beritabernas.com – Persoalan sampah di Indonesia, menurut pegiat lingkungan Hermanto, bukan semata-mata soal teknologi atau rendahnya kesadaran masyarakat. Di balik gunungan sampah yang terus membesar, ia melihat adanya kepentingan ekonomi yang membuat perubahan berjalan lambat.
Dalam wawancara khusus dengan beritabernas.com di Hotel Kimaya Slipi, Jakarta Barat, Jumat 12 Juni 2026, Hermanto mengingatkan bahwa pengelolaan sampah telah berkembang menjadi rantai bisnis bernilai besar sehingga setiap upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) berpotensi mengganggu kepentingan pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem tersebut.
Ia tidak secara langsung menuding adanya mafia sampah. Namun, berbagai hambatan terhadap upaya pengelolaan sampah berbasis sumber, menurutnya, patut menjadi perhatian serius. “Selama sampah masih menjadi sumber uang, persoalan sampah akan sulit selesai,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong perubahan paradigma dari sekadar mengangkut sampah ke TPA menjadi menyelesaikan sampah sejak dari rumah dan komunitas agar kepentingan lingkungan tidak terus kalah oleh kepentingan ekonomi yang bersembunyi di balik krisis sampah. Berikut petikan wawancara selengkapnya.
Baca juga:
- Talkshow Tuntas Sampah di Dapur, WKRI Dipanggil untuk Menjadi Agen Perubahan
- Mengolah Sampah hingga Tuntas di Dapur, Wanita Katolik Harus Menjadi Pelopor
- Bank Sampah Go Green Cupuwatu Mengolah Sampah Plastik Menjadi BBM
- Bank Sampah Go Green Cupuwatu Berhasil Mengolah 787 Kg Sampah Plastik jadi 699 Liter BBM
Dalam pemaparan Anda, persoalan sampah tidak hanya terjadi di tingkat masyarakat, tetapi juga di hilir. Bahkan Anda menyebut adanya indikasi “mafia sampah”. Apakah siap menghadapi pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari sistem pengelolaan sampah yang ada?
Ya, saya menyadari risikonya. Kalau kita melihat kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, misalnya melalui instruksi gubernur yang mengarahkan agar hanya sampah residu yang diangkut ke TPA, dampaknya sangat besar. Selama ini Jakarta menghasilkan sekitar 7.000 hingga 9.000 ton sampah per hari. Jika yang dikirim ke TPA hanya residu sekitar 10 persen, maka volumenya turun drastis menjadi sekitar 700 ton per hari.
Artinya, akan terjadi perubahan besar terhadap sistem pengelolaan sampah yang selama ini berjalan, termasuk rantai ekonomi yang terbentuk dari aktivitas pengangkutan dan pengelolaan sampah. Ketika ada pihak-pihak yang selama ini bergantung pada sistem tersebut, tentu proses perubahan akan menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan penyesuaian.
Apakah itu yang membuat pengelolaan sampah sulit dibenahi?
Saya melihat ada kemiripan dengan persoalan lain di Indonesia, seperti narkoba atau mafia migas. Ketika ada perputaran uang yang sangat besar, selalu ada pihak-pihak yang berkepentingan agar sistem yang ada tetap berjalan. Saya menduga persoalan sampah juga tidak jauh berbeda.
Saya menduga persoalan sampah juga memiliki dinamika yang serupa. Bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, kepentingan ekonomi dan bagaimana perubahan sistem dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.
Saya pernah mendengar pengalaman dari pihak yang ingin memperkenalkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, tetapi menghadapi penolakan dari kelompok tertentu. Dari situ saya mulai berpikir bahwa kemungkinan terdapat kepentingan ekonomi tertentu yang membuat perubahan sistem pengelolaan sampah menjadi lebih sulit dilakukan.
Lalu bagaimana cara mengatasinya?
Solusinya adalah mengurangi ketergantungan pada sistem pengangkutan sampah ke TPA. Masyarakat harus mulai mengelola sampahnya sendiri dari sumber. Prinsip yang saya dorong adalah “Sampahku Tanggung Jawabku.”
Kalau setiap rumah tangga mampu mengolah sampah organiknya sendiri, misalnya melalui teknologi ecoboost menjadi media tanam ataupun menggunakan biopori, maka volume sampah yang harus diangkut akan berkurang drastis. Jika tidak bisa dilakukan secara individu, bisa dilakukan secara komunal di tingkat RT, RW, kelurahan atau komunitas.
Apakah konsep ini pernah diterapkan?
Sebenarnya konsep pengelolaan sampah berbasis sumber bukan hal baru. Di Bali, sejak 2019 sudah ada kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun implementasinya hingga saat ini belum berjalan optimal dan merata.
Menurut saya, salah satu tantangannya adalah perubahan sistem seperti ini akan mengubah pola pengelolaan sampah yang selama ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ketika sampah mulai diselesaikan dari sumbernya dan volume sampah yang harus diangkut ke TPA berkurang secara signifikan, tentu akan ada berbagai pihak yang perlu melakukan penyesuaian terhadap pola kerja, mekanisme operasional, maupun aktivitas yang selama ini berkaitan dengan pengelolaan sampah. Karena itu, proses perubahan sering kali berjalan lebih lambat bahkan terhambat dibandingkan yang diharapkan.
Selain itu, sebagian besar program yang diterapkan selama ini masih berfokus pada pemilahan dan pengurangan sampah. Itu langkah yang baik, tetapi belum cukup. Sampah yang sudah dipilah sering kali masih harus menunggu proses pengangkutan atau pengolahan lanjutan sehingga belum benar-benar selesai pada hari yang sama ketika sampah itu dihasilkan.
Karena itu saya mendorong pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemilahan, tetapi juga pada penyelesaian sampah di sumbernya. Untuk sampah organik, misalnya, dapat menggunakan teknologi Ecoboost yang mampu mengubah sampah organik menjadi media tanam dalam waktu sekitar satu hari.
Dengan cara ini, sampah organik dapat langsung ditangani di dekat sumbernya tanpa perlu menunggu proses yang panjang atau bergantung pada pengangkutan ke lokasi lain. Jika sampah selesai di sumbernya, manfaatnya sangat besar bagi lingkungan maupun pemerintah daerah.
Apa pesan kepada pemerintah daerah?
Gubernur, bupati maupun wali kota harus memahami akar masalahnya. Jangan hanya membuat aturan, tetapi juga memastikan aturan tersebut berjalan dan mendapatkan dukungan dari seluruh pihak.
Pengawasan, transparansi, dan konsistensi pelaksanaan menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan tidak hanya berhenti sebagai regulasi, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Namun yang paling penting tetap kesadaran masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama.
Apa yang dimaksud dengan gerakan bersama itu?
Kita harus mengubah cara pandang. Jangan lagi berpikir bahwa sampah adalah urusan pemerintah semata. Sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita sendiri.
Saya pernah tinggal di kawasan kota wisata yang masih mencium bau dari TPA Bantar Gebang. Saya mengatakan kepada warga, jangan hanya mengeluh. Kalau kita masih mengirim sampah organik ke sana setiap hari, berarti kita juga ikut menciptakan masalah itu.
Karena itu saya mengajak masyarakat untuk mulai menyelesaikan persoalan sampah dari lingkungan masing-masing. Sampah organik diolah di sumbernya, sedangkan sampah nonorganik masuk ke industri daur ulang. Dengan cara itu, volume sampah yang berakhir di TPA akan semakin kecil.
Jika sistem ini berjalan, bukankah pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari sampah akan kehilangan penghasilan?
Tidak harus begitu. Saya justru berpikir mereka perlu dilibatkan dalam sistem yang baru. Pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam rantai pengelolaan sampah tetap dapat mengambil peran, namun dengan pola yang lebih sesuai dengan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber.
Mereka bisa menjadi bagian dari rantai pengumpulan sampah terpilah, pengangkutan yang lebih baik, atau pengembangan industri daur ulang.
Jadi bukan sekadar menghilangkan pihak-pihak tersebut, tetapi mengubah perannya menjadi lebih positif dan produktif. Dengan begitu, lingkungan menjadi lebih baik, masyarakat mendapatkan manfaat, dan peluang ekonomi tetap ada.
Apa pesan terakhir yang ingin disampaikan?
Pesan saya sederhana: mari kita wujudkan prinsip “Sampahku Tanggung Jawabku.” Mulailah dari rumah, dari lingkungan terdekat, dan dari kebiasaan sehari-hari.
Semakin banyak sampah yang selesai di sumbernya, semakin kecil beban TPA, semakin sehat lingkungan kita, dan semakin mudah mewujudkan Indonesia yang bersih dan berkelanjutan. (Yus, kontributor)
There is no ads to display, Please add some