Oleh: Andreas Chandra, Mahasiswa FH UAJY
beritabernas.com – Indonesia adalah negara yang sangat menghormati perjuangan para pendahulunya dalam merebut kemerdekaan. Masyarakat dari Sabang sampai Merauke kala itu harus mengangkat senjata dan maju berperang menghadapi penjajah yang datang silih berganti, dari Belanda hingga Jepang.
Semangat itu terus hidup karena satu rasa senasib sepenanggungan, yaitu sama-sama dijajah dan disiksa. Banyak rakyat kehilangan nyawa demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, setiap 10 November kita memperingati Hari Pahlawan, hari untuk mengenang mereka yang telah gugur.
Begitu banyak pahlawan yang gugur demi satu kata, merdeka, yang belum sempat mereka saksikan. Seandainya masih hidup, mungkin mereka akan menangis melihat kondisi tanah air yang mereka perjuangkan kini porak-poranda.
Baca juga:
- Odysseus dan Semangat Hari Pahlawan
- Peringati Hari Pahlawan, Eko Suwanto: Kaum Muda Perlu Menggelorakan Nilai Juang dan Semangat Kepahlawanan
- Refleksi Hari Pahlawan, Ketua KPK Firli Bahuri: Butuh Banyak Pahlawan Anti Korupsi
- Bupati Bantul Dukung Udin jadi Pahlawan Nasional bidang Jurnalistik
Hari Pahlawan seharusnya menjadi bahan refleksi bagi kaum muda yang berintelektual. Tanggung jawab atas masa depan bangsa ini tidak lepas dari pergerakan kaum muda yang memiliki semangat untuk mendorong Indonesia menjadi lebih baik.
Pemerintah memegang peran penting dalam pengambilan keputusan dan memiliki kewenangan yang besar. Namun, rakyat juga memiliki posisi penting dan berhak atas ruang untuk bersuara dan didengar, sebab setiap kebijakan akan dirasakan langsung oleh rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini sejalan dengan adagium hukum vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.
Oleh karena itu, gerakan massa hari ini bukanlah pembangkangan, melainkan bentuk pengawalan dan pengawasan agar penyelenggaraan negara berjalan sebagaimana mestinya. Hak untuk berdemonstrasi pun dijamin oleh hukum:
- UUD 1945 Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 9: bentuk penyampaian pendapat di muka umum meliputi unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 25: “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 44: “Setiap orang berhak secara sendiri maupun bersama-sama mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Gerakan massa bukanlah gerakan yang menakutkan. Ia lahir dari keresahan dan suara rakyat yang tidak sampai kepada para pemangku kebijakan. Penderitaan yang tidak didengar itu akhirnya dibawa ke jalan sebagai suara perlawanan.
Sebuah negara tidak akan pernah maju jika pemimpinnya menutup telinga terhadap jeritan rakyat dan menutup mata terhadap kenyataan yang mereka alami. (*)
There is no ads to display, Please add some