Oleh: Jonathan Ersten Herawan
beritabernas.com – “Kenaikan harga beras sebesar Rp 100 sangat berbahaya karena akan berdampak terhadap inflasi sebesar 3,3 persen bahkan lebih,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) R, Zulfikli Hasan pada September 2022 lalu.
Setahun kemudian, persisnya tanggal 13 September 2023 menjadi satu tahun pernyataan terus dibuat dan sepertinya akan terjadi setelah selama setahun ini berbagai harga komoditas terjaga. Dalam perkembangan harga pangan dalam situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (7/9/2023) harga komoditas beras bertengger di Rp 13.100 dan telah mengalami kenaikan sebesar Rp 300 dari minggu sebelumnya (30/8/2023) di Rp 12.800. Artinya harga beras telah mengalami kenaikan sebesar 2,29%.
Apakah fenomena ini akan mengakibatkan dampak inflasi sebesar 9,9% dari komoditas beras, sesuai dengan statemen Mendag RI? Sebenarnya secara tahunan, kenaikan harga beras sudah sebesar 13,78% dibandingkan September 2022 lalu. Bahkan hal yang mengejutkan, di Pasar Induk Cipinang harga beras 50 kg diprediksi akan tembus di harga Rp 1 Juta/karung karena adanya panic buying akibat psikologi masyarakat tidak mendapat pasokan beras menurut Bramudya Prabowo selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI). Namun, mengapa tiba-tiba fenomena ini bisa terjadi?
Diduga menjelang tahun politik, terdapat kemungkinan komoditas beras juga dijadikan sebagai “komoditas” politik menjelang pemilihan Presiden dan adanya rent-seeking yang memanfaatkan peluang ini. Hal lain yang mendorong terjadinya fenomena ini juga ditutupnya kran ekspor beras dari India mulai 20 Juli 2023 lalu, padahal India menyumbang 40% eskpor beras dunia (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Sebenarnya yang menjadi pertanyaan menggelitik lainnya, apakah tahun politik juga memengaruhi kinerja Mendag RI sehingga terjadi kenaikan ini?
BACA JUGA:
Menurut Mansuri (2023), Ketua Umum IKAPPI, fenomena kenaikan harga beras ini menjadi fenomena “terburuk” dan “rekor” dalam sejarah kenaikan beras. Kenaikan beras ini dianggap anomali karena stok cadangan beras nasional saat ini sebesar 1,2 juta ton yang dianggap mampu mencukupi hingga Maret 2024 bahkan sudah mengamankan 1,6 juta ton yang dimana sebanyak 400.000 ton sedang dalam perjalanan (Perum Bulog RI, 2023). Hal ini juga sejalan dengan catatan Badan Pangan Nasional dimana secara agregat stok yang tersedia saat ini setara dengan 60 persen dari total kebutuhan bulanan yakni 2.517.163 ton per bulan.
amun sebenarnya dari semua hal yang terjadi ini, banyak pihak meminta pemerintah melakukan impor beras karena akibat el nino produksi beras domestik akan berkurang 1,2 juta ton. Catatan penulis, mengapa anomali dan statement seperti ini selalu terjadi di penghujung akan adanya panen raya seperti yang saat ini akan terjadi di September 2023 ini dan siapa pihak yang diuntungkan?
Menurut Aziz (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Impor Pangan dan Perburuan Rente Perspektif Ekonomi Politik” ditemukan bahwa impor pangan yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tidak memiliki alasan ekonomis dan didominasi oleh kepentingan rent seeker dan memperkuat praktik ekonomi ekstraktif daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekarang, catatan apa yang perlu dilakukan? Perlu diperkuatnya peran Perum Bulog RI dalam menyerap beras yang digunakan dan mengukur dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Walaupun terdengar klise, namun sosialisasi diversifikasi pangan dengan pangan yang lebih beragam dan bergizi perlu digaungkan kembali untuk menurunkan ketergantungan dengan penggunaan beras.
Selanjutnya perlu juga dibuatnya “ekosistem” akselerasi sumber daya manusia dan hasil pertanian yang berdasarkan pendekatan riset dan inovasi dalam satu komando yang maju, mandiri, dan ter-digitalisasi. Bantuan beras langsung ke masyarakat juga diharapkan dapat segera disalurkan untuk meredam kenaikan harga ini.
Sebenarnya, kunci lain yang menjadi dasar dari semua ini adalah kolaborasi dari Kementerian Pertanian RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian RI serta Dewan Perwakilan Rakyat RI yang merupakan perwakilan partai politik untuk saling bahu membahu dalam mengatasi masalah pangan yang sudah menjadi masalah menjelang masa panen.
Pembuatan food estate yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo juga dinilai menjadi hal yang baik untuk mengatasi masalah krisis pangan, namun diperlukan persiapan yang lebih matang dan diversifikasi produk pangan yang bukan hanya beras saja.
Maka dari itu diharapkan, program food estate dengan keterbatasannya tidak menjadi bahan politisasi dan peran Mendag RI serta Kemenko Perekonomian RI dapat membuat peta jalan stabilisasi harga komoditas bersama Menteri Pertanian RI bukan hanya sibuk membuat peta koalisi di tengah tahun politik, karena kenaikan harga beras sudah membuat rakyat menjerit. (Jonathan Ersten Herawan, Asisten Peneliti dan Alumnus Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY)
There is no ads to display, Please add some