beritabernas.com- Dosen IPB Prof Andreas Santoso menyebut dua alasan impor pangan yang dilakukan Indonesia belakangan ini. Pertama karena kegagalan good estate di Merauke dan Kalimantan. Kegagalan itu terjadi karena perencanaan dan eksekusi yang sarat korupsi.
Kedua, kurangnya subsidi bagi petani. Dalam hal ini modernisasi pertanian tidak berjalan. Petani terus terpuruk dan food estate menyedot anggaran besar sehingga subsidi bagi petani dikorbankan.
Hal itu diungkapkan Prof Andreas Santoso yang dikutip Roman Ndau Lendong, salah satu aktivis yang hadir dalam acara itu, dalam orasi di acara Indonesia Memanggil di Fakultas Kedokteran UI, Salemba, Jakarta, pekan lalu.
Dalam acara dengan tema Indonesia Memanggil untuk Menegakkan Konstitusi dan Demokrasi, dua pilar penting yang kini menjadi masalah besar. Salah satunya diungkapkan oleh Prof Andreas Santoso dari IPB yakni problem pangan.
BACA JUGA:
- Aliansi Rakyat Jogja Bersatu akan Melakukan Ngudo Roso
- Cacat Etika Internasional, Bagaimana Legitimasi Hasil Pemilu 2024?
Dikatakan, impor beras, yang dulu dikritik keras oleh Presiden Jokowi, kini justru menjadi yang terbesar dalam sejarah. Sebanyak 3juta ton lebih beras diimpor tahun ini. Tahun depan juga angkanya diduga sama.
Menurut Prof Andreas Santoso, dua sebab impor pangan yakni kegagalan good estate di Merauke dan Kalimantan. Faktornya adalah perencanaan dan eksekusi yang sarat korupsi.
Kedua, kurangnya subsidi bagi petani. Modernisasi pertanian tidak berjalan. Petani terus terpuruk dan food estate menyedot anggaran besar sehingga subsidi bagi petani dikorbankan. Prof Andreas juga memaparkan soal impor sagu yang mencapai 100 persen. Begitu pula bawang putih, buah dan sebagainya.
Sementara Faisal Basri menyoroti ambruknya indeks demokrasi Indonesia. Menurut Faisal Basri, di era Jokowi indeks demokrasi terburuk, hanya 0,36. Ini disengaja dilakukan untuk memuluskan dinasti politik.
Selain itu, pelemahan KPK, MK dan mobilisasi aparat terutama dalam Pemilu 2024. Faisal juga mengkritik lemahnya pengawasan oleh DPR. Sejak 2017, DPR tidak lebih dari ribet stamp. Mulusnya UU IKNdan Cipta Kerja adalah contoh. Hak interpelasi, angket tidak terdengar selama era Jokowi.
Sedangkan Bivitri Susanti, Dosen UI, menyoroti lemahnya hukum. Baginya hukum tak lagi menjadi penjamin keadilan karena begitu mudah diintervensi kekuasaan.
Prof Soraya dari UI memaparkan kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya. Indonesia negara terbesar gapnya di Asia Tenggara. Sedangkan Dr Dwi dari STF Driyarkara menegaskan betapa rapuhnya Indonesia kini. Ada politik dan publik melemah. Itu karena etika dan moralitas diabaikan. (lip)
There is no ads to display, Please add some