beritabernas.com – Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk memperbaiki tata kelola sawit nasional, pemerintah bekerjasama dengan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) berkoordinasi untuk mengaudit perkebunan sawit.
Menurut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, proses audit perkebunan sawit sudah berjalan sejak Senin lalu dan akan berlangsung selama 3 sampai 4 bulan ke depan. Dari data dan fakta sementara yang dihimpun bersama, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani masih rendah.
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak mudah untuk menaikkan harga TBS mengingat kondisi pasar global saat ini yang diperparah dengan adanya ancaman pelemahan ekonomi dunia. Pasokan minyak biji bunga matahari juga diperkirakan akan meningkat dan mendorong penurunan secara tajam harga kelapa sawit.
https://www.instagram.com/luhut.pandjaitan/
“Saya berpikir perlu mencari equilibrium dari permasalahan ini dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, misalnya dengan menurunkan pungutan ekspor CPO agar harga TBS sawit kembali terdongkrak. Selain itu, produksi biodisel juga akan terus digenjot sampai 40 persen atau B40 dari sebelumnya B30 sehingga total 3 juta ton CPO bisa terserap, dengan begitu harga TBS bisa naik,” kata Luhut Binsar Pandjaitan dikutip beritabernas.com dari akun instagramnya.
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku menyadari bahwa eksekusi kebijakan ini perlu kekompakan dan integrasi antar kementerian dan lembaga. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah agar bekerjasama dengan BPKP untuk menyukseskan audit ini.
Dengan demikian, kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh soal tata kelola dan perbaikan apa saja yang dibutuhkan .Sehingga harga minyak goreng dapat segera terkendali dan menguntungkan bagi masyarakat, pengusaha dan tetap mengedepankan kepentingan petani sawit sebagai pilar utama industri kelapa sawit Indonesia.
Dikatakan, krisis energi dan pangan yang dialami oleh seluruh negara saat ini sudah pasti berpengaruh signifikan terhadap kebijakan perekonomian Indonesia. Salah satu yang terdampak adalah kebijakan kelapa sawit dan minyak goreng, yang membutuhkan penanganan komprehensif dan terintegrasi. (lip)
There is no ads to display, Please add some