Oleh: Yohanes Robinsius Neno
beritabernas.com – Sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan, partisipasi dan perlindungan hak asasi manusia, saat ini demokrasi sedang menghadapi tantangan yang serius. Di banyak negara, dalam konteks global termasuk Indonesia, kita menyaksikan adanya perpecahan politik yang semakin dalam dan mengancam stabilitas demokrasi itu sendiri.
Di era perkembangan media sosial yang semakin masif, informasi apa pun tersebar dengan cepat, sehingga memperkuat polarisasi dan meningkatkan ketegangan di antara kelompok-kelompok politik.
Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, telah mengalami perubahan politik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pasca pemilihan presiden 2024, muncul polemik dan perpecahan politik yang mengguncang fondasi demokrasi di negara ini. Dalam konteks ini, penting untuk memaknai kembali demokrasi Indonesia dan mencari solusi untuk mengatasi krisis demokrasi yang sedang dihadapi.
Demokrasi Indonesia, sejak reformasi tahun 1998, telah memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik dan kebebasan berpendapat. Namun, pasca pemilihan presiden 2024 bahkan sejak pemilihan presiden 2014, polarisasi politik muncul yang membagi masyarakat ke dalam kubu-kubu yang saling bertentangan. Perpecahan ini dapat mengancam stabilitas politik dan menghambat perkembangan demokrasi dan kestabilan politik itu sendiri.
- Transisi Ibu Kota Negara: Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan
- Menjaga Samudra Biru, Mencerahkan Pariwisata Bahari Labuan Bajo
Demokrasi Indonesia yang lebih baik tentunya perlu kembali pada prinsip-prinsip dasar demokrasi , seperti kebebasan berpendapat, persamaan hak, keadilan, dan partisipasi publik yang inklusif. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan presiden, tetapi juga tentang proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel dan partisipatif di semua tingkatan pemerintahan. Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil, kebebasan media, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Untuk mengatasi krisis demokrasi dan perpecahan politik saat ini, diperlukan beberapa solusi yang komprehensif. Pertama, pembangunan kesadaran politik yang kuat dan pendidikan demokrasi yang inklusif perlu ditingkatkan di semua lapisan masyarakat. Hal ini akan membantu mengurangi polarisasi dan memperkuat pemahaman akan pentingnya keragaman dan dialog dalam sistem demokrasi.
Kedua, penting untuk memperkuat mekanisme dialog dan negosiasi antara berbagai pihak yang saling bertentangan. Mendorong dialog yang konstruktif dan menghargai perbedaan pendapat akan membantu membangun pemahaman bersama dan mencapai konsensus yang bermanfaat bagi semua pihak.
Ketiga, perlu meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, termasuk partai politik, parlemen, dan sistem hukum. Reformasi politik yang lebih lanjut dan penegakan hukum yang adil dan independen akan membantu membangun kepercayaan publik dan memperkuat integritas sistem politik.
Keempat, penting untuk memperkuat peran media yang independen dan bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang akurat dan obyektif kepada masyarakat. Media yang bebas dan pluralistik adalah pilar penting dalam demokrasi yang sehat. Selain itu juga perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, termasuk partai politik, pemimpin politik, masyarakat sipil, dan individu, untuk memprioritaskan kepentingan nasional dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.
Kelima, dalam mencari solusi di tengah perpecahan politik dan krisis demokrasi, kolaborasi dan kompromi merupakan kunci utama. Semua pihak harus bersedia mendengarkan dan menghormati sudut pandang yang berbeda, dengan tujuan bersama mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan tujuan dalam memaknai dan mengembalikan nilai-nilai demokrasi Indonesia dan mencari solusi di tengah perpecahan politik. Krisis demokrasi yang sangat kompleks saat ini, diperlukan pendidikan politik yang kuat, dialog yang konstruktif, kepercayaan yang diperkuat, media yang independen, dan komitmen dari semua pihak, maka Indonesia dapat mengatasi tantangan dan mengembali nilai-nilai demokrasi serta kestabilan politik Indonesia. (Yohanes Robinsius Neno, Anggota Biasa PMKRI Yogyakarta, Mahasiswa Program Pascasarjana YKPN)
There is no ads to display, Please add some