beritabernas.com – Ketua PMKRI Cabang Yogyakarta St Thomas Aquinas periode 2017-2018 Paskalis Korain menolak keras pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengutuk aksi PP PMKRI yang membawa salib merah dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di Bundaran HI Jakarta pada 28 Oktober 2026.
Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai seperti dikutip sejumlah media online yang mengatakan bahwa “Demi Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria sebagai senior, saya yakin kalian tidak akan jadi apa-apa di negeri ini. Salib yang dipikul seperti itu seperti sedang menentang Sekolah Rakyat, Makan Gratis, Koperasi Merah Putih…” dinilai Paskalis Korain sebagai pernyataan yang melukai perasaan para pengurus PMKRI.
Baca juga:
- Prihatin atas Kondisi Bangsa, PP PMKRI Usung Salib dalam Aksi Unjuk Rasa di Bundaran HI
- Kepala Kampung Wayane Pertanyakan Kejelasan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
- Pegiat Media Sosial Khawatir dengan Iklim Politik Menjelang Pilkada di Maybrat
“Sebagai mantan aktivis, Menteri HAM sangat berdosa dengan mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kalau merasa wajah Menteri HAM sebagai senior digores oleh para junior di hadapan Presiden, maka bukan begini caranya pejabat publik berujar. Kalimat “tidak akan jadi apa-apa” dan “jual salib Kristus, jual gereja” adalah bentuk arogansi dan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi yang justru menjadi tugas utama Menteri HAM untuk melindungi. Sebagai Menteri HAM, jangan omong seenaknya. Turunlah ke kampung-kampung, lihat bagaimana rakyat makin tidak berdaya di era pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Paskalis Korain dalam pernyataan tertulis yang diterima beritabernas.com, Sabtu 31 Oktober 2026.
Sebagai junior, kata Paskalis, ia menolak opini tersebut. Ia pun meminta Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) untuk membuka ruang dialog dengan Menteri HAM sebagai senior dan minta pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut karena terkesan sangat melecehkan prinsip-prinsip organisasi.
“Karena Menteri HAM masih menyandang status Anggota PMKRI walaupun sudah ditambah kata ‘penyatu’, alias Anggota Penyatu, tapi tetap tunduk pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga organisasi,” kata Paskalis.
Menurut Paskalis Korain, pemerintah daerah yang selama ini menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan, justru di era Prabowo-Gibran, visi-misi dan program para kepala daerah tersandra oleh program pusat seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan dan sebagainya. Padahal para kepala daerah lebih tahu apa yang dibutuhkan masyarakatnya daripada pemerintah pusat. (phj)
There is no ads to display, Please add some