Oleh: Patuh Fatkhur Rohman, Mahasiswa Psikologi & Wakil Ketua BEM Universitas Cendekia Mitra Indonesia
beritabernas.com – Penting untuk memahami bahwa semua program yang dibuat pemerintah pada dasarnya membawa tujuan yang baik, meskipun dampaknya tidak selalu dirasakan oleh seluruh individu. Namun, pemimpin dalam lingkup negara, tujuan baik tersebut seharusnya tidak berhenti pada perencanaan, melainkan mampu diwujudkan secara merata ke seluruh masyarakat.
Program yang dipertimbangkan secara matang cenderung mampu menyelesaikan masalah tanpa melahirkan persoalan baru. Sebaliknya, program yang dijalankan tanpa kesiapan dan pertimbangan mendalam justru berpotensi menciptakan kebuntuan di tengah masyarakat.
Dalam lingkup kepemimpinan yang luas, seorang pemimpin semestinya mampu menerima kritik dan saran secara utuh tanpa adanya proses penyaringan yang menghilangkan substansi. Kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Tulisan ini tidak sepenuhnya dibangun melalui data lapangan secara langsung, melainkan melalui pengamatan mengenai perkembangan program, pemberitaan media, respons masyarakat dan analisis reflektif terhadap dinamika yang terjadi.
Menimbang pelaksanaan program MBG, sejak awal terlihat potensi adanya ketidaksesuaian dengan sebagian kelompok masyarakat. Hal tersebut memunculkan penilaian bahwa terdapat ketidaksiapan dalam pengelolaan proyek berskala besar. Inkompentensi bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan ketika pengetahuan dan keterampilan tidak mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan tugas secara tepat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dan kalangan akademisi menjadi cukup jeli melihat adanya celah ketidaksiapan dalam proses pelaksanaan program.
Baca juga:
- Resistensi Komunikasi, Membongkar Bahasa Kekuasaan
- Refleksi Kaum Muda atas Hari Lahir Pancasila: Antara Idealisme dan Realitas
- Pejabat Gemar Berpidato, Jual Nama Rakyat
Penerima manfaat sering kali lebih memahami realitas di lapangan dibandingkan pihak pemberi kebijakan. Dalam hierarki pemerintahan, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme bukanlah isu yang baru. Permasalahan muncul ketika laporan yang diterima pemimpin telah melewati proses penyaringan sehingga tidak lagi mempresentasikan keadaan yang sebenarnya. Pada titik inilah transparansi kehilangan maknanya, sebab kenyataan yang naik ke atas bukan lagi kenyataan utuh, melainkan realitas yang sudah disesuaikan demi kepentingan tertentu.
Di sisi lain, keuntungan politik maupun citra lebih sering berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan. Fenomena “hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah” terus menjadi pembicaraan publik karena ketimpangan penegakan keadilan. Berbagai peristiwa negatif yang terjadi dalam beberapa periode kepemimpinan menunjukkan bahwa analisis, evaluasi, tindak lanjut dan transparansi kerap tidak berjalan secara maksimal. Dalam kondisi tertentu, kolusi dapat berkembang menjadi manifestasi dari nihilisme moral, ketika kepentingan dan kekuasaan mengalahkan nilai rasionalitas serta tanggung jawab sosial.
Pada akhirnya, manusia memang belajar dari kesalahan. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah benar-benar belajar dari kesalahan yang terjadi. Jawabannya mungkin tidak pernah sepenuhnya pasti. Masyarakat hanya dapat mengamati, menilai, dan berharap tanpa memiliki ruang intervensi yang besar. Semua orang ingin dipandang baik, dan itu bukan sesuatu yang salah. Namun, program yang baik seharusnya tidak menghasilkan kerugian bagi masyarakat yang menerimanya. Ketika uang, kepentingan, dan kekuasaan mulai mendominasi, rasionalitas sering kali melemah, seolah pertimbangan moral terputus oleh ambisi yang lebih besar.
Dalam kepemimpinan, bias merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat dihindari. Salah satunya adalah bias afinitas, yaitu kecenderungan individu untuk lebih percaya kepada kelompok atau orang yang memiliki latar belakang serupa dengannya. Pemimpin sangat mungkin mengalami bias tersebut selama masa kepemimpinannya. Namun, ketidaksadaran terhadap bias justru menjadi persoalan yang lebih berbahaya. Kekuasaan tanpa evaluasi diri hanya akan melahirkan keputusan yang sempit dan tidak objektif.
Kekuasaan memang memberikan hak untuk berbicara, mengatur, mengajukan, dan melaksanakan kebijakan. Itu bukan sesuatu yang salah. Akan tetapi, kekuasaan menjadi bermasalah ketika digunakan tanpa kebijaksanaan dan kesadaran moral yang memadai. Ada kalanya kekuasaan perlu mengambil langkah yang tidak populer demi mengatasi kesulitan masyarakat. Namun, yang sering terlihat justru sebaliknya: kekuasaan dipertahankan lebih untuk menjaga kepentingan dibandingkan memperbaiki keadaan.
Pada akhirnya, melalui setiap program yang dijalankan, masyarakat dapat menilai apakah kekuasaan masih bekerja untuk kepentingan bersama atau justru perlahan kehilangan rasionalitasnya sendiri. (*)
There is no ads to display, Please add some