beritabernas.com – Sebagai organisasi intelektual mitra strategis dari pemerintah dalam memajukan pendidikan vokasional, dalam menyikapi RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), Aliansi Pendidikan Vokasional seluruh Indonesia (Apvokasi) akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif dengan selalu mengedepankan dialog.
Hal ini dilakukan Apvokasi untuk kemajuan pendidikan, khususnya vokasional, agar pendidikan vokasional dapat berperan dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Karena itu, DPP Apvokasi, melarang anggota Apvokasi untuk mengikuti acara penyampaian pendapat dalam bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan marwah Apvokasi sebagai organisasi intelektual mitra strategis dari pemerintah dalam memajukan pendidikan vokasional pada tingkatan menengah dan tinggi.
“Bagi anggota Apvokasi yang akan mengikuti demo yang dilakukan oleh organisasi lain, dipersilahkan sebagai hak demokrasi. Namun dilarang mengatasnamakan, membawa atribut atau mengenakan apapun yang mencirikan sebagai anggota Apvokasi. DPP Apvokasi menyatakan diri tidak ikut dalam kegiatan demo apapun yang digerakkan oleh organisasi lain,” demikian pernyataan sikap DPP Apvokasi yang ditandatangani Prof Dr Ir Marsudi Wahyu Kisworo IPU selaku Ketua Umum DPP Apvokasi dan Dr Rahmat Salam MSi Sekretaris Jenderal DPP Apvokasi.
Menurut DPP Apvokasi, sikap resmi DPP Apvokasi terhadap RUU Sisdiknas akan menjadi bagian dari diskusi dalam Rakernas Apvokasi yang akan dilaksanakan di Mataram, Lombok, NTB pada pada 29 September – 1 Oktober 2022. Rakernas Apvokasi merupakan hajatan akbar dalam menyambut revitalisasi pendidikan vokasi sesuai dengan Perpres 68/2022.
Dikatakan, dalam menyikapi perbedaan pendapat, khususnya yang berkaitan dengan RUU Sisdiknas dan lain-lainnya, Apvokasi melakukan pendekatan dengan cara-cara yang lazim dalam dunia ilmiah dan pendidikan yaitu dengan menggelar diskusi dan dialog untuk mencari solusi demi kemajuan seluruh bangsa Indonesia. Bukan dengan demo, unjuk rasa atau kegiatan-kegiatan sejenis lainnya yang tidak sesuai dengan marwah Apvokasi sebagai organisasi intelektual.
Oleh karena itu, DPP Apvokasi menyatakan diri tidak ikut dalam kegiatan demo apapun yang digerakkan oleh organisasi lain.
DPP Apvokasi pun mengajak seluruh komponen bangsa, baik dari unsur akademisi, pemerintah, dunia usaha dan industri maupun masyarakat yang peduli terhadap peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasional untuk hadir dan memberikan masukan-masukan-masukan untuk revitalisasi pendidikan vokasional.
Selain itu, DPP Apvokasi mengajak seluruh jajaran Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Pengurus, baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota untuk mendaftarkan diri sebagai peserta selambat-lambatnya pada 25 September 2022 melalui situs bit.ly/RAKERNASAPVOKASI untuk bersama-sama mensukseskan Rakernas 1 Apvokasi di Lombok tahun 2022. (lip)
