beritabernas.com – Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DIY mengadakan Rapat Kerja Wilayah (Rakewil) ke-1 di Auditorium Gedung Soekiman Widjosandjojo UII, Sabtu 10 Januari 2026.
Dalam Rakerwil itu, ADAKSI DPW DIY menetapkan arah baru bagi tata kelola organisasi, soliditas dan kolaborasi yang lebih kuat dan berdaya guna.
Menurut Titis Setyono Adi Nugroho S.Sn M.Sn, Ketua ADAKSI DPW DIY yang juga Dosen ISI Yogyakarta, Rakerwil DPW ADAKSI DIY ini merupakan kelanjutan dari Rakernas pertama ADAKSI di Malang pada Agustus 2025 dengan fokus utama pada penyempurnaan komposisi dan personalia organisasi serta peningkatan kemitraan lintas level.
Baca juga:
- Munas I ADAKSI 2025 Sukses Digelar, Menghasilkan 20 Butir Rekomendasi
- ADAKSI: Penerimaan Mahasiswa Baru secara Besar-besaran oleh PTN BLU/BH Membuat Beban Mengajar Dosen yang Tidak Manusiawi
- Menkeu Purbaya Bersedia Membayarkan Rapelan Tukin 2020–2024 Dosen ASN Kemendiktisaintek dengan Sejumlah Syarat
“Tujuan utama Rakerwil adalah mengevaluasi dan menyelaraskan komposisi dan personalia serta program kerja agar ADAKSI dapat bergerak lebih efektif, responsif dan relevan dalam konteks pendidikan tinggi di wilayah DIY,” kata Titis Setyono dalam rilis yang dikirim kepada beritabernas.com, Kamis 15 Januari 2026.
Peserta Rakerwil kali ini adalah Pengurus DPW ADAKSI DIY, perwakilan MPO/Dewan di ADAKSI DPP (Pusat), pengurus DPC ISI Yogyakarta dan pengurus DPC LLDIKTI V. Acara berlangsung di lingkungan kampus UII dengan nuansa formal namun tetap mengutamakan diskusi terbuka serta kolaborasi lintas institusi.
“Suasana forum dirancang untuk memperkaya pertukaran pandangan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi adaksi di tingkat regional, serta memberi ruang bagi pembahasan menyeluruh mengenai tata kelola dan program kerja yang selaras dengan kebijakan pusat,” kata Titis Setyono.
Menurut Titis Setyonom agenda pembukaan menandai komitmen kuat untuk memperkuat kepengurusan di tingkat wilayah melalui pelantikan Pengurus DPC ADAKSI ISI Yogyakarta dan LLDikti Wilayah V DIY. Dalam sesi penyusunan, dibahas penambahan dan pengembangan bidang-bidang dalam komposisi dan personalia DPW serta DPC dengan merujuk acuan dari DPP agar tetap konsisten secara hierarkis. Penyesuaian juga diarahkan pada penyelarasan program kerja DPW dengan program kerja pusat yang relevan dengan konteks regional DIY.
Hasil utama rapat mencakup perubahan dan penyesuaian nama bidang di DPW DIY, seperti integrasi Bidang Humas dengan Humas dan Media Komunikasi, serta perubahan nama Bidang PSDM menjadi Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan. Hadirnya Bidang Penelitian dan Abdimas menegaskan komitmen ADAKSI untuk memperkaya aktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.
Selain itu, program kerja masing-masing bidang disesuaikan dengan arah kebijakan pusat yang relevan, dengan fokus pada peningkatan sarana komunikasi dan informasi, rekrutmen anggota baru, serta inisiatif pembentukan DPC tambahan di wilayah Yogyakarta. Kolaborasi penelitian dijadikan bagian penting untuk meningkatkan kualitas dan relevansi kegiatan Adaksi.
Dalam pernyataan sikap, ADAKSI menegaskan bahwa organisasi ini adalah mitra strategis yang mendukung kampus untuk menjadi lebih baik dan sehat serta mendorong dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek agar terus melakukan inovasi karya yang berdampak dan berdaya guna serta bersinergi dengan program-program strategis pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Selain itu, ADAKSI menegaskan komitmen terhadap lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan berlandaskan saling menghormati, dengan menolak segala bentuk “relasi kuasa” yang berujung pada diskriminasi terhadap dosen maupun kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Titis Setyono juga mengatakan bahwa tuntutan utama ADAKSI adalah tentang aspirasi anggota ADAKSI terkait peningkatan kesejahteraan ASN Dosen Indonesia, termasuk penentuan adanya tunjangan kinerja untuk semua jenjang (termasuk satker, BLU, dan BH), pencairan tukin untuk periode 2020–2024, regulasi baru terkait tunjangan jabatan fungsional dosen yang selama ini tidak mengalami perubahan sejak 2007, serta kepastian status karir bagi dosen PPPK.
“Semua tuntutan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ASN Dosen secara menyeluruh. ADAKSI berharap sinergi yang lebih erat antara pusat, wilayah, dan cabang, didorong oleh tata kelola organisasi yang lebih baik, dapat membawa dampak positif bagi ADAKSI maupun kesejahteraan dosen serta keberlanjutan dunia pendidikan Indonesia,” kata Titis Setyono. (phj)
