Oleh: Chandra Landomari
beritabernas.com – Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan keberagaman yang begitu banyak baik budaya, suku maupun agama. Indonesia yang seharusnya menjadi negara di Asia bahkan dunia yang memiliki semuanya.
Namun, Indonesia yang mejemuk dan kaya akan semuanya ini justru tidak mudah untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan yang sesungguhnya oleh seluruh rakyat. Kemiskinan dan penderitaan serta ketidakadilan selalu dan masih banyak dialami oleh rakyat Indonesia saat ini, walaupun kepemimpinan silih berganti sejak kemerdekaan hingga saat ini.
Indonesia bukanlah negara yang baru lahir kemarin, namun negara yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun yang telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Dari tahun ke tahun, periode ke periode kepemimpinan yang selalu berganti dengan visi membawa Indonesia kepada negara maju, mandiri dan lebih baik. Namun pada kenyataannya dapat kita saksikan apa yang sedang terjadi antara mengarah pada kemajuan atau pada kemunduran? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu merefleksi kembali pada perjalanan panjang bangsa kita ini.
Indonesia di persimpangan mencari jalan keluar dari krisis
Ya, Indonesia saat ini berada pada posisi di persimpangan. Ibarat mobil yang bingung akan gmapsnya, mencari dan membuat jalan baru agar bisa keluar dari kebingungan. Begitu pula Indonesia saat ini yang berada di persimpangan untuk mencari jalan keluar dari segala situasi dan keadaan saat ini.
Begitu banyak cara yang dilakukan pemerintah agar mampu keluar dari keadaan yang buruk saat ini, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai bidang atau sektor pemerintahan dan pembuatan serta perubahan Undang-Undang. Namun apakah kebijakan tersebut dapat mengubah kondisi dan keadaan negara Indonesia ke depan?
Kebijakan efisiensi dan pembuatan atau perubahan Undang-undang adalah salah satu langkah yang diambil pemerintah Prabowo-Gibran saat ini. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya dapat bermanfaat dan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan negara apabila semua hal negatif seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan hilang atau bersih dari negara ini.
BACA JUGA:
- PP PMKRI Berkolaborasi dengan Perusahaan yang Fokus pada Pengembangan Digitalisasi
- Kritik untuk Negara, Sebuah Tuntutan untuk Perbaikan dan Keadilan Sosial
Kebijakan mengubah atau menambah Undang-Undang hanyalah formalitas semata jika sumber daya manusia (SDM) tidak dibina dan dikontrol secara baik. Perilaku-perilaku menyimpang dengan kebijakan tersebut tidak terlepas dari sumber daya manusia yang minim, karena jika SDM sudah dibina dan dikontrol secara baik, maka segala bentuk penyimpangan dengan sendirinya akan hilang dari tubuh negara ini.
Penyimpangan yang terjadi saat ini memang butuh jalan keluar yang etrim atau revolusi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosial. Perubahan tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan pencerahan dan mengubah segala bentuk sistem yang selalu menyimpang dengan peraturan yang ada.
Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini merupakan salah satu jalan keluar dari krisis ekonomi seperti efisiensi yang berdampak pada perekonomian negara, namun bagaimana pada bidang politik dan sosial apakah berpengaruh? Hal inilah yang perlu diperhatikan dan dikaji lebih dalam oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan, sebab Indonesia yang majemuk memiliki perbedaan yang mendasar pada berbagai bidang khususnya dalam bidang sosial masyarakatnya.
Secara struktural kebijakan tersebut memang dapat bermanfaat bagi masyarakat namun secara fungsional, kebijakan tersebut selalu menjadi perdebatan karena sering kali tidak sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga Indonesia saat ini memang berada pada posisi mencari jalan keluar dari keadaan krisis tersebut, yang bukan hanya krisis ekonomi namun krisis politik dan sosial serta budaya yang harus diperjuangkan agar dapat membawa bangsa dan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu negara yang adil dan makmur.
Selain itu peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan sangat diperlukan agar dapat membentuk intelektual masyarakat yang mumpuni dalam menangani sumber daya alam dan menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah begitu cepat.
Pendidikan yang baik dan berkualitas menjadi faktor utama dalam membentuk sumber daya manusia agar dapat terlepas dari penyimpangan seperti yang saat ini. Karena untuk melepaskan diri dari penyimpangan seperti korupsi dan penyalagunaan kekuasaan serta penyimpangan lainnya di perlukan pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan yang baik dan berkulitas. (Chandra Landomari, Presidium Pendidikan dan Kaderisasi PMKRI Cabang Yogyakarta)
