beritabernas.com –Anggota Komisi A DPRD DIY Dr Raden Stevanus Christian Handoko S.Kom MM mengkritisi pemangkasan Dana Keistimewaan (Danais) DIY hingga Rp 420 miliar. Pemangkasan Danais hampir 30% tersebut akan berdampak besar bagi DIY, yang sangat bergantung pada dana tersebut untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Alokasi dana untuk DIY seharusnya lebih tinggi, mengingat kontribusi historis dan pentingnya daerah ini dalam sejarah Indonesia. Setidaknya dana yang layak untuk DIY adalah Rp 5 triliun agar program prioritas dapat berjalan dengan optimal.,” kata Dr Raden Stevanus menanggapai pemangkasan Danais dalam dua bulan terakhir oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA:
- Dr Raden Stevanus Soroti Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital
- Dr Raden Stevanus Paparkan Usulan Raperda “Yogyakarta Smart Province” untuk Transformasi Digital di DIY
Seperti diketahui, pemerintah pusat kembali melakukan pemotongan terhadap Dana Keistimewaan (Danais) DIY sebesar Rp 200 miliar melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sebelumnya, pada Desember 2024, pemerintah pusat memangkas Danais sebesar Rp 220 miliar, sehingga total pengurangan Danais dalam dua bulan terakhir mencapai Rp 420 miliar.
Dengan demikian, Danais yang semula mencapai Rp 1,42 triliun kini tinggal Rp 1 triliun. Dengan total pemangkasan Danais dalam dua bulan terakhir mencapai Rp 420 miliar, maka sangat berpotensi mengganggu kelancaran berbagai program strategis DIY yang bergantung pada dana tersebut.
“Pemangkasan anggaran ini dikhawatirkan akan menghambat sejumlah program yang telah direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Dr Raden Stevanus.
Dikatakan, Dana Keistimewaan sangat penting untuk mendukung pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Menurut Dr Stevanus, sebagai daerah dengan kedudukan istimewa dalam sejarah Indonesia, seharusnya DIY mendapat perhatian lebih dalam hal alokasi anggaran.
“Saya berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar program pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik,” kata Dr Raden Stevanus, Anggota DPRD DIY dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (lip)
There is no ads to display, Please add some