Oleh: Djoko Setijowarno, Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
beritabernas.com – Pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan membangun jalan, jembatan, pelabuhan, atau jalur kereta api. Infrastruktur transportasi menentukan seberapa mudah masyarakat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan peluang ekonomi. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari megahnya proyek yang selesai, tetapi juga dari sejauh mana konektivitas dan keselamatan benar-benar dirasakan masyarakat.
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, pemerataan infrastruktur dan keselamatan transportasi perlu ditempatkan sebagai bagian penting evaluasi pembangunan. Di tengah berbagai program strategis nasional, pertanyaan mendasarnya ialah apakah masyarakat di seluruh wilayah Indonesia telah memperoleh akses transportasi yang memadai, aman, dan terjangkau.
Infrastruktur transportasi memiliki efek pengganda bagi perekonomian. Konektivitas yang baik dapat menekan biaya logistik, memperluas akses pasar, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur membuat potensi ekonomi lokal sulit berkembang dan memperbesar kesenjangan antarwilayah.
Persoalan ini masih terlihat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Keterhubungan jaringan jalan yang belum memadai menyebabkan sebagian masyarakat menghadapi kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan, sekolah, serta pusat kegiatan ekonomi. Anak-anak harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah, sementara warga yang membutuhkan pertolongan medis dapat menghadapi hambatan perjalanan yang serius.
Kondisi kawasan Krayan, Kalimantan Utara, menjadi salah satu gambaran penting. Penyelesaian koridor jalan Malinau–Krayan yang ditargetkan pada 2029 perlu mendapat perhatian serius. Percepatan pembangunan, sepanjang didukung kesiapan teknis, pembiayaan, dan perlindungan lingkungan, akan memperkuat konektivitas masyarakat perbatasan serta mengurangi ketergantungan pada akses dari negara tetangga.
Pembangunan jalan paralel perbatasan tidak semestinya dipandang sebagai proyek fisik semata. Jalan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat di wilayah terluar.
Baca juga:
- Dilema Sepeda Motor di Indonesia: Murah, Fleksibel, tetapi Berisiko (Bagian 1)
- Kendaraan Roda Tiga: Menakar Peluang dan Tantangan Transportasi Publik
- Membangun Budaya Keselamatan Jalan Lewat Wajib Sekolah Mengemudi
Pada saat yang sama, pilihan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan pemerataan manfaat. Rencana pengembangan kereta cepat hingga Surabaya, misalnya, harus dinilai secara transparan berdasarkan kebutuhan mobilitas, kemampuan fiskal, manfaat ekonomi, dan dampaknya terhadap pemerataan pembangunan nasional. Proyek berskala besar tidak otomatis keliru, tetapi juga tidak boleh menggeser kebutuhan dasar wilayah yang masih menghadapi persoalan konektivitas.
Pembangunan yang berkeadilan menuntut agar manfaat sumber daya nasional dapat dirasakan masyarakat di daerah penghasil maupun daerah pengguna. Tanpa prinsip tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko berjalan beriringan dengan ketimpangan sosial dan spasial.
Keselamatan tidak boleh menjadi korban efisiensi
Selain keterbatasan infrastruktur, keselamatan transportasi merupakan persoalan mendesak. Data Korlantas Polri yang diolah Bappenas pada 2025, sebagaimana tercantum dalam bahan naskah ini, mencatat 24.296 korban meninggal dunia dan 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor mendominasi keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan, dengan proporsi 77,4 persen menurut data tersebut.
Angka itu menunjukkan bahwa keselamatan jalan raya bukan sekadar persoalan disiplin pengendara. Risiko kecelakaan juga berkaitan dengan kualitas jalan, kondisi kendaraan, desain persimpangan, penerangan, penegakan hukum, dan ketersediaan angkutan umum yang layak.
Pengendara sepeda motor, khususnya kelompok usia muda, menghadapi risiko besar. Sepeda motor menjadi pilihan karena relatif terjangkau, fleksibel, dan mampu menjangkau wilayah yang belum dilayani angkutan umum. Ketika transportasi publik terbatas, masyarakat praktis tidak memiliki banyak pilihan mobilitas.
Karena itu, kebijakan keselamatan perlu berjalan beriringan dengan pembenahan sistem transportasi. Edukasi berlalu lintas tetap penting, tetapi tidak cukup jika tidak didukung infrastruktur yang aman, pengawasan yang konsisten, kendaraan yang laik jalan, serta angkutan umum yang dapat diandalkan.
Pengawasan melalui pemeriksaan kelaikan armada (ramp check) dan pemeriksaan prasarana harus tetap menjadi prioritas. Setiap kebijakan efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap fungsi pengawasan keselamatan. Penghematan yang mengurangi kemampuan pemerintah mencegah kecelakaan justru berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar.
Dalam transportasi laut, bahan naskah ini juga mencatat lebih dari 600 insiden kecelakaan kapal sepanjang Januari–Agustus 2026 berdasarkan data Basarnas. Angka tersebut perlu ditelaah lebih lanjut menurut jenis insiden, penyebab, tingkat keparahan, dan jumlah korban agar menjadi dasar kebijakan yang tepat.
Keselamatan tidak boleh hanya menjadi perhatian setelah kecelakaan terjadi. Negara perlu hadir sebelum risiko berubah menjadi korban jiwa.
Pemerintah perlu memastikan pembangunan infrastruktur, pengawasan keselamatan, dan pemerataan akses berjalan sebagai satu kesatuan kebijakan. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata panjang jalan yang dibangun atau besarnya investasi yang ditanamkan, melainkan juga berkurangnya keterisolasian, meningkatnya akses pelayanan dasar, dan menurunnya risiko kecelakaan.
Pembangunan yang maju adalah pembangunan yang membuat masyarakat lebih mudah bergerak tanpa harus mempertaruhkan keselamatannya. Pertanyaannya, sudahkah prioritas pembangunan transportasi kita menjawab kebutuhan tersebut? (*)
There is no ads to display, Please add some