beritabernas.com – Rektor UII Prof Fathul Wahid ST MSc PhD mengatakan, organisasi dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat di negara demokrasi bisa diekstrapolasi menjadi negara dan pihak manajemen menjadi pemerintah.
Ketika membuka diskusi panel dengan tema Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Negara Demokrasi hasil kerjasama UII dengan Komnas HAM di GKU Sardjito Kampus Terpadu UII, Jumat 26 April 2024, Rektor UII Prof Fathul Wahid mengungkapkan ada 4 jenis organisasi yang dapat dipetakan ke dalam diagram salib dengan dua variabel utama yakni efek bisu (mum effect) dan efek tuli (deaf effect).
Dalam konteks negara, efek bisu adalah tingkat apatisme warga negara, terutama kaum terpelajar atau pegiat masyarakat sipil, ketika melihat masalah berbangsa dan bernegara. Sedangkan efek tuli adalah derajat ketidakpedulian pemerintah ketika mendengar suara warga negara.
Dikatakan, ketika efek bisu tinggi dan efek tuli rendah maka negara tersebut masuk kategori negara tertutup. Karena negara dengan apatisme tinggi dimana warga enggan berpartisipas, meski pemerintah siap mendengar.
Sementara bila efek bisu tinggi dan efek tuli juga tinggi maka negara tersebut masuk kategori negara gagal atau negara tanpa demokrasi atau negara autoritarianisme karena warga negara takut berbicara/ dibungkam, sementara pemerintah juga enggan mendengar.
Kemudian, bila efek bisu rendah dan efek tuli rendah masuk kategori negara sehat. Dalam hal ini negara dengan demokrasi tulen (deliberatif, partisipatif) dimana warganya partisipatif dan pemerintah responsif. Sedangkan bila efek bisu rendah dan efek tuli tinggi masuk kategori negara burung onta. Dalam hal ini negara dengan demokrasi autokratik yakni ketika pemerintah mengelola negara sesukanya, sementara suara warga tidak didengar.
“Indonesia kira-kira masuk yang mana? Silakan dipikirkan masing-masing,” kata Rektor UII Prof Fathul Wahid. Seorang peserta secara spontan menjawab: “yang terakhir” yakni negara burung onta.
Konsep demokasi
Dalam diskusi panel yang menghadirkan 5 narasumber yakni Dr Herlambang P. Wiratraman SH MA dari
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Dr Abdul Haris Semendawai SH LLM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI), Prof Dr.rer.soc Masduki SAg, MSi. (UII dan Forum Cik di Tiro), Dr Suparman Marzuki SH MSi (FH UII dan PYBW UII) serta Fatia Maulidiyanti (International Federation for
Human Rights (FIDH) dengan pembicara kunci Dr Atnike Nova Sigiro MSc (Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia), Rektor UII mengatakan, tidak ada kesepakatan tunggal terkait dengan konsep demokrasi. Karena banyak variasi di sana.
Bahkan menurut Gagnon (2018) mengidentifikasi 2.234 deksripsi demokrasi yang disebut dalam literatur. Di sana, misalnya, terdapat demokrasi liberal, illiberal, keterwakilan (representative), cepat (fast), lambat (slow), besar (big), kecil (small), putih (white), hitam (black), hijau (green), pelangi (rainbow), feminin (feminine), maskulin (masculine), torpedo-boat dan sekitar dua ribuan predikat lainnya (Gagnon, 2018)
Namun, kalau dicari koridor besar, menurut Prof Fathul Wahid, kita bisa ambil parameter yang dipakai oleh Economic Intelligence dalam membuka Indeks Demokrasi. Di sana ada aspek electoral process and pluralism, civil liberties, functioning of government, political participation and political culture.
Dikatakan, literatur pengembangan perangkat lunak dari aspek organisasi, ketika ada masalah proyek. Apakah pelaksana atau bahkan auditor proyek melaporkan masalah ke manajemen atau tidak, dan bagaimana tanggapan pihak manajemen. Ini soal meniup peluit ketika ada masalah di lapangan.
BACA JUGA:
- Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Menerima Putusan MK dan Mengucapkan Selamat pada Pemenang
- Selamat pada Presiden dan Wapres Terpilih, Kami Tetap Mengawasi Demi NKRI Lebih Baik
Menurut Rektor UII, ada 4 jenis organisasi. Organisasi dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat, bisa kita ekstrapolasi menjadi negara dan pihak manajemen menjadi pemerintah.
Empat jenis organisasi yang dapat dipetakan ke dalam diagram salib dengan dua variabel utama yakni efek bisu (mum effect) dan efek tuli (deaf effect).
Dalam konteks negara, menurut Prof Fathul Wahid, efek bisu adalah tingkat apatisme warga negara, terutama kaum terpelajar atau pegiat masyarakat sipil, ketika melihat masalah berbangsa dan bernegara. Sedangkan efek tuli adalah derajat ketidakpedulian pemerintah ketika mendengar suara warga negara.
Sebelum diskusi panel yang dipandu oleh Sekretaris Eksekutif UII Hangga Fathana itu, dilakukan penandatanganan kerjasama antara UII dengan Komnas HAM dan antara Komnas HAM dengan FH UII. (lip)
There is no ads to display, Please add some