Oleh: Andreas Chandra
beritabernas.com – Operasi Penanmbangan Tanpa Izin (Pati) atau ilegal di Indonesia telah menjadi masalah serius yang melibatkan banyak pihak dan memiliki dampak besar terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi.
Penambangan Tanpa Izin (Peti) atau penambangan ilegal, yang umumnya ditemukan di berbagai daerah dengan potensi tambang seperti di Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi, bukan hanya merusak alam tetapi melibatkan jaringan yang lebih besar dari sekal penambang liar.
Untuk memahami siapa yang berada dibalik operasi Peti tersebut, penting untuk menggali lebih dalam tentang struktur operasional, motif ekonomi dan faktor-faktor yang mendukung praktek ilegal ini
Penambangan liar atau masyarakat yang terlibat di dalam Peti dipandang sebagai pihak yang paling terlihat dalam operasi ini. Mereka biasanya berasal dari kalangan miskin yang mencoba mencari nafkah dengan menggali emas, batu bara, mineral dan lainnya tanpa izin. Bagi sebagian besar penambang, Peti adalah cara untuk bertahan hidup. Mereka bekerja dengan peralatan sederhana dan sering kali dihadapkan pada kondisi kerja yang berbahaya dan tidak sehat.
Dalam banyak kasus, mereka dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang memprihatinkan, jauh dari jangkauan perlindungan hukum. Namun, mereka bukanlah satu-satunya aktor dalam permainan ini. Di balik operasi Peti, ada kelompok atau individu yang memanfaatkan situasi ini untuk meraup keuntungan besar. Salah satunya adalah mafia tambang. Mereka merupakan pihak yang mengorganisasi dan mendanai kegiatan penambangan ilegal dan mengatur distribusi hasil tambang.
Biasanya, mafia ini memiliki hubungan erat dengan oknum-oknum aparat pemerintah dan pejabat setempat yang bertugas mengawasi wilayah pertambangan. Dalam banyak kasus, mereka bekerja sama dengan para penambang ilegal untuk memastikan kelancaran operasi sambil memperoleh keuntungan besar.
Jaringan kekuatan lokal dan korupsi
Di balik Peti, tak jarang terdapat jaringan kekuatan lokal yang terorganisir, baik dari kalangan aparat pemerintah, pejabat daerah hingga oknum yang memiliki pengaruh dalam keputusan politik dan ekonomi di daerah tertentu.
Mafia tambang sering kali memperoleh akses kepada izin atau kebijakan yang menguntungkan mereka dengan cara menyuap pejabat setempat. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat keamanan dan penegak hukum terkadang dilibatkan dalam melindungi dan memberi izin kepada para penambang ilegal untuk beroperasi, dengan imbalan sejumlah uang atau fasilitas lainnya.
Korupsi di tingkat lokal menjadi faktor utama yang memperpanjang keberlangsungan operasi Peti. Pejabat atau kepala daerah yang menerima suap dari mafia tambang ini akan berusaha melindungi keberadaan operasi Peti, sementara masyarakat yang tergantung pada ekonomi informal ini tidak mampu melawan kekuatan besar yang beroperasi di baliknya. Dalam banyak kasus, mafia tambang memanfaatkan ketidakstabilan hukum di daerah-daerah tertentu untuk menutupi jejak mereka dan menghindari penegakan hukum.
Operasi Peti ilegal tidak hanya merugikan negara dalam hal kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan royalti, tetapi juga membawa dampak yang menghancurkan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Penambangan tanpa izin sering kali dilakukan dengan menggunakan metode yang merusak lingkungan, seperti penambangan emas dengan merkuri yang mencemari sungai dan tanah. Selain itu, penggunaan alat berat yang tidak sesuai dengan prosedur menyebabkan kerusakan hutan dan lahan yang lebih luas, yang berdampak langsung pada ekosistem dan kehidupan flora serta fauna.
Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga menimbulkan masalah sosial yang kompleks. Peti dapat meningkatkan angka kekerasan, kejahatan terorganisir dan bahkan perdagangan manusia. Karena sering kali dilakukan di daerah terpencil dan tanpa pengawasan yang memadai, Peti menciptakan ruang bagi aktivitas ilegal lainnya, seperti peredaran narkoba, perampokan, dan kekerasan terhadap kelompok masyarakat yang lebih lemah. Masyarakat lokal yang bergantung pada aktivitas ini sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakpastian hukum.
Meskipun potensi keuntungan yang besar dari hasil tambang menjadi godaan kuat bagi banyak pihak, negara memiliki peran penting dalam memberantas praktik ini. Penegakan hukum yang tegas terhadap mafia tambang, serta pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pertambangan ilegal, adalah langkah awal yang harus diambil untuk mengurangi atau bahkan menghentikan praktik ini.
BACA JUGA:
- Ketimpangan di Negeri Ini Masih Mengakar
- Industri Logam di Klaten, Dinamika Ekonomi Lokal dan Masa Depan Ekonomi Berkelanjutan
- Masyarakat Adat Terhempas dari Negerinya Sendiri
Selain itu, pendekatan yang lebih manusiawi terhadap penambang ilegal juga diperlukan. Alih-alih hanya menindak secara represif, negara harus mencari solusi yang lebih inklusif, seperti menyediakan pelatihan dan akses ke pekerjaan yang sah, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak penambangan ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan.
Pemberantasan korupsi di tingkat lokal juga sangat penting. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, praktik PETI ilegal akan terus berkembang. Pemerintah harus memastikan bahwa pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi di sektor tambang diberikan sanksi yang tegas.
Secara keseluruhan, operasi Peti bukanlah masalah yang hanya melibatkan penambang liar atau kelompok kecil saja. Di baliknya terdapat jaringan mafia tambang yang mendapat dukungan dari oknum-oknum yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam sistem pemerintahan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan pendekatan yang lebih berkelanjutan, masalah PETI ilegal akan terus menjadi ancaman besar bagi negara, lingkungan, dan masyarakat.
Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk memberantas praktik ini dan mengembalikan pengelolaan sumber daya alam ke jalur yang lebih adil dan berkelanjutan. (Andreas Chandra, Mahasiswa FH UAJY)
There is no ads to display, Please add some