Oleh: Egidius Ronikung, Co-Founder Kenari
beritabernas.com – Idul Fitri kerap dimaknai sebagai momentum kembali kepada kesucian diri. Namun, dalam kehidupan sosial dan politik, makna itu semestinya tidak berhenti pada urusan batin dan ritual semata.
Idul Fitri juga dapat dibaca sebagai panggilan untuk menata ulang kehidupan bersama: membersihkan cara pandang, memperbaiki arah kebijakan dan memastikan bahwa pembangunan dijalankan dengan kejujuran, keadilan serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Dalam pengertian itu, Idul Fitri bukan hanya peristiwa keagamaan, melainkan juga cermin etik untuk menguji apakah jalan pembangunan yang kita tempuh sungguh membawa kemaslahatan atau justru meninggalkan luka.
Bila makna itu dibawa ke perdebatan energi di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama di Flores, maka pertanyaannya adalah apakah transisi energi sedang dijalankan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih adil, atau justru datang sebagai penakluk baru atas ruang hidup masyarakat?
Pertanyaan ini penting karena perdebatan tentang energi di NTT sering terjebak dalam dua kutub yang saling meniadakan. Di satu sisi, ada bahasa besar tentang transisi energi, dekarbonisasi, energi bersih, dan kepentingan nasional. Di sisi lain, ada suara warga yang mempertahankan tanah, air, kebun, hutan, ritus, dan wilayah hidupnya.
Akibatnya, ruang publik seolah dipaksa memilih: berpihak pada masa depan energi bersih atau berpihak pada kampung dan ruang hidup warga. Padahal, pertentangan semacam itu sesungguhnya lahir dari cara berpikir yang keliru.
Yang sedang dipersoalkan bukan transisi energinya, namun cara transisi itu dirancang, diputuskan dan dijalankan. Yang bermasalah bukan keinginan untuk keluar dari energi fosil, namun ketika agenda yang diklaim hijau tetap memakai watak pembangunan lama: sentralistis, ekstraktif, seragam, dan merasa paling tahu tentang apa yang baik bagi suatu wilayah tanpa sungguh-sungguh mendengar orang yang hidup di atasnya.
Baca juga:
- Mahasiswa NTT di Yogyakarta Dorong Geotermal untuk Kedaulatan Energi
- Belajar dari Krisis LPG Kupang: Saatnya NTT Membangun Kemandirian Energi
- Pemerintah Daerah Berperan Strategis dalam Reformasi Energi Menuju Ketahanan Energi Nasional
Di NTT, soal ini terasa sangat nyata. Sebab di sana, ruang hidup bukan hanya soal tanah sebagai aset, melainkan tempat berdiamnya hubungan yang hidup: antara manusia dengan air, antara kebun dengan pangan, antara kampung dengan ingatan leluhur, antara alam dengan makna budaya. Karena itu, ketika proyek energi datang hanya dengan bahasa target kapasitas, investasi, dan kebutuhan sistem, warga tidak semata-mata sedang menolak teknologi. Mereka sedang mempertahankan cara hidup yang bagi mereka menyimpan sumber keberlanjutan yang jauh lebih tua daripada umur proyek itu sendiri.
Di sinilah Idul Fitri menjadi relevan sebagai koreksi moral atas cara kita membayangkan pembangunan. Idul Fitri mengajarkan pemulihan relasi, bukan penaklukan. Ia mengajarkan kejujuran untuk melihat apakah sesuatu yang tampak baik di atas kertas sungguh menghadirkan kebaikan dalam kehidupan nyata. Ia juga mengajarkan bahwa kemajuan tidak boleh dibangun di atas luka yang dipaksa dianggap wajar.
Karena itu, transisi energi yang datang dengan mengorbankan ruang hidup warga, meretakkan kohesi sosial, mengancam sumber air, atau mengabaikan persetujuan masyarakat, sesungguhnya telah kehilangan dasar etiknya bahkan sebelum ia selesai dibangun.
NTT tentu tidak bisa menutup mata terhadap krisis iklim, ketergantungan pada energi fosil, dan rapuhnya tata kelola energi nasional. Transisi energi tetap perlu. Bahkan, bagi wilayah kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim, transisi energi adalah kebutuhan masa depan. Namun justru karena ia penting, maka ia tidak boleh dijalankan dengan cara yang salah. Masa depan tidak boleh diperjuangkan dengan mengorbankan mereka yang hidup paling dekat dengan tanah, air, dan sumber daya yang hendak dikelola.
Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah pilihan palsu antara ruang hidup atau transisi energi, tapi transisi energi yang lahir dari ruang hidup, bukan datang sebagai penakluk ruang hidup. Artinya, paradigma pembangunan energi di NTT harus diubah secara mendasar.
Pembangunan tidak boleh lagi dimulai dari logika proyek: potensi dihitung, target dipasang, investor datang, lalu masyarakat diminta menerima. Titik berangkatnya harus bergeser menjadi pembacaan yang jujur atas wilayah. Sebelum bicara teknologi, kapasitas, dan investasi, yang harus dibaca lebih dahulu adalah bentang ekologinya, sumber airnya, fungsi pangannya, risiko geologinya, struktur tenurialnya, serta kepadatan nilai sosial dan budaya yang hidup di sana. Tanpa itu, semua pembicaraan tentang energi bersih akan tetap berdiri di atas kebutaan terhadap tempat.
Selain itu, partisipasi publik juga tidak boleh lagi dipahami sebagai sosialisasi sesudah keputusan substantif dibuat. Ini penyakit lama pembangunan kita. Warga dipanggil ketika arah kebijakan sudah ditentukan, lalu kehadiran mereka dipakai untuk melegitimasi proses. Padahal masyarakat lokal, petani, perempuan, pemilik lahan, komunitas adat, dan kaum muda harus ditempatkan sebagai subjek penentu, bukan sekadar penerima informasi. Mereka harus memiliki hak untuk menerima, mengusulkan perubahan, bahkan menolak bila syarat perlindungan ekologis, sosial, dan budaya tidak terpenuhi. Tanpa itu, dialog hanyalah bentuk lain dari persuasi sepihak.
NTT juga membutuhkan tata kelola energi yang lebih setia pada karakter wilayah kepulauan. Tidak semua tempat harus dijawab dengan satu teknologi dan satu skema besar. Justru di wilayah seperti NTT, pendekatan yang terdesentralisasi, modular, dan sesuai konteks akan lebih masuk akal. Kombinasi surya atap, surya komunal, mikrogrid, penyimpanan energi, efisiensi beban, dan pilihan teknologi lain yang sesuai karakter wilayah perlu diprioritaskan sebagai jalan yang lebih lentur dan lebih menghormati batas ekologis. Dalam kerangka seperti ini, setiap opsi teknologi harus diuji bukan hanya dari sisi keekonomian, tetapi juga dari dampaknya terhadap air, pangan, budaya, dan kohesi sosial warga.
Lalu, di mana posisi pemuda dalam seluruh pergumulan ini? Justru di sinilah masa depan transisi energi NTT ditentukan. Pemuda NTT tidak boleh hanya diposisikan sebagai penonton perdebatan atau massa yang dimobilisasi saat konflik membesar. Mereka harus hadir sebagai generasi yang menghubungkan keadilan ekologis dengan inovasi sosial. Mereka dapat menjadi penerjemah antara bahasa teknis energi dan pengalaman konkret masyarakat. Mereka bisa mengubah kemarahan publik menjadi kerja pengetahuan dan kerja solusi.
Peran itu bisa dimulai dari beberapa hal yang sangat nyata. Pemuda dapat terlibat dalam pemetaan partisipatif ruang hidup, dokumentasi sumber air dan wilayah pangan, serta pengumpulan data sosial-ekologis yang selama ini sering diabaikan oleh logika proyek. Di kampus dan komunitas, mereka bisa membangun literasi transisi energi yang kritis: bahwa energi bersih bukan sekadar soal mengganti sumber daya, melainkan soal mengubah cara memutuskan pembangunan. Mereka juga dapat mengembangkan forum warga, laboratorium sosial, dan ruang dialog lintas kampung agar masyarakat tidak selalu datang ke meja perundingan dalam posisi lemah dan terpecah.
Lebih jauh, kaum muda dapat menjadi penggerak model-model solusi yang lebih adil. Mereka bisa mendorong inisiatif energi komunitas, riset-riset kecil berbasis desa, audit sosial atas proyek-proyek yang direncanakan, hingga kampanye publik yang menuntut transparansi data lingkungan dan keterbukaan pengambilan keputusan. Mereka bisa berdiri bukan hanya sebagai pihak yang menolak, tetapi juga sebagai pihak yang merumuskan. Inilah peran yang paling dibutuhkan saat ini: bukan sekadar menjadi generasi yang marah, melainkan generasi yang mampu menawarkan arah.
Pada akhirnya, refleksi Idul Fitri dan transisi energi di NTT memiliki satu tuntutan: pembaruan cara hidup bersama. Idul Fitri mengajarkan bahwa yang perlu dipulihkan bukan hanya diri, tetapi juga relasi sosial dan cara kita menggunakan kuasa. Dalam konteks NTT, pelajaran itu berarti transisi energi harus dijalankan dengan rendah hati, dengan kesediaan mendengar, dengan keberanian mengakui batas, dan dengan penghormatan penuh terhadap ruang hidup warga.
Sebab masa depan yang adil tidak lahir dari proyek yang merasa paling benar, melainkan dari keputusan bersama yang menghormati kehidupan. Dan bila pemuda NTT mengambil bagian dalam kerja itu—menjaga ruang hidup, memperkaya pengetahuan publik, merumuskan alternatif, dan mengawal transisi agar tetap adil—maka Idul Fitri tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga menjadi semangat sosial untuk membangun masa depan energi NTT yang lebih manusiawi. (*)
