beritabernas.com – Lawyer yang juga pengamat politik Saiful Huda Ems mengatakan, situasi ekonomi dan sosial memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia khususnya dan warga negara pada umumnya. Sebab, jika tidak diperhatikan, maka badai ekonomi, sosial dan politik ke depan akan dahsyat sekali.
“Demonstrasi ke depan tidak akan lagi didominasi oleh adik-adik mahasiswa, melainkan juga para buruh dan emak-emak di seluruh penjuru Tanah Air,” kata Saiful Huda Ems, Sabtu 5 April 2025.
Menurut Saiful Huda, pemerintahan Prabowo Subianto yang pejabatnya banyak didominasi titipan Jokowi, akan sempoyongan menghadapi ledakan demonstrasi, pengangguran dan kriminalitas akibat keterpurukan ekonomi dan hilangnya keteladanan dari para pemimpin.
Dikatakan, Indonesia akan gonjang-ganjing, investor-investor dan investasi-investasinya akan berhamburan keluar, kabur, pindah keluar negeri (Capital Flight), Jokowi dan keluarganya akan diburu rakyat yang marah terhadap prilakunya yang telah menanamkan fondasi perekonomian yang rapuh dan dililit ribuan triliun utang luar negeri.
BACA JUGA:
- Ketidakpastian Perekonomian Global Berpengaruh Terhadap Ekonomi Nasional
- Mengurangi Tekanan, OJK Terbitkan Kebijakan Buyback Saham Tanpa Melalui RUPS
“Sadarkah kita sebagai bangsa terhadap ancaman ke depan bagi bangsa dan negara ini? Sadarkah kita sebagai warga negara yang selama ini tertipu oleh agitasi dan propaganda-propaganda yang menghamba pada gerombolan-gerombolan oligarki dan yang sekarang kebijakan-kebijakannya telah dititipkan pada Prabowo dan anaknya Gibran Rakbuming Raka ini?” tanya Saiful Huda.
Menurut Saiful Huda, Presiden Partai Buruh atau KSPI Bang Said Iqbal telah menguraikan persoalan sangat detail dan cerdas. Sebagai Presiden Partai Buruh dan KSPI, ia telah mengajukan rekomendasi pada Pemerintahan Prabowo Subianto antara lain Pembentukan Satgas PHK, melakukan renegosiasi terhadap neraca perdagangan antar Pemerintahan Indonesia dengan Pemerintahan Amerika Serikat.
Selain itu, Bang Said Iqbal juga mengingatkan Pemerintahan Prabowo Subianto, agar jangan menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk perpindahan pasar AS dari satu negara ke Indonesia. Industri dalam negeri harus dilindungi. Indonesia ini untuk penjualan sangat murah, namun pasarnya sangat bersar.
Karena itu ,Presiden Partai Buruh dan KSPI meminta agar Permendag Nomor 8 tahun 2023 segera dicabut, karena sangat memudahkan impor China ke Indonesia. Jika tidak, maka sebagaimana hasil riset Litbang KSPI dan Partai Buruh, PHK akan makin tinggi. Badai PHK gelombang kedua dalam kurun waktu 3 bulan ke depan diperkirakan akan mencapai 50.000 orang.
PHK tidak bisa dihindari namun bisa dikurangi. Karena itu, Bang Said Iqbal meminta berhati-hati dalam menentukan kebijakan upah bagi buruh atau pekerja. Bang Said Iqbal memberi contoh, orang yang kerja di Brebes pindah kerja ke Cirebon, karena beda upah Rp 500.000 dan jarak tempuhnya hanya 15 menit.
Selama ini data PHK dari pemerintah selalu berbeda dengan data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini karena data dari pemerintah diperoleh dari Disnaker daerah yang bersumber dari laporan perusahaan yang menghindari pesangon karyawan dan sebagainya. Berbeda dengan data lapangan yang disiarkan oleh KSPI, misalnya, yang memiliki Serikat Pekerja di perusahaan-perusahaan, sehingga laporannya lebih akurat.
“Beberapa menteri yang terkait takut dimarahi oleh presiden, sehingga mereka tidak pernah transparan dalam memberitakan soal besarnya buruh yang terkena PHK. Tidak demikian halnya dengan laporan PHK yang diberikan oleh Partai Buruh atau KSPI yang tidak mempunyai beban apa-apa selain ingin mengangkat nasib jutaan buruh itu sendiri,” kata Saiful Huda Ems.
Kebijakan Donald Trump
Menurut Saiful Huda, kebijakan tarif resiprokal oleh Donald Trump telah berpengaruh pada perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Bahkan bagi negara-negara tertentu, ada yang dikenai tarif lebih tinggi, melebihi tarif yang ditetapkan Pemerintahan Amerika Serikat untuk Indonesia, yakni 32 % dari basis tarif sebesar 10 % yang diterapkan Amerika Serikat kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini.
Industri-industri di Indonesia yang terdampak oleh kebijakan tarif Donald Trump tersebut di antaranya adalah; Tekstil, Garmen (Sepatu), Elektronik, Pertambangan, Smelter, Mebeul, Perkebunan Kelapa Sawit, perkebunan karet dan lain-lain. Para pekerja di sektor industri-industri tersebut telah terancam di PHK, bahkan malahan sebagian sudah memberlakukan PHK pada ribuan karyawannya. (lip)
