beritabernas.com – Lawyer yang juga pengamat politik Saiful Huda Ems menilai pengangkatan pejabat, termasuk komisaris-komisaris BUMN, hanya atas dasar balas jasa dan bukan berdasarkan kompetensi, sangat berbahaya bagi bangsa. Bahkan pengangkatan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, nasib rakyat yang menjadi taruhan.
“Saya benar-benar tidak paham mengapa di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto banyak menunjuk orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, untuk menjadi komisaris-komisaris BUMN. Apakah hanya karena ingin balas jasa pada mereka atas suksesnya Prabowo menjadi presiden?Jika itu alasannya maka celakalah kita sebagai bangsa, karena nasib rakyat ke depan menjadi taruhannya,” kata Saiful Huda Ems.
Seperti diketahui, dua orang yang diangkat jadi komisaris BUMN menjadi viral di media sosial, satu di antaranya pegiat medsos yaitu Permadi Arya yang juga dikenal dengan Abu Janda dan satu lagi seorang relawan pendukung Jokowi yang sempat nyaris adu jotos dengan Rocky Gerung karena kalah debat dalam sebuah acara di televisi swasta.
BACA JUGA:
- Saiful Huda Ems: KPK Berusaha Menelikung Proses Hukum Kasus Hasto Kristiyanto
- Dr Nanik Prasetyoningsih: Perlu Segera Mengajukan Judicial Review Terhadap UU TNI
- Status Tersangka Hasto Kristiyanto, Saiful Huda Ems: Konstruksi Hukum KPK Mengulang Perkara yang Sudah Inkracht
Menurut Saiful Huda, keduanya mungkin lumayan lihai di bidangnya (pegiat medsos dan relawan), namun untuk mengurus BUMN, ia sangat skeptis. Sebab, selama ini komisaris-komisaris BUMN yang dipegang orang-orang profesional saja banyak yang rugi, apalagi dipegang orang-orang yang tidak memiliki kompetensi.
“Bukan hanya prilaku korup yang menjadikan BUMN merugi, tapi juga ketika BUMN dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti di bidangnya, malah akan berpotensi bangkrut. Saya sama sekali tidak berkeinginan untuk mendoakan mereka gagal, namun saya hanya ingin mengetuk kesadaran penguasa agar lebih rasional lagi dalam memilih orang,” kata Saiful Huda Ems.
Saiful Huda mengatakan, membalas jasa pada jerih payah orang itu wajar, namun kalau membalas jasa dengan mengangkat menjadi pimpinan-pimpinan perusahaan negara tanpa dilandasi kompetensi itu sangat berbahaya, berpotensi membuat kacau perekonomian negara.
Negara bisa bangkrut, gejolak sosial akan gila-gilaan, kerusuhan dan penjarahan akan meluas, terjadi dimana-mana. Bisa jadi penguasa tidak khawatir atau cemas dalam hal ini, karena dalang kerusuhan seperti peristiwa Kerusuhan ’98 kemungkinan dirinya sendiri.
“Mengertikah penguasa bawa revolusi sosial terjadi manakala rakyat sudah tidak lagi mempercayai pemerintah dan pemerintah kehilangan legitimasi. Aset-aset perusahaan asing akan direbut oleh rakyat dan investornya akan kabur, minggat,” kata Saiful Huda mengingatkan.
Menurut Saiful, PHK dan pengangguran terjadi di berbagai daerah, bahkan akan segera diikuti oleh angka kriminalitas yang meningkat pesat. Suara para pejabat negara tidak akan lagi didengar, himbauan-himbauan tokoh-tokoh keagamaan yang sering merapat ke istana akan ditertawakan.
Situasi keamanan negara tidak lagi terkendali, orang-orang mulai main hakim sendiri di jalanan. Kebutuhan pokok rakyat menghilang, jika adapun harganya melambung tinggi. Frustasi massa terjadi dimana-dimana, kerusuhan secepat kilat akan menjalar menjadi penjarahan.
Keadaan negara yang kacau balau seperti demikian, menurut Saiful Huda,harus segera diantisipasi oleh pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena jika itu terjadi Indonesia tidak akan selamat. “Semoga semua pihak tersadarkan, agar negeri ini dijauhkan dari bencana,” harap Saiful Huda. (lip)
