan sampah. Setiap daerah memiliki karakteristik timbulan sampah, kondisi sosial, kemampuan fiskal, kapasitas kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda. Karena itu, teknologi yang berhasil di satu daerah belum tentu efektif diterapkan di daerah lain.
Perspektif ini sejalan dengan konsep Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) yang banyak digunakan dalam pengelolaan persampahan di berbagai negara. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh tata kelola, pembiayaan, regulasi, kelembagaan, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Teknologi hanyalah satu komponen dalam sebuah sistem yang saling berkaitan. Ketika salah satu komponen tidak berfungsi, kinerja keseluruhan sistem pun akan terganggu.
Karena itu, persoalan sampah sesungguhnya lebih tepat dipandang sebagai persoalan tata kelola daripada persoalan teknologi. Sampah tidak akan berkurang hanya karena sebuah mesin dipasang. Pengurangan baru terjadi apabila masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, pemerintah menyediakan sistem pengumpulan yang sesuai, kelembagaan bekerja secara konsisten, tersedia pembiayaan operasional yang memadai, serta terdapat pasar yang mampu menyerap hasil pengolahan. Tanpa prasyarat tersebut, teknologi hanya memindahkan persoalan dari satu titik ke titik yang lain.
Baca juga tulisan lainnya:
- BUMDes Pengolahan Sampah di Panggungharjo Bisa jadi Contoh bagi Desa-desa di DIY
- Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Harus Tuntas Dilakukan di Tingkat Desa
- Semua Pihak Wajib Mengurangi Sampah
Inilah sebabnya mengapa setiap daerah membutuhkan diagnosis wilayah sebelum menentukan pilihan teknologi. Diagnosis tersebut setidaknya harus menjawab beberapa pertanyaan mendasar. Bagaimana komposisi sampah yang dihasilkan? Berapa proporsi sampah organik dan anorganik? Seberapa besar volume residu yang benar-benar harus masuk ke TPA? Apakah masyarakat sudah memiliki kebiasaan memilah sampah? Siapa yang akan mengoperasikan fasilitas pengolahan? Bagaimana menjamin pembiayaan operasional selama lima hingga sepuluh tahun ke depan? Adakah industri yang siap memanfaatkan produk hasil pengolahan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah suatu teknologi layak diterapkan atau justru akan menjadi beban baru.
Pengalaman Kabupaten Banyumas memberikan pelajaran yang menarik. Ketika menghadapi persoalan kapasitas TPA yang semakin terbatas, pemerintah daerah tidak semata-mata memilih membeli teknologi baru. Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun sistem. Pemilahan sampah dari sumber diperkuat, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dikembangkan di berbagai wilayah, kelembagaan pengelola diperkuat, masyarakat dilibatkan, dan kemitraan dengan sektor swasta terus diperluas. Dalam pendekatan ini, teknologi tetap digunakan, tetapi ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem, bukan sebagai solusi tunggal.
Pelajaran serupa juga dapat ditemukan di berbagai daerah yang berhasil mengembangkan bank sampah, rumah kompos, TPS3R maupun inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Keberhasilan mereka tidak lahir karena menggunakan mesin yang paling mahal atau teknologi yang paling mutakhir, melainkan karena mampu membangun kepemimpinan lokal, menciptakan partisipasi warga, menyediakan pembiayaan yang berkelanjutan, dan menjalankan tata kelola secara konsisten. Teknologi hadir sebagai alat bantu untuk memperkuat sistem, bukan menggantikan sistem itu sendiri.
Dari berbagai pengalaman tersebut, terlihat bahwa investasi terbesar dalam pengelolaan sampah sesungguhnya bukanlah membeli mesin, melainkan membangun kapasitas manusia dan kelembagaan. Mesin dapat dibeli dalam waktu singkat, tetapi membangun budaya memilah sampah, memperkuat organisasi pengelola, meningkatkan kompetensi operator, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat memerlukan proses yang jauh lebih panjang. Namun, justru fondasi inilah yang menentukan apakah sebuah teknologi akan berhasil atau gagal.
Karena itu, ukuran keberhasilan pengelolaan sampah tidak seharusnya diukur dari banyaknya mesin yang berhasil dipasang atau besarnya investasi yang telah dikeluarkan. Ukuran yang jauh lebih penting adalah berapa banyak sampah yang berhasil dikurangi dari sumbernya, berapa besar residu yang tidak lagi dikirim ke TPA, seberapa aktif masyarakat berpartisipasi, dan seberapa kuat sistem pengelolaan mampu bertahan dalam jangka panjang. Di situlah sesungguhnya kualitas sebuah kebijakan dapat dinilai. (*)
There is no ads to display, Please add some