beritabernas.com – Sebanyak 58 perwakilan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti acara BI Sapa Akademisi di The Stones Hotel, Kuta, Bali, Jumat 3 Oktober 2025. Acara yang berlangsung dua hari itu dalam bentuk focused group discussion (FGD) yang membahas kebijakan terkini Bank Indonesia (BI).
Pada hari kedua acara BI Sapa Akademisi dalam bentuk FGD itu membahas kebijakan terkini BI, terutama kebijakan ekonomi dan moneter, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran. Event “BI Sapa Akademisi” diselenggarakan Departemen Komunikasi (Dkom) BI.
Menurut Dr Y Sri Susilo, Dosen FEB UAJY yang menjadi peserta FGD BI Sapa Akademisi, kepada beritabernas.com dari Bali, Sabtu 4 Oktober 2025, tampil sebagai narasumber dalam FGD tersebut adalah Harry Aginta (Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter), Woro Widyaningrum (Deputi Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran), Henry Nosih Saturwa (Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Bali/KPwBI Bal) dan Sagita Rachmanira (Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial) dengan moderator Christopher Richie R., Adita Permatasari dan Herlambang Aditya Dewa, ketiganya dari Dkom BI.
Anton Pitono, Direktur DKom BI, mengucapkan terima kasih kepada peserta FGD yang hadir dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset. Ia berharap forum ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara BI dengan para akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset.
“Akademisi dan peneliti dapat membantu memberikan diseminasi dan edukasi terkait dengan kebijakan BI baik melalui opini di media dan juga sosial media. Selanjutnya opini yang disampaikan diharapkan tetap kritis, obyektif, solutif dan yang lebih penting tetap memberikan dorongan agar tetap optimis untuk melihat kondisi perekonomian saat ini dan ke depan,” kata Anton.
Sementara Harry Aginta mengatakan, bauran kebijakan BI terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi derngan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Berkaitan dengan hal itu, kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga acuan (BI-Rate), stabilisasi nilai tuakr rupiah dan ekspansi likuiditas moneter.
“BI Rate telah turun sebesar 125 bps sejak September 2024 menjadi 5,00% pada Agustus 2025 dan merupakan level terendah sejak tahun 2022. Selanjutnya kebijakan moneter juga didukung dengan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Harry Aginta.
Baca juga:
- Seminar Nasional Dies Natalis ke-60 UAJY, Romo Magnis: Pembusukan Demokrasi, Salah Satu Tantangan Indonesia
- Perjelas Hak Bank dan Nasabah, OJK akan Tinjau Ulang Aturan Rekening Dormant
- Potensi Wakaf Uang di Indonesia Sangat Besar
Woro Widyaningrum menambahkan, kebijakan sistem pembayaran yang diterapkan pro growth. Dalam arti kebijakan sistem pembayaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut dilakukan melalui perluasan akseptasi digital, penguatan struktur industri sistme pembayaran dan menjaga stabilitas sistem pembayaran dan mitigasi risiko.
Menurut Woro, berkaitan dengan perluasan akseptasi digital, BI fokus kepada penguatan implementasi kerjasama QRIS Antarnegara dan QRIS Tanpa Pindai (TAP). Kata kunci perluasan akseptasi tersebut adalah koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan beberapa negara mitra dan pemangku kepentingan lainnya.
“KPwBI Bali terus mendorong perluasan akseptasi digital QRIS. Upaya perluasan akseptasi tersebut dilakukan dengan penerapan pembayaran dengan QRIS di sektor transportasi, perdagangan khusunya UMKM dan elektronifikasi pembayaran pemerintah daerah. KPwBI Bali juga menggelar rangkian kegiatan QRIS Jelajah Budaya Indonesia (QJI) Bali. Kegiatan menghadirkan sinergi antara gerakan digitalisasi sistem pembayaran dan kegiatan pelestarian budaya lokal,” kata Henry Nosih Saturwa.
Sedangkan Sagita Rachmanira mengatakan perlunya langkah bersama untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar (market imperpection) pertumbuhan kredit untuk mendorong kredit, sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi special rate deposito bank dari deposan besar maupun perbankan, meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mendorong konsumsi dan investasi di sektor riil dan memperkuat optimisme prospek ke depan baik di dunia usaha dan perbankan.
Menurut Y Sri Susilo, diseminasi kebijakan terkini BI yang diselenggarakan oleh Dkom BI sungguh bermanfaat bagi akademisi dan peneliti. Melalui FGD Sapa Akademisi peserta memperoleh informasi kebijakan dan data terkini sebagai bahan mengajar dan meneliti.
Di samping itu, materi kebijakan ekonomi dan moneter, kebijakan makroprudensial maupun kebijakan sistem pembayaran dapat digunakan sebagai acuan untuk menulis opini di media. (lip)
There is no ads to display, Please add some