beritabernas.com – Merawat dan menjaga sungai harus melibatkan para pihak. Meski Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) memiliki kewenangan mengelola sungai dari pemerintah pusat, pelibatan masyarakat yang tinggal di pinggir sungai memiliki peran strategis melestarikan sungai.
Dalam acara pertemuan masyarakat peduli sungai yang diadakan Forum Komunitas Sungai Sleman (FKSS), Minggu 15 Oktober 2023, pejabat fungsional BBWSSO Dr Ir Hanugerah Purwadi,MT mengatakan peran masyarakat komunitas peduli sungai (KPS) menjadi mitra strategis BBWSSO.
“Keberadaan KPS menjadi penting. Karena banyak informasi tentang sungai justru datang dari masyarakat yang tinggal di pinggir sungai,” terangnya.
Pada pertemuan yang dihadiri 50 orang lebih dari perwakilan pengurus KPS di Sleman tersebut, Hanung menyampaikan materi tentang arti sungai, batas sempadan/bantaran/palung sungai, morfologi sungai dan peran masyarakat ikut menjaga sungai.
“Kami di BBWSSO wilayah kerjanya cukup luas. Yaitu sungai-sungai yang berhilir atau bermuara di Serayu dan Opak. Dari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah hingga Prambanan DIY. Nah, yang bisa menginformasikan kondisi sungai-sungai kecil di sejumlah wilayah, ya masyarakat setempat. Maka kami bermitra dengan KPS,” ungkap dia.
BACA JUGA:
- BBWSSO Melakukan Peningkatan Kapasitas Komunitas Sungai DIY
- Warga Tepi Sungai Harus Mengenal Karakter Sungai
Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman Dra.Epiphana Kristiyani,MM mengatakan gerakan konservasi sungai yang dilakukan FKSS sudah bagus. Ada bersih sungai, penanaman pohon, pelepasan ikan lokal dan identifikasi sumber pencemar sungai di 11 sungai di Sleman.
“Ini lho gerakan masyarakat yang perlu dikuatkan terus. Dan saat ini isu sampah menjadi prioritas. Kita berharap, ketika TPA Piyungan tutup, sungai jangan jadi tempat buang sampah,” ajaknya.
Sementara pegiat Komunitas Sungai Gajahwong Ambarrukmo Setyawan menyampaikan potensi kebanjiran di salah satu titik sungai Gajahwong yang melintas di sebelah timur Museum Affandi. “Ini saya sampaikan apa adanya, kok ada pembangunan talud oleh pemerintah yang malah berpotensi membanjiri warga di musim penghujan. Karena tanggul berada lebih rendah dari muka air maksimal,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Hanung mengatakan, dulu saat pembangunan di titik tersebut, pihak BBWSSO juga tidak setuju. Bahkan sudah melayangkan surat ke pusat. Tapi tidak ada tanggapan dan pembangunan tetap dilangsungkan. “Waktu rencana membangun talud tersebut, kami tidak memberikan rekomteknya,” tegas dia.
Meski sosialisasi dan edukasi terkait sungai terus dilakukan, namun pelanggaran atas hak-hak sungai terus terjadi. Sinergi dan berbagi peran antara BBWSSO, kedinasan terkait di wilayah setempat serta peran KPS perlu terus ditingkatkan. Guna mewujudkan sungai yang bersih, produktif dan lestari. (ag irawan)
There is no ads to display, Please add some