beritabernas.com – Pengalihan subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga beberapa jenis BBM, seperti Pertalite dan Solar, sejak 3 September 2022 memunculkan berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Ada yang mempertanyakan mengapa harus mengalihkan subsidi BBM dan bukan mengalihkan anggaran pembangunan infrastruktur.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo punya penjelasan terkait hal itu dengan menyodorkan sejumlah data. Menurut Yustinus Prastowo, subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 mencapai Rp 502 triliun atau tetap. Kemudian untuk anggaran perlindungan sosial Rp 431 triliun ditambah Rp 24,17 triliun untuk BLT BMM.
Sedangkan alokasi anggaran infrastruktur untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) tahun 2022 hanya Rp 5 triliun dan PMN PT KAI untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp 4,3 triliun atau total Rp 9,3 triliun.
https://twitter.com/prastow/status/1566633632466227200?s=20&t=5eHEB_MKeKPqbyvXYoGjCA
Dengan demikian, kalau pun anggaran pembangunn IKN dan KCJB dialihkan untuk subsidi BBM sangat jauh dari cukup atau bahkan tidak ada artinya.
“Kenapa alihkan subsidi BBM, bukan kurangi belanja infrastruktur saja? Fakta 2022: Subsidi & Kompensasi Energi Rp 502 T (tetap) Anggaran Perlindungan Sosial Rp 431 T & ditambah Rp 24,17 T untuk BLT BBM Sedangkan: Alokasi anggaran IKN Rp 5 T PMN PT KAI utk KCJB Rp 4,3 T,” cuit Yustinus Prastowo dikutip beritabernas.com dari akun twitternya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke sektor lain termasuk untuk bansos sebagai perlindungan sosial. Hal ini dilakukan karena 70 persen BBM bersubsidi justru dinikmati oleh orang kaya/mampu.
Dengan pengalihan subsidi maka harga BBM subsidi jenis Pertlite naik menjadi Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter, Solar menjadi Rp 6.800 per liter dari sebelumnya Rp 5.150 per liter dan BBM nonsubsidi Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter dari sebelumnya Rp 12.500 per liter. (lip)
There is no ads to display, Please add some