beritabernas.com – Menkopolhukam Mahfud MD menyebut laporan Koalisi Kawal Pemilu Bersih dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Komisi II DPR RI tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada dirinya maupun dengan pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam laporan itu.
“Kabarnya Hadar Gumai bilang di DPR tadi bahwa ada intervensi Mendagri/Menkopolhukam ke KPU untuk meloloskan parpol peserta pemilu. Tak ada itu. Mestinya dicek dulu,” tulis Menkopolhukam Mahfud MD dikutip beritabernas.com dari akun instagramnya yang diunggah pada Rabu 11 Januari 2023.
Baca berita terkait: Mahfud MD: Tak Benar Mendagri dan Menkopolhukam Intervensi KPU
Hal itu disampaikan Mahfud MD untuk menanggapi laporan yang disampaikan Hadar Gumai bersama Koalisi Kawal Pemilu Bersih dalam RDPU dengan Komisi II DPR. Dalam RDPU itu, Hadar Gumai membacakan percakapan hasil temuan koalisi di mana ada klaim bahwa permintaan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dijustifikasi atas permintaan pihak-pihak tertentu, Menkopolhukam disebut salah satunya.
“Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi,” kata Mahfud MD.
https://www.instagram.com/mohmahfudmd/
Menanggapi hal itu, Titi Anggraini pemilik akun instagram @tanggaraini menjelaskan bahwa Hadar Gumi menyampaikan hal itu saat Koalisi Kawal Pemilu Bersih melakukan RDPU dengan Komisi II DPR. Hadar membacakan percakapan hasil temuan koalisi dimana ada klaim bahwa permintaan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dijustifikasi atas permintaan pihak-pihak tertentu, Menkopolhukam disebut salah satunya.
Menurut Titi Anggraini, itu bukan pernyataan personal Hadar Gumai melainkan bagian dari rangkaian temuan yang diperoleh Koalisi terkait adanya klaim pihak tertentu bahwa perbuatan ilegal tersebut melibatkan permintaan sejumlah pihak.
“Ada baiknya pemerintah bisa melakukan investigasi serius untuk meluruskan hal ini. Karena bagaimanapun Pemilu 2024 mestinya jadi legacy bagi konsolidasi demokrasi Indonesia melalui praktik yang diselenggarakan secara kredibel,” kata Anggraini.
Dikatakan, Hadar dan Koalisi adalah orang-orang yang menginginkan pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu yang diperjuangkan sejak awal era reformasi benar-benar menjadi institusi demokrasi yang bermartabat dan kredibel. “Jangan sampai hancur oleh ambisi pribadi segelintir oknum tertentu,” kata Anggraini.
Menurut Anggraini, KPU adalah buah perjuangan masyarakat sipil yang ingin pemilu diselenggarakan institusi mandiri yang profesional dan berintegritas. Anak kandung reformasi ini harus dijaga dan dilindungi dari anasir-anasir yang bisa melemahkannya. “Saya sangat percaya, komitmen itu juga ada dengan baik pada diri Prof (Mahfud MD, red),” kata Anggraini.
Sementara pemilik akun instagram Suhaimi @7064 mengatakan setuju KPU harus kerja secara profesional. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, KPU harus terbebas dari intervensi dari pihak manapun.
“Sebaiknya pejabat pemerintah tidak boleh berkomunikasi dengan pihak KPU secara lansung melalui jalur pribadi entahkah itu lewat telpon, WA, SMS dan sejenisnya karena hal itu akan menimbulkan kecurigaan! Alangkah baiknya jika ada yang mau dikomunikasikan ya melalui rapat resmi sehingga dapat diketahui oleh publik secara terbuka,” kata Suhaimi. (lip)
fersus.selalu
Kalau Mendagri gimana prof? 😂
ob_jek_
Lu bakal kalah sm konspirasi dan kekuatan uang prof tdk semua omongan lu itu benar. Kasian org2 yg menganggap lu sbg dewa..
arjuna.aguero4
Semenjak lukas enembe ditangkap KPK. Banyak Di media sosial yang mau memecah belah NKRI. Tolong ditangkap oknum di media sosial pak.
abe.kurniawan
Waspadai juga terhadap penggiringan untuk tidak mempercayai kpu sbg lembaga independen penyelenggara pemilu.semakin mendekati tahun politik maka semua lini akan diserang,tujuannya jelas untuk mengacaukan negara indonesia.baik ekonomi maupun masyarakatnya.
indrati.1259
setuju, prof…memang harus lah selalu di klarifikasi langsung kalau ada info yang tidak benar 👍
8.raka
akan lebih aman untuk melakukan video call pak, lalu persetujuan untuk direkam. agar tidak ada penyelewengan seperti ini lagi
There is no ads to display, Please add some