Oleh: Laurensius Ndunggoma, Sekretaris Jenderal BEM STPMD “APBMD” Yogyakarta
beritabernas.com – Selama ini, masyarakat Indonesia lebih banyak diperlihatkan satu sudut pandang tentang Papua. Ketika ada orang Papua berbicara tentang kemerdekaan, menolak kebijakan negara atau menyampaikan kritik terhadap pemerintah, mereka langsung diberi label separatis, kriminal bahkan teroris.
Narasi seperti itu terus diperdengarkan kepada masyarakat luas, terutama kepada mereka yang tinggal jauh dari Papua, sehingga banyak orang akhirnya melihat persoalan Papua hanya sebagai ancaman terhadap negara dan bukan sebagai persoalan kemanusiaan yang kompleks.
Namun di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang jarang dijawab secara jujur oleh negara: mengapa keinginan untuk merdeka terus muncul di Papua? Mengapa konflik itu tidak pernah benar-benar selesai meskipun pendekatan keamanan terus dilakukan selama bertahun-tahun? Tidak mungkin sebuah perlawanan tumbuh tanpa sebab. Tidak mungkin rakyat terus bersuara jika mereka tidak merasakan luka yang mendalam.
Papua bukan hanya tentang konflik bersenjata atau persoalan politik. Papua adalah tentang manusia, tentang masyarakat adat yang hidup di atas tanah leluhur mereka sejak ratusan tahun lalu. Bagi orang Papua, tanah bukan sekadar tempat tinggal atau aset ekonomi. Tanah adalah identitas, kehormatan, sejarah, dan sumber kehidupan. Karena itu, ketika tanah mereka diambil, dibuka untuk investasi besar, atau dirusak demi kepentingan ekonomi, masyarakat Papua merasa kehilangan bagian penting dari hidup mereka sendiri.
Selama bertahun-tahun, Papua dikenal sebagai wilayah yang sangat kaya sumber daya alam. Hutan, emas, laut, gas, dan berbagai kekayaan alam lainnya menjadikan Papua sebagai salah satu daerah paling berharga di Indonesia. Tetapi ironi terbesar justru terlihat dari kehidupan masyarakatnya. Di tengah kekayaan alam yang melimpah, masih banyak rakyat Papua hidup dalam keterbatasan. Pendidikan belum merata, pelayanan kesehatan masih minim di banyak wilayah, angka kemiskinan tinggi, dan pembangunan sering kali tidak benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat adat.
Baca juga:
- Penertiban Kawasan Hutan atau Penyingkiran Penjaga Hutan?
- Populasi Masyarakat Papua Selatan Diganti dengan Kelapa Sawit
- Negara Hadir untuk Aset, Absen untuk Rakyat
Di saat yang sama, perusahaan-perusahaan besar terus masuk membawa proyek investasi dengan dukungan negara. Atas nama pembangunan dan kemajuan ekonomi, hutan dibuka, tanah adat dialihkan, dan ruang hidup masyarakat semakin menyempit. Banyak masyarakat adat merasa bahwa mereka tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang tanah mereka sendiri. Ketika mereka menolak atau mempertahankan wilayah adat, mereka sering dianggap menghambat pembangunan nasional.
Film dokumenter PESTA BABI memperlihatkan sebagian kecil dari realitas itu. Film tersebut tidak hanya menggambarkan kehidupan budaya masyarakat Papua, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat adat menghadapi ancaman terhadap tanah dan kehidupan mereka. Dari sana kita bisa melihat bahwa persoalan Papua bukan sekadar soal politik kemerdekaan, melainkan tentang rasa kehilangan, ketakutan, dan ketidakadilan yang terus dirasakan masyarakat Papua dari waktu ke waktu.
Sayangnya, negara lebih sering memilih pendekatan keamanan dibanding pendekatan dialog dan kemanusiaan. Papua dipandang sebagai wilayah yang harus dikendalikan, bukan sebagai wilayah yang perlu didengar keluhannya. Akibatnya, rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah semakin besar. Banyak orang Papua merasa bahwa negara hadir lebih untuk menjaga kepentingan ekonomi dan investasi daripada melindungi hak hidup masyarakat adat.
Lalu apakah keinginan sebagian rakyat Papua untuk merdeka bisa langsung dianggap salah? Pertanyaan itu sebenarnya jauh lebih rumit daripada sekadar hitam dan putih. Sebab keinginan untuk merdeka tidak muncul begitu saja tanpa alasan. Keinginan itu lahir dari pengalaman panjang tentang diskriminasi, kekerasan, marginalisasi, dan ketidakadilan yang terus dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua. Ketika rakyat merasa tidak diperlakukan secara adil, maka rasa kecewa terhadap negara perlahan akan tumbuh menjadi perlawanan.
Banyak masyarakat di luar Papua mungkin tidak benar-benar memahami bagaimana rasanya hidup dalam stigma dan kecurigaan. Tidak semua orang merasakan bagaimana sulitnya mempertahankan tanah adat di tengah masuknya perusahaan besar. Tidak semua orang tahu bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan ketika konflik terus terjadi di sekitar mereka. Karena itu, sangat mudah bagi sebagian orang untuk menghakimi Papua tanpa pernah mencoba memahami akar masalahnya.
Padahal, mendengar penderitaan rakyat Papua bukan berarti harus mendukung separatisme. Mendengar adalah bagian dari kemanusiaan. Negara yang besar seharusnya tidak takut mendengarkan kritik dan keluhan rakyatnya sendiri. Sebaliknya, negara harus berani mengevaluasi diri dan melihat apakah selama ini kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan keadilan bagi masyarakat Papua atau justru memperpanjang luka yang sudah ada.
Persoalan Papua tidak akan selesai hanya dengan operasi keamanan, penangkapan, atau pembungkaman suara kritis. Konflik yang berlangsung terlalu lama tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan. Sebab akar persoalannya terletak pada rasa ketidakadilan yang belum pernah benar-benar diselesaikan. Selama masyarakat Papua merasa diperlakukan berbeda, selama hak-hak masyarakat adat terus diabaikan, dan selama tanah Papua lebih banyak dinikmati oleh kepentingan elit serta oligarki, maka rasa kecewa itu akan terus hidup.
Papua membutuhkan ruang dialog yang jujur dan manusiawi. Papua membutuhkan penghormatan terhadap masyarakat adat serta perlindungan terhadap tanah dan identitas budaya mereka. Negara harus berhenti melihat Papua semata-mata sebagai wilayah kaya sumber daya alam. Papua adalah rumah bagi jutaan manusia yang memiliki hak untuk hidup aman, bermartabat, dan didengar suaranya.
Persatuan bangsa tidak akan pernah bertahan jika dibangun di atas ketakutan dan ketidakadilan. Persatuan hanya akan kuat jika semua rakyat merasa diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Orang Papua tidak ingin terus hidup dalam stigma dan konflik. Mereka ingin dihormati sebagai manusia dan sebagai bagian dari bangsa ini.
Sudah waktunya Indonesia melihat Papua dengan hati nurani, bukan hanya dengan pendekatan politik dan keamanan. Sudah waktunya negara hadir bukan sekadar membawa proyek pembangunan, tetapi juga membawa keadilan. Karena pada akhirnya, sebesar apa pun kekuatan negara, suara rakyat yang terluka tidak akan pernah benar-benar bisa dibungkam.
Papua tidak sedang meminta belas kasihan. Papua hanya ingin diperlakukan dengan adil di atas tanahnya sendiri. (*)
There is no ads to display, Please add some