Oleh: Andreas Chandra, Mahasiswa FH UAJY
beritabernas.com – Dua tahun sudah pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Selama itu, suara rakyat tidak pernah benar-benar sunyi. Dari jalanan hingga lini masa media sosial, keluhan terus bergulir. Harga kebutuhan pokok terasa kian mencekik, beban pajak makin berat, dan keadilan terasa jauh dari jangkauan. Pertanyaannya sederhana, tetapi menyakitkan: kepada siapa rakyat harus mengadu?
Gelombang protes hari ini tidak lahir dalam semalam. Ia adalah akumulasi kekecewaan atas kebijakan yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ketika partisipasi bermakna hanya menjadi slogan, ruang dialog menyempit, dan kritik dianggap gangguan, jalanan menjadi satu-satunya ruang yang tersisa. Poster yang ditempel dan spanduk yang dibentangkan sejatinya bukan ancaman bagi kekuasaan. Keduanya adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Lantas, salahkah rakyat turun ke jalan dan bersuara? Jawabannya tegas: tidak. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan itu dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Baca juga:
- Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pusham UII: Ruang Sipil Makin Menyempit
- Pusham dan PSAD UII: Tata Kelola Pemerintahan Prabowo-Gibran Amburadul dan Tanpa Kendali
- 100 Hari Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, Langkah Awal yang Suram dalam Performa HAM
Pasal 7 undang-undang tersebut bahkan mewajibkan aparatur pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan menyelenggarakan pengamanan. Artinya, negara tidak sekadar mengizinkan, tetapi berkewajiban menjaga agar ruang itu tetap aman. Berdemonstrasi adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, bukan pembangkangan yang pantas dicurigai.
Demokrasi tidak runtuh karena kritik. Ia runtuh ketika kritik dibungkam dan dianggap musuh. Pemerintah yang kuat justru yang berani bercermin pada suara paling lantang yang mengkritiknya.
Lalu, bolehkah rakyat tidak percaya kepada pemerintah? Kepercayaan bukanlah hak istimewa yang otomatis melekat pada penguasa. Ia harus dirawat lewat kebijakan yang adil dan telinga yang mau mendengar. Ketika rakyat berteriak kesakitan, sementara yang berkuasa sibuk membela diri, wajar jika kepercayaan menipis. Ketidakpercayaan bukanlah kebencian. Ia adalah alarm demokrasi yang sedang berbunyi.
Falsafah Latin mengajarkan vox populi, vox Dei: suara rakyat adalah suara Tuhan. Jika suara rakyat saja diabaikan, bukankah itu sama dengan mengabaikan pesan yang lebih besar daripada sekadar urusan politik? Pemerintah yang tuli terhadap rakyatnya sedang melebarkan jarak dengan amanah yang diembannya.
Jalan keluarnya bukan membungkam, melainkan mendengar. Buka ruang dialog yang jujur, evaluasi kebijakan secara terbuka, jamin keselamatan para penyuara aspirasi, dan hadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan, bukan sekadar dijanjikan. Kepercayaan tidak bisa dituntut dengan tekanan. Ia hanya bisa dimenangkan dengan tindakan nyata.
Rakyat sudah bersuara. Kini giliran pemerintah menjawab. Kembalikan kepercayaan rakyat Indonesia, hari ini. (*)
There is no ads to display, Please add some