Oleh: Soni de Rosari
beritabernas.com – Dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk maju tiga periode yang sempat redup, kini bergema lagi. Adalah Musra (Musyawarah Rakyat) yang meniupnya. Ini jelas jebakan politik.
Jokowi harus waspada. Dampaknya tidak hanya buat Jokowi seorang dan atau PDIP tapi juga bisa meluas pada keamanan negara.
Disebut jebakan politik karena, pertama, usulan ini jelas akan menabrak hukum dan konstitusi. Kedua, menginjak amanat reformasi. Ketiga adalah bentuk abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan.
Dan keempat, abuse of power adalah korupsi. Penguasa yang membuat (mengubah) ketentuan hukum dan perundang-undangan demi melanggengkan kekuasaan adalah bentuk korupsi. Analoginya seperti gratifikasi.
Perubahan masa jabatan presiden tidak termasuk korupsi jika pemberlakuannya setelah presiden yang berkuasa dan mengesahkan UU tersebut selesai masa jabatan dan tidak bisa dipilih lagi berdasar ketentuan UU yang disahkannya.
Dampak kelima jebakan ini akan memperlihatkan bahwa keinginan tersebut hanyalah suatu bentuk ketamakan. Keenam, isu apalagi sampai diupayakan maka hanya akan menimbulkan gangguan keamanan yang bakal vatal bagi kesatuan bangsa.
Apakah perubahan aturan hukum bisa dibuat untuk melempengkan jalan Jokowi berlanjut ke periode ketiga? Bisa sekali. Anggota DPR tinggal berkumpul, kemudian merumuskan, sepakat, ketok palu mengesahkan maka bereslah sudah. Jalan itu bakal lurus dan mulus. Tapi ingat, itu baru secara de jure.
Dan juga tidak sulit karena komposisi fraksi di DPR yang pro pemerintah sangat dominan. Dari 9 fraksi dengan total 575 kursi, koalisi pro pemerintahan Jokowi sudah sedikit di atas 60 persen atau 349 kursi. Belum lagi kalau ditambah 40 kursi dari PAN yang Ketua Umum-nya, Zulkifli Hasan, diangkat Jokowi sebagai Menteri Perdagangan.
Tapi itu de jure. De facto-nya isu ini jika benar-benar sampai terbitnya payung hukum maka jelas enam dampak di atas dengan dampak yang paling vatal mengancam keamanan dan keberlangsungan negara pasti bakal muncul.
Melihat tipe dan kepribadiannya, saya yakin Jokowi akan menolak usulan tiga periode karena beberapa hal. Pertama, Jokowi sangat hati-hati terkait dampak kamtibmas. Kenaikan BBM yang berlarut-larut kemudian adanya kebijakan BLT sebelum kenaikan adalah buktinya. Jokowi sangat hati-hati dan pasti akan menolak ide tiga periode.
Kedua, Jokowi bukan tipe serakah-tamak yang demi mengumpulkan harta rela menggadaikan kekuasaan. Perjalanan kepemimpinannya dari Walkot Solo, Gubernur DKI sampai Presiden gamblang menggambarkannya.
Ketiga, Jokowi juga taat pada aturan hukum. Terbongkar kasus tewasnya Brigadir Joshua, berikut kebobrokan sejumlah oknum polisi harus diakui karena andil Jokowi yang sangat besar.
Lantas mengapa usulan dan ide ini muncul? Bagi saya ini adalah kerjaannya orang-orang dalam lingkaran Jokowi yang selalu mendapat dan mencicipi kue kekuasaan. Mereka masih ingin terus menikmatinya. Dan Jokowi lantas disorong pada jebakan ini. Kalkulasinya sangat oportunis. Jokowi sukses maka bakal untung dan kecipratan lagi kue kekuasaan.
Kalau ada perlawanan dan Jokowi terpojok maka yang bakal menanggung ya Jokowi seorang. Lihat saja orang-orang di sekitar Ferdy Sambo yang terlibat dalam kasus Joshua. Begitu Fredy dinyatakan sebagai tersangka maka sontak semuanya cuci tangan mengambil jarak dan mengaku tidak tahu. (Soni de Rosari, pengamat sosial politik)
