beritabernas.com – Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto S.IP menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas nasib guru honorer di Indonesia yang hingga hari ini masih menerima honor yang jauh dari layak.
Di tengah pidato-pidato heroik tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa”, realitas di lapangan justru menunjukkan ironi: para pendidik, termasuk guru honorer, dipaksa bertahan hidup dengan penghasilan yang seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Guru honorer telah lama dijadikan komoditas politik lima tahunan. Setiap momentum pemilu, isu pengangkatan dan kesejahteraan mereka digelorakan di ruang-ruang kampanye. Namun setelah pesta demokrasi, nasib mereka kembali tenggelam dalam sunyi birokrasi dan tarik-ulur anggaran,” kata Antonius Fokki Ardiyanto, Ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Kota Yogyakarta, kemarin.
Menurut Fokki-sapaan akrab Antonius Fokki Ardiyanto yang mantan Anggota DPRD Kota Yogyakarta ini, secara konstitusional, negara telah menegaskan komitme melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
Dalam mekanisme ketatanegaraan, fungsi anggaran (budgeting) berada di tangan DPR RI bersama pemerintah. Artinya, kuasa penetapan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukanlah entitas abstrak. Ia adalah kewenangan politik yang melekat pada wakil rakyat di Senayan.
Baca juga:
- ISRI Kota Yogyakarta Sebut Board of Peace Memboroskan APBN dan Jauh dari Kepentingan Rakyat Kecil
- Ketua ISRI Kota Yogyakarta secara Tegas Menolak Pilkada Lewat DPRD
Namun yang terjadi hari ini, menurut Fokki, publik disuguhi pemandangan saling lempar tanggung jawab. Ketika honor guru honorer tidak layak, eksekutif disalahkan. Ketika pengangkatan tersendat, regulasi dijadikan tameng. Seolah-olah lembaga legislatif tidak memiliki peran sentral dalam menentukan postur anggaran, prioritas belanja dan pengawasan implementasinya. Ini yang saya sebut sebagai “akrobat sirkus politisi di Senayan”: tampil gagah di atas panggung retorika, namun lincah menghindar saat tanggung jawab nyata dipertanyakan.
Jika DPR sungguh-sungguh berpihak kepada guru honorer, kata Fokki, maka instrumen yang paling konkret bukanlah rapat dengar pendapat penuh empati, melainkan keberanian politik untuk mengunci anggaran kesejahteraan guru dalam APBN secara tegas dan berkeadilan. Tanpa keberpihakan dalam angka-angka anggaran, seluruh pernyataan dukungan hanyalah pertunjukan.
ISRI Kota Yogyakarta pun menegaskan bahwa persoalan guru honorer bukan sekadar isu administratif, melainkan persoalan keadilan sosial. Negara tidak boleh membiarkan para pendidik hidup dalam ketidakpastian, sementara elite politik berdebat tentang prioritas yang seringkali jauh dari kebutuhan rakyat.
Karena itu, ISRI Kota Yogyakarta mendesak DPR RI menggunakan secara maksimal fungsi budgeting untuk memastikan standar honor guru honorer berada pada tingkat yang manusiawi dan layak. Selain itu, pemerintah dan DPR berhenti menjadikan guru honorer sebagai komoditas politik elektoral.
Transparansi penuh terhadap alokasi anggaran pendidikan, termasuk porsi yang secara spesifik diperuntukkan bagi kesejahteraan guru honorer.
“Guru honorer bukan alat kampanye. Mereka adalah penjaga masa depan bangsa. Bila negara terus abai, maka yang runtuh bukan hanya martabat profesi guru, tetapi juga fondasi moral republik ini,” kata Antonius Fokki Ardiyanto. (phj)
There is no ads to display, Please add some