beritabernas.com – Gereja Katolik Petrus Kanisius Wonosari, Gunungkidul, meminta para Calon Wakil Bupati (Cawabup) Gunungkidul agar berani mengedepankan politik moralitas dan menghindari politik transaksional.
Tiga Calon Wakil Bupati (Cawabup) Gunungkidul pada Pilkada 2024 yakni Joko Parwoto, Mahmud Ardi Widanto dan Sumanto yang diwakili tim sukses pun langsung menyatakan sanggup untuk memenuhi permintaan itu. Mereka pun menyatakan siap berperan aktif ikut memperbaiki tata demokrasi, menjaga suasana damai dan martabat yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang disodorkan gereja dan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Gunungkidul.
Dalam acara yang berlangsung di Aula Ignatius Loyola, Komplek Paroki Petrus Kanisius Wonosari, Gunungkidul, Minggu 15 September 2024, ketiga Calon Wakil Bupati Gunungkidul menyanggupi butir-butir permintaan Gereja Katolik yang akan menjadi dokumen Gereja Paroki Petrus Kanisius Wonosari.
Permintaan Gereja Katolik yang disanggupi para Cawabup Gunungkidul tersebut adalah siap mewujudkan pilkada yang damai, demokratis dan bermartabat; memegang teguh Pancasila dan UUD 1945; menjaga keberagaman dan kemajemukan; membangun ruang dialog/wawanhati dengan semua kelompok masyarakat; tidak berperilaku korupsi, kolusi, nepotisme (KKN); berpihak pada masyarakat kecil, lemah, miskin tersingkir dan difabel dengan memprioritaskan dalam kebijakan pembangunan dan kesejahteraan umum.
Nota kesepakatan juga disodorkan Gereja Katolik untuk disepakati oleh seluruh Ketua Lingkungan se-Paroki Petrus Kanisius Wonosari beserta pengurus sebagai sikap bersama umat Katolik menghadapi Pilkada Gunungkidul.
Tiga dari lima butir kesepakatan dibangun dengan Ketua Lingkungan sebagai struktur Paroki di tingkat bawah adalah pentingnya ketua lingkungan dan pengurus terbuka pada semua paslon kepala daerah, koalisi parpol pengusung atau pun tim sukses yang hendak sosialisasi dan memperkenalkan diri, mengenalkan visi misi program dan komitmen sebagai calon pemimpin.
“Kalau dulu masih bersifat imbauan, sekarang harus mulai jadi kesepakatan tertulis. Harus terbuka tapi juga harus bersikap adil. Semua pasangan calon harus diberi kesempatan yang sama. Tidak bisa hanya salah seorang dari paslon saja” kata Ketua Bidang Pelayanan Kemasyarakatan Paroki FX Endro Guntoro yang juga penggagas nota kesepakatan.
Menurut Endro, hal kedua yang cukup prinsip yakni ketua lingkungan dan pengurus lingkungan tidak diperkenankan menerima sumbangan atau bantuan dalam bentuk uang, barang atau bentuk fasilitas lain dari paslon maupun koalisi parpol pengusung atau tim sukses paslon yang memiliki maksud mempengaruhi pilihan dan bertujuan mendapatkan dukungan suara. Pemilih harus memilih dengan suara hatinya sendiri, diberikan kebebasan penuh dan bebas dari berbagai tekanan.
“Ini prinsip dasar yang harus diperjuangkan agar martabat pemilih tetap terjaga. Katolik walaupun kami tergolong kecil tapi harus bisa berkontribusi untuk kebaikan. Jangan sampai menjadi pemimpin jadi mahal karena dikenai tinggalan atau sumbangan. Ini tidak boleh. Kalau sampai jadi pemimpin mahal, orang baik dan tidak punya uang tidak akan bisa menjadi pemimpin,” kata Endro.
- DPP PDI Perjuangan Rekomendasikan Harda Kiswaya dan Danang Maharsa Maju Pilkada Sleman 2024
- PDI Perjuangan Usung Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan Maju Pilkada Kota Yogyakarta
- Dukung Pasangan Harda Kiswaya – Danang Maharsa, Kelompok Relawan KSB Dideklarasikan
Sementara Romo Vikaris Paroki Wonosari Yohanes Riyanto Pr juga memberikan pembekalan kepada umat. Romo yang sebelumnya tugas pelayanan untuk Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengurai pentingnya umat Katolik tidak alergi dengan politik. Hak pilih yang dimiliki setiap orang, menurut Romo Riyanto, dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik apabila sifat pragmatisme berani ditinggalkan dan diikuti mengedepankan hati nurani dalam menentukan pilihan.
Menurut Romo Riyanto, pahlawan nasional yakni Mgr Soegijopranoto telah memberi teladan nyata untuk membangun orientasi diri pada kepentingan bangsa.
Sedangkan Komisioner KPU Gunungkidul Antok berserta Ketua Bawaslu Gunungkidul Andang Nugraha mengapresiasi kegiatan Paroki Wonosari yang terus menggelorakan politik moralitas untuk umat dan masyarakat luas.
“Regulasi soal money politik di Pilkada lebih konkret yakni bisa menjerat setiap orang yang melakukan politik uang. Beda dengan kontestasi pemilu lainnya yang bisa dijerat calon dan tim resmi yang didartarkan ke KPU. Memang regulasinya beda,” tandas Andang.
Semua Paroki di DIY
Sementara Romo Moderator Komisi Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan (PK3) Kevikepan DIY Romo Rosarius Sapto Nugraha Pr, menyambut baik kegiatan yang diinisiasi Paroki Wonosari. Menurut Romo Sapto semua paroki di DIY perlu ikut menyelenggarakan acara serupa sebagai bentuk pelayanan bagi pemilih agar dekat dengan semua calon pemimpin di daerahnya masing-masing.
Selain bisa dekat dan kesempatan wawanhati ini cukup bagus bagi pemilih bisa menjajaki kecakapan dan mengukur kemampuan calon pemimpinnya. “Dengan bertemu dan bertanya langsung bisa mengatasi penyebaran informasi bohong bentuk black campaign marak di media sosial,” kata Romo Sapto.
Dalam ramah tamah Cawabup Gunungkidul dengan tokoh umat Katolik, tiap kandidat diberikan waktu untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan komitmennya.
Joko Parwoto, cawabup yang diusung PDI Perjuangan, Golkar, PKB dan Mahmud Ardi Widanto, Cawabup yang diandalkan PAN, PSI, Ummat, Gelora, PPP, Partai Garda RI secara bergantian menyapa umat katolik. Sementara Cawabup Sumanto yang diusung Gerindra, Nasdem, Demokrat dan PKS hanya diwakili tim relawan karena ada kegiatan lain.
Ketiganya berkesempatan menyampaikan gagasan, pemikiran dan komitmen dalam mengatasi berbagai masalah kemiskinan di Gunungkidul, toleransi, tingginya angka perceraian dan bunuh diri hingga pengembangan UMKM dan pariwisata. (*/lip)
There is no ads to display, Please add some