beritabernas.com – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memuji pakar hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra atas kepakarannya yang mencerahkan dengan mendukung sistem Pemilu dengan proporsional tertutup.
“PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Prof Yusril Ihza Mahendra yang telah menyampaikan pemikiran kenegarawanan berdasarkan amanat ideologi Pancasila dan UUD 1945. Pemikiran ahli hukum tata negara dan sekaligus Ketua Umum PBB ini sangat mencerahkan dan menampilkan kepakaran yang dipandu sikap kenegarawanan tentang bagaimana sistem Pemilu tertutup berkorelasi dengan pelembagaan Partai dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah parpol, bukan orang per orang,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDI Perjuangan, dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Jumat 10 Maret 2023.
Menurut Hasto Kristiyanto, PDI Perjuangan dan PBB memilih jalan ideologi, kokoh pada prinsip, meski jalan terjal. Ia menyebut sistem proporsional tertutup bermodalkan kaderisasi, dedikasi dan kompetensi, sedangkan proporsional terbuka bermodalkan popularitas dan kekayaan.
Hasto Kristiyanto mengatakan, dengan sikap Prof Yusril tersebut, maka makin jelas bagaimana PDI Perjuangan dan PBB hadir sebagai Partai ideologi.
“Kami menempuh jalan ideologi, sementara yang lain jalan liberalisme. Jalan ideologi meski sering terjal, namun kokoh pada prinsip. Sebab menjadi anggota legislatif itu dituntut untuk menyelesaikan masalah rakyat saat ini dan merancang masa depan Indonesia melalui keputusan politik. Dalam peran strategis tersebut, maka caleg harus dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan,” tegas Hasto Kristiyanto.
Secara mudah Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menyebut dalam sistem proporsional tertutup, caleg bermodalkan keahlian, dedikasi dan kompetensi melalui kaderisasi, sementara kalau proporsional terbuka, modalnya popularitas dan kakayaan.
“Secara empiris, proporsional terbuka mendorong bajak-membajak kader ala transfer pemain dalam sepakbola. Kecenderungan kaum kaya dan artis masuk ke politik, primordialisme dan ada partai karena ambisinya, lalu ambil jalan pintas merekrut isteri, anak atau adik pejabat dan menguatlah nepotisme. Logikanya, pejabat akan mengerahkan kekuasaan untuk caleg dari unsur keluarganya. Di tata pemerintahan, menteri yang memegang sumber logistik dan kekuasaan hukum akan menjadi rebutan. Ini praktik demokrasi elektoral,” kata pria asal Jogja ini.
BACA JUGA: Dr R Stevanus Tolak Gagasan Pemilu dengan Sistem Proposional Tertutup
Menurut Hasto Kristyanto, dalam sistem proporsional terbuka caleg lahir secara instan, akibatnya kepuasan terhadap parpol dan lembaga legislatif selalu berada di urutan paling bawah dari lembaga negara lainnya.
Sebab pragmatisme politik merajalela. Karena menjadi anggota legislatif harus bermodalkan kapital atau dukungan investor politik, maka skala prioritas adalah menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal politik dan kemudian mencari modal dalam pencalonan ke depan.
Dalam proses ini, menurut Hasto Kristiyanto, terjadi penyatuan fungsi antara politik, bisnis dan hukum. Semua demi agenda pencitraan dan kebijakan populisme yang menyandera fiskal di masa depan. (lip)
There is no ads to display, Please add some