beritabernas.com – Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga Islam, Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) UII menggelar seminar nasional Kolaborasi Ilmu Keluarga dan Psikologi dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara daring melalui zoom meeting, Kamis 19 November 2026.
Seminar nasional dengan tema Memahami Anak, Memulihkan Keluarga: Kolaborasi Ilmu Keluarga dan Psikologi dalam Membaca Akar Persoalan, Pola Asuh dan Reintegrasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ini menghadirkan dua narasumber. Kedua narasmber tersebut yakni Dr Yulina Eva Riany SP MEd, Dosen Program Studi Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia, IPB University dan Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University dan Tsania Nidaul Husna S.Psi Psikolog, Psikolog Umum bag. Psikolog Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun.
Menurut Prof Dr Drs Yusdani M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister FIAI UII, seminar nasional dengan tema in diangkat karena anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang hak-haknya dijamin oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai ajaran Islam.
Namun dalam realitas sosial, tidak sedikit anak yang justru berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi tindak pidana. Fenomena kekerasan antar pelajar, klitih, perundungan, kejahatan seksual, penyalahgunaan narkotika hingga kejahatan berbasis digital yang melibatkan anak menunjukkan bahwa persoalan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pelanggaran norma pidana.

Di balik setiap perkara anak, terdapat rangkaian persoalan psikologis, relasi keluarga, pola pengasuhan, dan lingkungan sosial yang turut membentuk perilaku anak.
Mengutip Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, Prof Dr Drs Yusdani mengatakan, sebanyak 7.071 laporan kasus perlindungan anak sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Dalam perkara tersebut, sebanyak 5.321 anak berusia di bawah 17 tahun tercatat sebagai korban (70,56 persen dari total korban), 701 anak sebagai saksi (6,99 persen dari total saksi), dan 407 anak sebagai terlapor (6,3 persen dari total terlapor). Jenis perkara yang paling banyak dilaporkan adalah tindak pidana dalam perlindungan anak (5.026 kasus) serta persetubuhan atau pencabulan terhadap anak (2.039 kasus) (Pusiknas Bareskrim Polri, 2026).
Data ini menunjukkan bahwa anak hadir dalam proses hukum pada semua posisi, sehingga perlindungannya tidak cukup hanya ketika anak menjadi korban, tetapi juga ketika anak menjadi saksi maupun pelaku.
Dikatakan, secara yuridis Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah menempatkan anak dalam status hukum yang khusus. UU SPPA membedakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi.
Pidana penjara bagi anak ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sementara anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan dikembalikan kepada orang tua/wali atau diikutsertakan dalam program pembinaan.
Baca juga:
- FIAI UII dan Universiti Teknologi Malaysia Gelar Seminar Internasional tentang Islam dan Kesejahteraan Sosial di Era Kontemporer
- Dekan FIAI UII: Diskusi tentang Hal-hal yang Fundamental Sangat Penting dalam Kerangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Dengan demikian, banyak ABH yang pada akhirnya tidak menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), melainkan diselesaikan melalui diversi, dijatuhi tindakan, atau dikembalikan kepada keluarga. Di sinilah persoalan baru muncul: apakah keluarga siap menerima, membina dan memulihkan anak?
Semenara dari perspektif psikologi, menurut Prof Dr Drs Yusdani, perilaku anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hasil interaksi berbagai faktor risiko, baik dari dalam diri anak (regulasi emosi, kontrol diri, pengalaman traumatis, kebutuhan akan pengakuan), keluarga (konflik orang tua, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian), teman sebaya dan komunitas, hingga paparan media digital.
Pola asuh menjadi salah satu faktor kunci. Pola asuh yang otoriter dan penuh kekerasan, permisif tanpa batas, maupun abai (neglectful) kerap ditemukan pada latar belakang ABH, sedangkan pola asuh yang hangat dan tegas (authoritative) cenderung menjadi faktor protektif. Pemahaman psikologis ini penting bagi aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan hakim anak agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan.
Persoalan tidak berhenti ketika proses hukum selesai. Setelah anak tidak lagi menjalani sanksi, baik karena diversi, putusan tindakan, maupun selesai menjalani pembinaan, sikap orang tua sangat menentukan masa depan anak. Sebagian orang tua menunjukkan penerimaan dan memperbaiki pola asuh, namun tidak sedikit yang bersikap menyangkal, menyalahkan, terlalu melindungi, atau bahkan menolak dan memberi label negatif kepada anak. Kondisi ini berisiko memicu stigma, isolasi sosial, hingga pengulangan perilaku (residivisme).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kewajiban pengasuhan (hadhanah), pendidikan dan perlindungan anak tetap melekat pada orang tua, sejalan dengan kewajiban orang tua dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Sementara Tsania Nidaul Husna S.Psi Psikolog yang membahas topik Perspektif Prikologi: Penyebab Anaka Berhadapan dengan Hukum, mengatakan, perilaku anak perlu dipahami secara menyeluruh dan tidak terbentuk secara tiba-tiba.
“Tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan seluruh keterlibatan anak dalam tindak pidana. Ada berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi perkembangan dan perilaku anak,” kata Tsania.
Ia menyebut beberapa faktor, yakni faktor individu seperti kondisi emosional, kontrol diri dan pengambilan keputusan. Kemudian faktor keluarga, yakni pola asuh orangtua, kemunikasi keluarga, kedekatan emosional, pengawasan dan pendampingan. Selain itu, faktor teman sebaya seperti pengaruh pergaulan, tekanan kelompok, penerimaan sosial dan peniruan perilaku. Ada pula faktor lingkungan, seperti lingkungan sekolah, kondisi masyarakat dan pengaruh media dan digital. (phj)
There is no ads to display, Please add some