beritabernas.com –DPRD DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas urgensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jogja Smart Province. Hal ini dilakukan untuk mendorong DIY segera memiliki Perda Jogja Smart Province untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih cerdas dan responsif terhadap tuntutan zaman.
Menurut Anggota DPRD DIY dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dr Raden Stevanus C Handoko S.Kom MM, FGD yang membahas urgensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jogja Smart Province ini diadakan Senin 21 Agustus 2023 dihadiri oleh stakeholder, seperti perwakilan Bappeda DIY, Kabupaten dan Kota, instansi pemerintah DIY, kabupaten dan kota, akademisi, ahli terkait dan komunitas digital DIY seperti Mafindo, Kampung Cyber Jogja, perwakilan perusahaan ojek online, JDV, Block 71 dan lainnya. Mereka mendiskusikan potensi dan tantangan dari inisiatif tersebut.
![](https://beritabernas.com/wp-content/uploads/2023/08/2108stevanus2.jpg)
Kajian dan FGD ini merupakan inisiatif dari Dr Raden Stevanus Christian Handoko S.Kom MM, Anggota DPRD DIY dari PSI. Politisi muda ini terus menyuarakan sejak beberapa tahun terakhir agar DIY memiliki payung hukum (Perda) implementasi dan pengembangan Jogja Smart Province.
“Sejak dilantik menjadi Dewan, saya mencoba dorong agar ada Perda terkait dengan Jogja Smart Province. Perjuangan untuk memiliki perda ini terus saya lakukan. Seperti saat ini, FGD terkait finalisasi laporan akhir atas kajian urgensi Perda Jogja Smart Province,” ujar Dr Raden Stevanus.
Dikatakan, hingga saat ini DIY yang belum memiliki Perda Jogja Smart Province menjadi sorotan. Padahal di era digital seperti saat ini dengan berbagai perkembangan teknologinya, integrasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta keterlibatan masyarakat secara luas semakin penting.
BACA JUGA:
- Dr Raden Stevanus Mengapresiasi Langkah Gubernur DIY Mewujudkan Jogja Smart Province
- Perda Jogja Smart Province Mendesak, Dr Raden Stevanus Berinisitif Gelar Focus Group Discussion
- Dr Raden Stevanus: Kesetaraan Gender dalam Keluarga Penting
“Jogja Smart Province bukan bagaimana pemerintahan DIY hadir dengan membangun berbagai macam aplikasi digital. Namun bagaimana pemerintahan di DIY bisa membangun ekosistem digital dimana hadir di dalamnya berbagai pihak termasuk keterlibatan masyarakat secara luas,” kata Dr Raden Stevanus.
Ia menyampaikan terkait ekosistem digital Jogja Smart Province, tidak kurang terdiri atas smart government, smart branding, smart culture, smart economy, smart society, smart living dan smart environment.
Menurut dia, berbagai negara, wilayah provinsi, kota dan kabupaten merumuskan berbagai macam framework yang berbeda sesuai dengan kekuatan viscal dan kebutuhan spesifik di masing-masing terkait dengan smart city, smart province. Di DIY menurut Stevanus, memasukkan smart culture dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam framework Jogja Smart Province sudah sangat tepat.
“DIY sangat unik. Jogja Istimewa karena budayanya sudah tentu perlu didorong adanya payung hukum lain terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sektor kebudayaan. Kita memandang kebudayaan tidak dalam arti sempit,” kata Dr Raden Stevanus.
![](https://beritabernas.com/wp-content/uploads/2023/08/2108stevanus1.jpg)
Secara garis besar ia mendukung adanya kajian urgensi Perda tentang Jogja Smart Province. Hal ini sejalan apa yang sedang dilakukan oleh Pemda DIY dalam roadmap/masterplan rencana aksi Jogja Smart Province yang sedang dibuat.
Pada kesempatan itu, Wikan selaku tenaga ahli dalam penyusunan kajian urgensi Perda Jogja Smart Province menekankan pentingnya Perda tentang Jogja Smart Province. Beberapa rekomendasi dalam rancangan laporan akhir kajian, antara lain perlu segera adanya Perda Jogja Smart Province, perlunya sinergi antar OPD DIY terkait penugasan dan implementasi JSP.
Selain itu, perlu adanya SDM/pegawai di masing-masing OPD yang memiliki kemampuan spesifik dan fokus menjalankan sistem smart pada Jogja Smart Province, perlu adanya evaluasi JSP secara berkelanjutan, keterlibatan berbagai pihak dan perlu dibentuk lembaga khusus untuk dapat melakukan perencanan, implementasi dan evaluasi terkait dengan perkembangan implementasi Jogja Smart Province. (lip)